Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN ................................ ................................ ..........................

1

1.1

Latar Belakang

................................ ................................ .......................

1

1.2

Tujuan Penyusunan PPAS

................................ ................................ .....

3

1.3

Dasar Hukum Penyusunan PPAS

................................ ..........................

3

BAB

2

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

................................ ................................ ................................ .......

6

2.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

................................ .............................

7

2.1.1

Pajak Daerah ................................ ................................ ............

7

2.1.2

Retribusi Daerah Proyeksi

................................ .......................

8

2.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD)

........................

9

2.1.4

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS)

.......

10

2.2

Pendapatan Transfer

................................ ................................ ..............

10

2.3

Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

................................ ...............

1 1

BAB 3

PRIORITAS BELANJA DAERAH

................................ .............................

12

1.

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Terhadap

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

................................ ........

12

2.

Sinkronisasi Kebijak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan

Pembangunan Provinsi

................................ ................................ ..........

19

3.

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Kabupate n

Kutai T imur

................................ ................................ .........

19

BAB 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN

PEMERINTAH AN DAN PROGRAM/KEGIATAN ................................ ..

4 8

4.1

Plafon A nggaran Sementara berdasarkan

Satuan Kerja perangkat

Daerah

................................ ................................ ................................ ....

4 8

BAB 5

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

................................ .......................

523

BAB 6

PENUTUP

................................ ................................ ................................ ......

52 5

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.

Latar

Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program

prioritas dan batas maksimal anggaran yang ditujukan

kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub

kegiatan

sebagai

acuan

dalam

penyusunan

rencana

kerja

dan

anggaran

satuan

kerja

perangkat daerah. Dasar hukum penyusunan PPAS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengartikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) . Selain itu, penyusunan

dokumen PPAS juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 t entang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS berisikan mengenai pagu anggaran sementara pada masing - masing perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD).

Prioritas - prioritas

yang ada dalam PPAS mengacu

pada urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah. Urusan yang menjadi kewajiban daerah tersebut terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu (i) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (ii) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, ( iii) urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan. Kewajiban

pemerintah

daerah

dalam

urusan

pilihan

dan

fungsi

penunjang

tersebut

disusun

dengan beberapa kriteria, yaitu meliputi prioritas pembanguna n daerah, sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi eksekutor program/kegiatan, dan nama program.

Plafon Anggaran Sementara

atau pagu atas pendanaan program pemerintah

disusun berdasarkan urusan pemerintahan, OPD, program/kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Pagu sementara yang telah disusun tersebut kemudian akan menjadi pagu definitif setelah rancangan

peraturan

daerah

tentang

APBD

disetujui

bersama

antara

Kepala

Daerah

dengan

DPRD. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Tahapan penyusunan Rancangan PPAS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.

Menentukan

skala

prioritas

pembangunan

daerah;

2.

Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing - masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja

2

pemerintah setiap tahun serta prioritas provinsi;

3.

Menyusun

capaian

k inerja,

s asaran,

dan

plafon

anggaran

sementara

untuk

masing - masing Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan PPAS perlu dilakukan agar membangun sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dan segenap stakeholder Pemerintah Daerah tersebut. Oleh karena itu, setelah dokumen KUA dan PPAS selesai dibuat, kemudian dibahas dan disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2025.

KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Tahun 2025 masing - masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2025, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten berpedoman pada RKPD Tahun 2025 masing - masing kabupaten yang telah

disinergikan dengan RKPD Tahun 2025 dan RKPD provinsi Tahun 2025. Selain itu dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025 disusun, di antaranya:

1.

Sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terhadap prioritas pembangunan nasional

;

2.

Sinkronisasi

kebijakan

pemerintah

kabupaten

dengan

prioritas

pembangunan

provinsi;

3.

Prioritas

masing - masing

daerah

yang

tercantum

pada

RKPD

Tahun

2025.

Penyusunan

PPAS

Tahun

Anggaran

2025

berpedoman

pada

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2025. Semisal ada

hal dalam

RKPD Tahun 2025 belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan

daerah,

Pemerintah

Daerah melampirkan

hasil

pemetaan

program

dan

kegiatan

sebagai bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

dokumen

RKPD

Tahun

2025.

Hasil

pemetaan

tersebut

menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Selain Penyusu nan PPAS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berdasar pada penetapan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5, penyusunan PPAS tahun 2025 juga

memperhatikan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan PPAS Tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan target capaian Tahun 2026 sebagai akhir periode RPJMD yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi K alimantan Timur.

3

1.2.

Tujuan

Penyusunan PPAS

Penyusunan

PPAS

memiliki beberapa tujuan sebagaimana

berikut:

1.

Memberikan batasan pada alokasi dana dan sumber

daya bagi Perangkat Daerah sesuai

prioritas pembangunan Tahun 2025;

2.

Memberikan

acuan

dalam

menentukan program

prioritas

Perangkat

Daerah Tahun

2025;

3.

Menyelaraskan

program

dan

kegiatan antara

RKPD

dan

PPAS

Tahun 2025;

4.

Menyelaraskan

kebijakan

pembangunan

Kabupaten

Kutai

Timur

Tahun

2025

dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi;

5.

Mengoptimalkan

realisasi

anggaran

agar

efektif

dan efisien;

6.

Menjadi pedoman penyusunan RKA - Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.3.

Dasar

Hukum

Penyusunan

PPAS

Berikut

adalah

dasar

hukum

penyusunan

PPAS

Kabupaten

Kutai

Timur

Tahun

Anggaran

2025:

1.

Undang - Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran

Negara

Tahun

2003

Nomor 47

Tambahan Lembaran

Negara

Nomor

4286);

2.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3.

Undang - Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan

dan

Tanggung Jawab

Keuangan

Negara

(Lembaran

Negara

Tahun

2004

Nomor

66

Tambahan

Lembaran

Negara Nomor 4400);

4.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran

Negara

Tahun

2004 Nomor

104

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4421);

5.

Undang - undang

Nomor

33

tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

6.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah menjadi Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2015

Nomor

58,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5679);

4

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14.

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

86

Tahun

2017

tentang

Tata

Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15.

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

90

Tahun

2019

tentang

Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5

16.

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

15

Tahun

202 3

Tentang

Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 4 ;

17.

Peraturan

Bupati

Kutai

Timur

Nomor

18

Tahun

2024

Tentang

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

6

BAB

2

RENCANA

PENDAPATAN

DAN

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah didefinisikan sebagai uang yang masuk ke kas daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan renca na yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas dua sumber, yaitu (i) Pendapatan

Daerah

dan

(ii) Penerimaan

Pembiayaan

Daer ah.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

19

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagai

seluruh

hak

daerah

yang

diakui

sebagai

penambahan

nilai

kekayaan

bersih

dalam

periode tahun anggaran yang berkenaan. Peraturan pemerintah tersebut juga menjabarkan mengenai Penerimaan Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupu n pada tahun - tahun anggaran berikutnya.

Jumlah Pendapatan Daerah berkaitan erat dengan kebijakan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, penentuan besaran pendapatan daerah memerlukan perencanaan yang cermat. Pendapatan Daerah dapat dipungut terhadap obyek - obyek pendapatan yang telah diatur dalam peratu ran perundangan dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan pada masing - masing obyek. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Pendapatan As li Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer, dan (iii) Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 adalah sebesar Rp . 8,950,414,286,800 , -

Pendapatan Transfer memiliki proporsi terbesar sebagai komponen pembentuk

Pendapatan

Daerah

yaitu

sebesar

89%

atau

senilai

Rp.8,044,230,959,800 , -

Adapun

dua komponen Pendapatan Daerah lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah masing - masing berkontribusi sebesar Rp.906,183,327,000 , -

dan 0 .

sebab masih dalam perhitungan. Proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah secara lebih detail diuraikan sebagai berikut.

7

2.1.

PENDAPATAN

ASLI

DAERAH (PAD)

Proyeksi nilai PAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.906,183,327,000 , -

Jumlah

tersebut berasal dari beberapa sumber. Secara rinci proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

2.1.1.

Pajak Daerah

Pajak

Daerah

pada

tahun

2025

diproyeksikan

sebesar

Rp . 208,019,299,000 , -

atau

22,6

persen dari PAD. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kutai Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut Peraturan Daerah tersebut, jenis obyek

pajak

yang

dipungut

di

Kabupaten

Kutai

Timur

mencakup

Pajak:

(i)

Hotel,

(ii)

Restoran,

(iii) Hiburan, (iv) Reklame, (v) Penerangan Jalan, (vi) Mineral bukan Logam dan Batuan, (vii) Parkir, (viii) Air Tanah, (ix) Sarang Burung Walet, dan (x) Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Tabel 2.1, proyeksi penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 didominasi oleh 5 (lima) obyek pajak, yaitu: 1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan proyeksi penerimaan

sebesar

Rp.53,065,088,000 , -

atau

sebesar

25%;

2.

Pajak

Bea

Perolehan

Hak

Atas

Tanah dan Bangunan dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp.43,158,200,000 , -

atau sebesar 20,7%; 3. Pajak Kendaraan

Bermotor

proyeksi

penerimaan

sebesar

Rp.41,800,895,000 , -

atau

sebesar

20,1%;

4. Pajak Restoran dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp.34,9 92,728,000 , -

atau sebesar 16,8%; dan 5. PBB Tenaga Listrik dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp.24,347,830,000 , -

atau sebesar 11,7%.

Kelima

obyek

pajak

tersebut

berkontribusi

sekitar

94,8

persen

dari

total

penerimaan

pajak daerah Kabupaten Kutai Timur. Adapun rincian Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut dalam Tabel 2.1. di bawah

8

Tabel

2.1.

Proyeksi

Pajak

Daerah 2025

Pajak Daerah

2024

Proyeksi

2025

Pajak

Jasa Perhotelan

2,273,448,800

2,476,235,000

Pajak

Jasa Restoran

29,104,740,920

34,992,728,000

Pajak

Jasa Kesenian dan Hiburan

410,331,000

396,400,000

Pajak

Reklame

1,540,000,000

1,418,240,000

Pajak

Tenaga

Listrik

21,798,827,800

24,347,830,000

Pajak

Jasa Parkir

40,000,000

42,000,000

Pajak

Air Tanah

969,415,280

969,415,000

Pajak

Sarang

Burung

Walet

97,000,000

97,000,000

Pajak

Mineral

Bukan

Logam

Dan

Batuan

5,575,536,200

523,268,000

Pajak

Bumi

dan

Bangunan

Pedesaan

dan Perkotaan

4,500,000,000

4,732,000,000

Bea

Perolehan

Hak

Atas

Tanah

dan Bangunan

46,000,000,000

43,158,200,000

Opsen

PKB

-

41,800,895,000

Opsen

BBNKB

-

53,065,088,000

Total

Pajak

Daerah

112,309,300,00 0

208,019,299,00 0

Pemungutan pajak pada tahun 2025 bakal lebih intensif dengan menerapkan opsen BBNKB dan opsen PKB. Dua sumber penerimaan pajak pada tahun depan ini merupakan sumber yang signifikan menaikkan pendapatan daerah. Bahkan, dua sumber tersebut menjadi dua sumber dengan persentase paling besar. Tantangan selanjutnya adalah tinggal menerapkan sistem yang efektif ag ar dua sumber penerimaan tersebut bisa maksimal. Sebab, pendapatan tersebut belum terlaksana atau belum ada pada tahun 2024. Sumber penerimaan yang lain

yang juga sudah berkontribusi bagi pemasukan daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (d iproyeksi 20 persen); pajak restoran (diproyeksi 16,8%); dan pajak tenaga listrik (diproyeksi 11%)

juga

harus

dimaksimalkan.

Ketiga

sumber

pajak

konvensional

tersebut

sudah

terbukti

memberikan

pemasukan

yang

berarti

bagi

Kutai

Timur

dalam

kurun

waktu

beberapa

tahun

ke belakang.

2.1.2.

Retribusi

Daerah Proyeksi

Retribusi

Daerah

Kabupaten

Kutai

Timur

tahun

2025

adalah

sebesar

Rp.3,695,726,000

atau sebesar 0,4% persen dari PAD. Nilai retribusi pada tahun 2025 memang lebih kecil dibanding tahun - tahun sebelumnya dari segi jumlah maupun persentase. Nilai persentase yang mengecil tersebut tidak lepas dari besaran jumlah PAD yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025 . Terdapat 3 (tiga) pengelompokkan dalam Retribusi Daerah di Kabupaten Kutai Timur, yaitu: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi

9

Perizinan Tertentu. Komponen retribusi Kabupaten Kutai Timur disajikan di sebagai - berikut (Tabel 2.2)

Tabel

2.2.

Proyeksi

Retribusi

Daerah Tahun

2025

Retribusi

Daerah

2024

Proyeksi

2025

Retribusi

Jasa Umum

3,797,400,00 0

2,736,926,00 0

Retribusi

Jasa

Usaha

526,000,000

458,800,000

Retribusi

Perizinan Tertentu

665,375,000

500,000,000

Total

4,988,775,00 0

3,695,726,00 0

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa Jasa umum menyumbang sebesar Rp.2,736,926,000 , -

atau

sekitar

74

persen

dari

total

retribusi

daerah.

Terdapat

sembilan

jenis

sub

retribusi

yang

masuk dalam kelompok retribusi jasa usaha umum, namun hanya lima di antaranya yang berkontribusi. Proyeksi dua jenis sub retribusi retribusi jasa umum tahun 2025 adalah: (a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

diproyeksikan

sebesar

Rp.1.551.926.000 , - ;

(b)

Retribusi

Pelayanan

Pasar yang

diproyeksikan menyumbang

sebesar

Rp.1.185.000.000 , -

Retribusi

Jasa

Usaha

di proyeksikan akan

menyumbang

sebesar

Rp.458,800,000 , -

atau

sekitar

12

persen

dari

total

proyeksi

penerimaan

retribusi

daerah

tahun

2025.

Dari

total

nilai

retribusi

jasa

usaha

ini,

Retribusi

Pemakaian

Kekayaan Daerah

(uji

lab)

merupakan

penyumbang

retribusi

terbesar

yaitu

senilai

Rp.300.000.000 , -

Terakhir yaitu Retribusi Perizinan Tertentu yang diproyeksikan bernilai Rp.500,000,000 , -

(13 persen) pada tahun

2025.

Proyeksi

penerimaan

retribusi

tersebut

berasal

dari

Retribusi

Izin

Mendirikan

Gedung (IMB).

2.1.3.

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

(HPKD)

Proyeksi Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 sebanyak Rp.7,441,875,000 , -

(4% persen dari PAD). Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah diperoleh

dari

Bagian

Laba

atas

Penyertaan

Modal

pada

Perusahaan

Milik

Daerah

/

BUMD

sebesar dan Dividen yang Berasal dari BPD.

10

2.1.4.

Lain - Lain

Pendapatan Asli

Daerah yang

Sah (LLPADS)

Proyeksi Lain - lain PAD yang sah sebesar Rp.687.026.427.000 , -

atau sebesar 75 persen dari proyeksi total PAD. Beberapa komponen yang diproyeksikan berkontribusi paling besar pada Lain - lain

PAD

yang

Sah,

di

antaranya:

(i)

Penerimaaan Jasa Giro sebesar Rp.5.000.000.000, -

(ii) Penerimaan

Komisi

Potongan,

atau

bentuk

lain

sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.547.795.000.000 , -

(ii i ) BLUD sebesar Rp.114.751.427.000 , -

dan (i v ) Penerimaan Jasa Bunga sebesar Rp.19.480.000.000 , -

2.2.

PENDAPATAN

TRANSFER

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

lainnya

serta

dirinci

menurut

objek,

rincian

objek

dan

sub

rincian

objek.

Adapun

klasifikasi Pendapatan Transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari: (1) Transfer Pemerintah Pusat; dan (2) Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat dijabarkan menjadi beberapa sub bagi an yaitu Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimew aan, dan Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Tabel

2.3.

Proyeksi

Pendapatan

Transfer 2025

PENDAPATAN

TRANSFER

2024

Proyeksi

2025

Pendapatan

Transfer

pusat

7,170,442,600,8 30

6,898,084,027,8 0 0

Dana

Perimbangan

-

Dana

Transfer

Umum

7,023,952,540,8 30

6,751,593,967,8 00

Bagi

hasil

Pajak

dan

Bukan

Pajak

6,117,462,027,8 30

6,112,565,482,8 00

Dana

Alokasi

Umum

639,028,485,00 0

639,028,485,00 0

Dana

Transfer

Khusus

267,462,028,00 0

-

Dana

Desa

146,490,060,00 0

146,490,060,00 0

Pendapatan

Transfer

Antar

Daerah

1,224,245,679,4 80

1,146,146,932,0 00

Total

8,394,688,280,3 10

8,044,230,959,8 00

Berdasarkan Tabel 2.3. di atas, proyeksi Pendapatan Transfer tahun 2025 adalah sebesar Rp.8,044,230,959,800 , -

Proyeksi tersebut terdiri dari Transfer dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp.6,898,084,027,800 , -

dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.1,146,146,932,000 , - .

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.6,898,048,027,800 , -

dirinci menjadi Dana Perimbangan dengan proyeksi sebesar

11

Rp.6,751,593,967,800 , -

dan Dana Desa sebesar Rp.146,490,060,000, -

Sementara Dana Insentif Daerah sebagai salah

komponen

Pendapatan

Transfer

pusat

pada

tahun

2025

tidak

dianggarkan

atau

0

(nol).

Tabel

2.3 juga menunjukkan bahwa Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp.1,146,146,932,000 , -

Proyeksi ini diperoleh dari: (i) Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp.1,146,146,932,000 , -

dan (ii) Sementara, Bantuan Keuangan sebesar Rp.0 atau tidak dianggarkan.

2.3.

LAIN - LAIN

PENDAPATAN

DAERAH

YANG

SAH

Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Proyeksi penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 Kabupaten Kutai Timur adalah tidak dianggarkan atau sebesar Rp 0. Lain - lain pendapatan yang sah sedianya diperoleh melalui Pendapatan hibah pemerintah pusat atau dana profit sharing.

12

BAB 3

PRIORITAS

BELANJA

DAERAH

Pembangunan Kabupaten Kutai Timur harus seirama dengan tema pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021 - 2026, Prioritas Provinsi Kalimantan Timur maupun Prioritas Nasional dalam RKP 2025. Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan RPJMD Periode Tahun 2021 - 2026, Visi Kabupaten Kutai Timur adalah:

“Menata

Kutai

Timur

Sejahtera

Untuk

Semua”

Visi tersebut dapat dimaknai bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur,

sehat,

damai

dan

dapat

mengakses

semua

infrastruktur

pelayanan

dasar,

sedangkan

untuk frasa menata dapat dimaknai bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ), sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif ( continuous improvement ) dalam pengelolaan sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua kalangan masyarakat.

Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan

misi.

Misi

pembangunan

daerah

Kabupaten

Kutai

Timur

tahun

2021 - 2026

adalah

sebagai berikut:

1.

Mewujudkan

Masyarakat

yang

Berakhlak Mulia,

Berbudaya,

dan

Bersatu.

2.

Mewujudkan

Daya

Saing Ekonomi

Masyarakat

berbasis Sektor Pertanian.

3.

Mewujudkan

Pelayanan

Dasar bagi

Masyarakat

Secara

Proporsional

dan Merata.

4.

Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.

5.

Mewujudkan

Sinergitas

Pengembangan

Wilayah

dan

Integrasi

Pembangunan

yang Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya, berikut akan dijelaskan poin - poin sinergitas yang harus diakomodir dalam prioritas daerah Kabupaten Kutai Timur. Diharapkan dengan adanya penyelarasan prioritas -

prioritas ini maka pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terukur. Berikut beberapa penjelasan sinergitas terkait prioritas Kabupaten Kutai Timur, Kal imantan Timur, maupun Prioritas Nasional.

1.

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilakukan Sinkronisasi dengan Prioritas

Pembangunan

Nasional

Tahun

2025

yang

tertuang

dalam

RPJMN

Tahun

2020 -

2025 sebagai berikut:

13

1.

Memperkuat

Ketahanan

Ekonomi

Untuk

Pertumbuhan

Yang

Berkualitas

dan Berkeadilan;

2.

Mengembangkan

Wilayah

Untuk

Mengurangi

Kesenjangan

Dan

Menjamin Pemerataan;

3.

Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

Yang Berkualitas

Dan Berdaya

Saing;

4.

Revolusi

Mental;

5.

Memperkuat

Infrastruktur

Untuk

Mendukung

Pengembangan

Ekonomi

dan Pelayanan Dasar;

6.

Membangun

Lingkungan

Hidup,

Meningkatkan

Ketahanan

Bencana

dan Perubahan Iklim;

7.

Memperkuat

Stabilitas

Polhukhankam

Dan

Transformasi

Pelayanan

Publik.

Selain Tujuh (7) poin prioritas tersebut tertuang juga dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)

tahun

2025

mengusung

tema

“ Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” . Berdasarkan pada tema tersebut, pemerintah daerah menyusun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang berdasar pada misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Rinciannya terdapat di Tabel 3.1. di bawah.

Tabel 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah

Kebijakan

MISI

1

:

“MEWUJUDKAN

MASYARAKAT

YANG

BERAKHLAK

MULIA,

BERBUDAYA

DAN

BERSATU”

Menata dan

meningkatkan

taraf hidup

masyarakat

dengan

mendorong

kehidupan

masyarakat

(SDM)

yang berakhlak

mulia, berbudaya

dan bersatu

Meningkatnya

taraf hidup

masyarakat

yang

sejahtera

Percepatan

Penurunan

Angka

Kemiskinan dan

Pengangguran

•

Peningkatan ketrampilan

kerja

sesuai

dengan

kebutuhan pasar kerja .

•

Peningkatan

Pendapatan

Per -

Kapita

•

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

•

Penguatan Daya Beli

Masyarakat akibat Bencana

Sosial

•

Enclave TNK untuk warga Kec Sangatta Selatan dan Teluk

Pandan

Optimalisasi

sumber -

sumber

pendapatan

daerah

•

Peningkatan

Pendapatan

Asli

Daerah dengan melakukan

pengawasan

sumber - sumber

penerimaan

daerah

14

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah

Kebijakan

Meningkatnya

taraf

Pendidikan

masyarakat

Peningkatan

taraf

pendidikan

•

Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu

•

Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata

•

Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi

•

Pemberian bantuan seragam dan buku sekolah

•

Pemberian seragam bagi guru negeri dan swasta

•

Pemberian nsentif bagi guru dan tenaga kependidikan

Meningkatnya

derajat

kesehata n

Peningkatan

derajat kesehatan

•

Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan

•

Secara Merata

•

Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan Obat Obatan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan

•

Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)

•

Peningkatan insentif tenaga kesehatan

•

Pemberian secara gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu

Terwujudnya

SDM yang

beriman,

berakhlak mulia

dan Berbudaya

Meningkatkan

Pengamalan

Nilai

Nilai Budaya dan

Keagamaan di

Masyarakat

•

Peningkatan Pengamalan

•

Nilai - Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal

•

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat

•

Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya

•

Pelestarian benda, situs dan cagar budaya

MISI

2:

“MEWUJUDKAN

DAYA

SAING

EKONOMI

MASYARAKAT

BERBASIS

SEKTOR

PERTANIAN”

Menata Daya

Saing Ekonomi

Masyarakat

berbasis Sektor

Pertanian/

Perkebunan/

Perikanan

Peningkatan

kegiatan

perekonomian

berbasis sektor

pertanian/

perkebunan/

perikanan

Penguatan

Cadangan

Pangan

•

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan

•

Peningkatan Diversifikasi Pangan

15

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah

Kebijakan

Peningkatan

Pertumbuhan

ekonomi sektor

Pertanian/Perke buna

/Perikanan

•

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/ perikanan

•

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/ perikanan Pengembangan perikanan tangkap

•

Pengembangan budidaya pertanian/perkebunan/ perikanan Program peternakan rakyat mandiri

•

Program replanting kebun kelapa sawit mandiri.

•

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

Meningkatnya

Pendapatan

Petani

Peningkatan

Sumber

Daya Sarana dan

Prasarana

Petani

•

Peningkatan Keterampilan Petani

•

Peningkatan Produktivitas Lahan

•

Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa.

•

Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani.

•

Pengadaan benih dan bibit bagi petani.

•

Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani .

Menata Peran

penunjang daya

saing

ekonomi

masyarakat

Meningkatnya

Kemampuan

Perekonomian

di Daerah

Peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi

Peningkatan Kualitas

kelembagaan

koperasi

Peningkatan

Pengembangan

P a r i w is a t a , Kewirausahaan,

Usaha Kecil

Menengah

dan

ekonomi kreatif

•

Penciptaan Iklim Usaha UMKM/IKM yang kondusif

•

Pengembangan Kepariwisataan di Daerah

•

Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Sadar

Wisata

•

Pemberian bantuan UMKM dan pelatihan keterampilan .

•

Membangun

UKM Cent er .

•

Membangun fasilitas dan pengembangan wisata goa, hutan, goa lautan dan gunung.

Meningkatkan

investasi yang

berbasis potensi

Sumber

daya

•

Peningkatan investasi di daerah.

•

Persiapan Sail Sangkulirang .

•

Penetapan regulasi yang mendukung penyerapan tenaga

16

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah

Kebijakan

Lokal

kerja.

•

Pembuatan BLK Mandiri.

•

Penyerapan 50.000 tenaga kerja.

•

Peningkatan perlindungan buruh.

MISI

3:

“MEWUJUDKAN

PELAYANAN

DASAR

BAGI

MASYARAKAT

SECARA

PROPORSIONAL DAN

MERATA”

Menata semua

layanan

kebutuhan

infrastruktur

dasar

dan

Ekonomi

Bagi

Masyarakat

Secara

Proporsional dan

Merata

Meningkatnya

Konektivitas

Antar Wilayah

Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi

•

Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

•

Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

•

Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema Multi Years

Meningkat - nya

Infrastruktur

Fasilitas

Perumahan/

permukiman)

Peningkatan

P r a s a r a n a ,

S a r a n a dan Utilitas Kawasan

Permukiman

•

Pencapaian

Akses

Air

Minum

Layak dan Berkelanjutan

•

P e m e n u h a n

P r a s a r a n a ,

S a r a n a dan Utilitas (PSU)

•

Penyediaan

Rumah

Layak

Huni

•

Pencegahan

dan

Peningkatan

Kualitas

Permukiman

Kumuh

•

Antisipasi

Kebencanaan

•

Pemberian

Bantuan

Program

50 JT Per - RT Per - Tahun .

Meningkat -

nya

Infrastruktur

Teknologi dan

Informasi)

Peningkatan Akses

Masyarakat terhadap

Teknologi dan

Informasi

Tersedianya jaringan internet di setiap desa Peningkatan e - Government di Pemerintahan Daerah

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

pendidikan

Peningkatan

sarana

dan prasarana

pendidikan

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Sekolah

Meningkatnya

sarana dan

prasarana kesehatan

Peningkatan

sarana

dan prasarana

kesehatan

•

Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya.

•

Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu.

Meningkatnya

Sarana dan

Infrastuktur

Pendukung

Ekonomi

Percepatan

Integrasi

Pembangunan

Ekonomi Desa

Peningkatan

Jumlah

Pasar

MISI

4

:

“MEWUJUDKAN

PEMERINTAHAN

YANG

PARTISIPATIF

BERBASIS

PENEGAKAN HUKUM

DAN

TEKNOLOGI

INFORMASI”

17

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah

Kebijakan

Menata Kelola

pemerintahan

yang bersih,

Efektif,

Transparan dan

Akuntabel

berbasis

Elektronik

Meningkatnya

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan

Peningkatan

Efisiensi

pada Berbagai

Pelayanan Publik

berbasis Elektronik/

Teknologi Informasi

•

Peningkatan Indeks Kepuasan layanan masyarakat Evaluasi terhadap capaian efektivitas kebijakan.

•

Peningkatan akuntabilitas Public kapasitas pemerintahan (capacity building).

•

Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur.

•

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan .

•

Peningkatan penelitian dan inovasi daerah

•

Implementasi 8 Area Perubahan

•

Penyusunan RPJMD dan RKPD Secara Sistematis dan Terstruktur

•

Terbukanya akses informasi public

Peningkatnya

kualitas Sumber

Daya Manusia

•

Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optima.

•

Implementasi 8 Area Perubahan

•

Penguatan Merit System

•

Revitalisasi Struktur organisasi yang lincah dan beradaptasi dengan lingkungan perubahan.

•

Kampanye Program Keluarga Berencana

Menata kualitas

layanan 17 ublic

yang berbasis

interoperabilitas

Meningkatnya

kualitas layanan

public yang

berbasis

interoperabilitas

dalam

pembangunan

wilayah

Peningkatan

kemampuan

system

dan aplikasi antar

instansi terkait untuk

saling

berkomunikasi

dalam

menghasilkan

data dan layanan

Peningkatan e - Government di Pemerintahan Daerah

MISI

5

:

“MEWUJUDKAN

SINERGITAS

PENGEMBANGAN

WILAYAH

DAN

INTEGRASI PEMBANGUNAN

YANG

BERWAWASAN

LINGKUNGAN”

Menata dan

Mensinergikan

Pembangunan

yang terintegrasi

agar berfungsi

optimal

Meningkatnya

Sinergitas

proses

Pengembangan

wilayah yang

Terintegrasi dan

berwawasan

lingkungan

Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

•

Peningkatan Kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan

•

Peningkatan kualitas layanan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam menunjang sektor pariwisata.

18

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah

Kebijakan

•

Peningkatan Pengelolaan Sampah.

Menata dan

memanfaatkan

ruang secara

berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas penyelenggara an penataan ruang

Peningkatan

P e n g a t u r a n , P e m b i n a a n , Pelaksanaan dan

Pengawasan Penataan

Ruang

•

Peningkatan kuantitas dan kualitas detail perencanaan ruang

•

Peningakatan Pengendalian pemanfaatan ruang

19

2.

Sinkronisasi

Kebijakan

Pemerintah

Kabupaten

Kutai

Timur

dengan

Prioritas Pembangunan Provinsi.

Program

Pemerintah

Kabupaten

Kutai

Timur

dilakukan

Sinkronisasi

Kebijakan dengan

Prioritas

Pembangunan

Provinsi Kalimantan

Timur

Tahun

2025

sebagai

berikut:

1.

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

yang

kompetitif

dan

berdaya

saing;

2.

Pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas;

3.

Terciptanya

inklusifitas

dalam

perekonomian

4.

Peningkatan

produktivitas

industri

pengolahan

secara

berkelanjutan

demi terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik;

5.

Pemerataan

dan

pemantapan

konektivitas dan

aksesibilitas

infrastruktur

wilayah;

6.

Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

3.

Prioritas

Pembangunan

Daerah

berdasarkan

Prioritas

Daerah

Kabupaten

Kutai Timur

Berpedoman

pada

RKPD

Kabupaten

Kutai

Timur

Tema

Pembangunan

Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2025 “ Pemantapan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Daya

Saing

Daerah ”.

dilakukan

perumusan

prioritas

pembangunan

Kabupaten

Kutai

Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

1.

Peningkatan

Daya

Saing Sumber

Daya Manusia

2.

Pertumbuhan

Ekonomi

yang

Inklusif

dan Iklim

Investasi

yang Kondusif

3.

Sektor

Unggulan

Baru Daerah

4.

Aksesibilitas

dan

Konektivitas

Infrastruktur

5.

Tata

Kelola

Pemerintahan

yang

Baik

dan Regulasi

yang

Adaptif

Berdasarkan

tujuan

dan

prioritas

pembangunan

yang

telah

dijabarkan,

maka

sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 dapat dirumuskan dengan memperhatikan

misi

yang

ada.

Pada

dasarnya

rumusan

visi,

misi,

tujuan,

dan

sasaran

merupakan suatu rangkaian dalam hirarki tujuan. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran ini dapat digunakan dasar penyusunan perencanaan dan sekaligus evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilai cap aian dari indikator yang telah ditetapkan.

Tuntutan keterpaduan antar beberapa kebijakan yakni Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Kebijakan Daerah memerlukan konsep untuk penyederhanaan dan konsistensi dalam penyusunan kebijakan.

Penyederhanaan ini membantu bagaimana suatu arah

20

kebijakan dapat dipahami, dilaksanakan, diawasi, dikontrol dan dievaluasi nantinya oleh Kepala Daerah dan Pejabat berwenang. Konsep penyederhanaan arah kebijakan pembangunan Daerah Kutai Timur tahun 2025 tersebut berupa klaster arah kebijakan. Operasionali sasi kluster arah kebijakan juga membantu Kepala Daerah dan Pejabat berwenang mengidentifikasi dan menggambarkan postur kebijakan pembangunan daerah. Agar lebih teratur, terstruktur dan terukur maka klaster arah kebijakan dirumuskan menjadi 3 (tiga) klaste r sebagai berikut yaitu:

1.

Pelayanan

Dasar

Utama

Masyarakat

(PDUM)

2.

Reformasi

Birokrasi

(RB)

3.

Keunggulan

Daerah (KD)

Lingkup Pelayanan Dasar Utama Masyarakat (PDUM) merupakan perwujudan dari pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan Publik sendiri dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesu ai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pada hak i katnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

Pelayanan

publik

( public

services )

oleh

birokrasi

publik

adalah

merupakan

salah

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat.

Pelayanan

Dasar

adalah

pelayanan

publik

untuk

memenuhi

kebutuhan

dasar

Warga

Negara. Pemerintah Daerah berupaya memastikan masyarakat mendapat tiga pelayanan dasar utama masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun persoalannya, dalam memenuhi pelayanan dasar utama tersebut tidak terlepas dari percepatan

pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Selain Pelayanan Dasar Utama Masyarakat, arah kebijakan pembangunan harus memiliki arah

dalam

isu

startegis

terkait

dengan

keunggulan

daerah.

Keunggulan

daerah

dapat

dipahami

sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pengolahan startegis keunggulan lokal. Sementara itu, keunggulan

lokal

merupakan

segala

sesuatu

yang

merupakan

ciri

khas

kedaerahan

yang

mencakup aspek ekonomi, budaya teknologi informasi dan komunikasi, ekologi serta tentang hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia.

Pemerintah Daerah harus memiliki arah kebijakan mengolah potensi alam, sumber daya, pelayanan/jasa,

kegiatan lain yang berkaitan dengan

keunggulan lokal sebagai

21

keunggulan daerah. Tujuan akhir arah kebijakan keunggulan daerah adalah meningkatan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD). Keunggulan Daerah sendiri tidak serta merta urusan dalam memperoleh penghasilan semata namun juga secara integral sekaligus mele starikan budaya, tradisi, dan sumber daya keunggulan lokal tersebut. Arah kebijakan keunggulan daerah berorientasi juga untuk menciptakan daya saing secara nasional maupun global.

Arah kebijakan dalam pembangunan daerah Kutai Timur tahun 2025 menempatkan reformasi

birokrasi

perlu

mendapatkan

perhatian

serius.

Reformasi

birokrasi

merupakan

salah

satu upaya

pemerintah

untuk

mencapai

good

governance

dan

melakukan

pembaharuan

dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Arah kebijakan reformasi

birokrasi

perlu

melakukan

penataan

terhadap

sistem penyelenggaraa n

pemerintah

yang efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Namun reformasi birokrasi ini dibutuhkan sebagai ruh dalam penyelenggaraan pemerintah d alam memberikan pelayanan dasar utama masyarakat dan mengelola keunggulan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah ini menegaskan kembali bahwa reformasi birokrasi menjadi

perhatian

serius

Pemerintah

Daerah

Kutai

Timur

mewujudkan clean

go vernment

dan

good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, pada tabel 3.2. di bawah ini akan dijabarkan prioritas pembangunan daerah dalam sasaran

dan

program

prioritas

pembangunan

daerah

tahun

2025.

Pada

tabel

tersebut akan

disajikan

juga berbagai target dan indikator kinerja untuk masing - masing program prioritas pembangunan daerah:

22

Tabel

3. 2 .

Penjabaran

Prioritas

Pembangunan

Daerah

Dalam

Sasaran

dan

Program

Prioritas

Pembangunan

Daerah

Tahun

2025

NO

Misi/

Tujuan/

Sasaran/

Program

Pembangun

an

Daerah

Indikator

Kinerja

(tujuan/

impact/

outcome)

Kondisi

Kinerja

Awal

Capaian

Kinerja

Program

& Kerangka

Pendanaan

Kondi

si

Kinerj a pada

akhir peride RPJMD

PD

Penanggu

ng Jawab

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

M1

MISI

1

:

“MEWUJUDKAN

MASYARAKAT

YANG

BERAKHLAK

MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU”

M1.

T1

Tujuan 1 : Menata

dan Meningkatkan

taraf hidup masyarakat

dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM)

yang

berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)

M1.

T1.

S1

Sasaran

1

:

Meningkatnya

taraf

hidup

masyarakat

yang

sejahtera

(M1.T1.S1)

23

Program

Pelatihan

Kerja

Dan

Produktivitas

Tenaga

Kerja

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

(TPT)

5.45

5.61

5.73

891,600,000.0

0

5.61

5,648,000,000

.00

5.56

6,113,460,000

.00

5.44

6,224,806,000.00

5.34

6,347,286,600

,00

5.34

Dinas

Tenaga

Kerja

&

Trasmigrasi

Program

Pemberdaay

aan

Lembaga

Kemasyarak

atan,

Lembaga

Adat

dan

Masyarakat

Hukum

Adat

2,390,405,200

.00

2,975,000,000

.00

2,975,000,000

.00

2,975,000,000.00

2,975,000,000

.00

Dinas

Pemberday

aan

Masyarakat

dan

Pemerintah

an

Desa

Program

Pengemban

gan

Jasa

Konstruksi

Rasio

tenaga

terampil

yang

memiliki

sertifikat

kompetensi

3,94

6,42

8,67

6,033,892,964

10,69

2,446,545,753

12,51

2,722,329,325

14,14

2,821,131,866

15,60

2,923,959,968

15,60

Dinas

Pekerjaan

Umum

Program

Pelatihan

Kerja

Dan

Produktivitas

Tenaga

Kerja

Tingkat

Kemiskinan

9.55

9.6

9.65

891,600,000.0

0

9.57

5,648,000,000

.00

6,113,460,000

.00

6,224,806,000.00

6,347,286,600

,00

9.36

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigra

si

9.5

9.43

9.36

Program

Pemberdaya

an

Sosial

8,383,385,964

.00

7.885.000.000

,00

8.618.555.000

,00

9.001.211.000,00

9.181.211.000

,00

Dinas

Sosial

24

Program

Rehabilitasi

Sosial

1,150,000,000.0

0

2,865,000,000

.00

3,175,500,000.0

0

3.213.750.000,00

3.313.750.000

,00

Dinas

Sosial

Program

Perlindungan

Dan

Jaminan

Sosial

6,500,000,000

3,850,000,000

4,125,000,000

4,027,500,000

4,027,500,000

Dinas

Sosial

Program

Pengemban

gan

Sumber

Daya

pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

1,180,000,000

2,030,000,000

2,440,000,000

2.300.000.000

2,400,000,000

Dinas

Pariwisata

Program

Peningkatan

Diversifikasi

dan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat

640,000,000.0

0

3,752,847,100

.00

4,077,619,900

.00

4,189,317,00.00

4,305,565,300

.00

Dinas

Koperasi

Usaha

Kecil

dan

Menengah

Program

Pengemban

gan

UMKM

240,000,000

440,000,000

640,000,000

670,000,000

700,000,000

Dinas

Koperasi,

Usaha

Kecil

dan

Menengah

Program

Penanganan

Bencana

2,200,000,000

.00

2,890,000,000

.00

3,012,000,000

.00

2,874,000,000.00

3,161,200,000

.00

Dinas

Sosial

25

Program

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Persentase

PAD

terhadap

pendapatan

5

7.05

6.88

6,870,000,000

.00

6.98

18,450,000,00

0.00

7.05

19,250,000,00

0.00

7.14

19,400,000,000.0

0

7.23

19,550,000,000.

00

7.23

Badan

Pendapata

n

Daerah

M1.

T1.

S2

Sasaran

2

:

Meningkatnya

taraf

Pendidikan

Masyarakat

(M1.T1.S2)

Program

Pengelolaan

Pendidikan

Angka

Harapan

Lama

Sekolah

(Tahun)

12,89

12,89

12,90

192,341,437,8

00.00

13,00

110,447,180,0

00

13,10

116,197,180,0

00

13,20

117,947,180,000.

00

13,30

119,000,000,0

00.00

13,30

1.

Dinas

Pendidikan

2.

Sekretariat

Daerah

3.

Dinas

Pendidikan

Program

Pemerintaha

n

dan

Kesejahteraa

n

Rakyat

Rata

-

Rata

Lama

Sekolah

9,19

9,19

9,2

54,390,000,00

0.00

9,35

68,903,000,00

0

9,45

70,000,000,00

0.00

9,55

80,000,000,000.0

0

10,00

81,347,000,00

0.00

10,00

4.

Dinas

Pendidikan

26

Program

Pengelolaan

Pendidikan

192,341,437,8

00.00

27,200,000,00

0

28.625.000.0 0

0,00

29,550,000,000

31.000.000.0 0

0

M1.

T1 .

S3

Sasaran

3

: Meningkatnya

Derajat Kesehatan

(M1.T1.S3)

Program

Peningkata n

Kapasitas

Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan

Angka

Harapan

Hidup

73,16

74,33

75,11

1,979,838,68 8

75,89

2,067,822,55 8

76,67

2,192,604,81 4

77,45

2,245,865,295

78,23

2,529,451,82 5

78,23

Dinas

Kesehata n

Tercapainya

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan

61,38

67,38

100

100

100

100

100

100

Program

Pemenuhan

Upaya

Kesehatan

Perorangan

Dan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Akreditasi

RSUD

Utam a

Utam a

Utam a

12,050,000,00

0

Utam a

39,415,000,00

0

Utam a

23,450,000,00

0.00

Utam a

22,620,000,00 0

Paripu r

na

27,310,000,00

0

Paripu r

na

Program

Pemenuhan

Upaya

Kesehatan

Perorangan

Dan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Terselenggara

nya

Upaya

Kesehatan

Perorangan

Dan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

56,00

95,00

100

190,033,743,4

67.00

100

195,793,004,0

62.00

100

197,459,445,9

59.00

100

200,323,566,229 .

00

100

210,485,561,5

39.00

100

Dinas

Kesehata n

27

M1.

T1 .

S4

Sasaran

4:

Terwujudnya

SDM

yang

beriman,

berakhlak

mulia

dan Berbudaya (M1.T1.S4)

Program

Pengemba n

gan

kurikulum

Persentase

Sekolah

yang

menerapkan

Kurikulum

Muatan

Lokal

Ø

SD=

98,67

Ø

SD=

98,67

Ø

SD=

100

475,000,00 0

Ø

SD=

100

1,000,000,00 0

Ø

SD=

100

1,000,000,00 0

Ø

SD=

100

1,100,000,000

Ø

SD=

100

1,100,000,00 0

Ø

SD=

100

Dinas

Pendidika n

Ø

SMP =

86,2 1

Ø

SMP =

86,2 1

Ø

SMP =

91,9 5

Ø

SMP =

94,2 5

Ø

SMP =

95,4 0

Ø

SMP=9 6

,55

Ø

SMP=1 0

0

Ø

SMP=1 0

0

Program

Pembinaan

Perpustaka a

n

Persentase

Koleksi

Judul

Buku

Agama,

Budaya,

Sosial

di

Perpustakaa n

30

70%

73%

1,325,000,00 0

.00

76%

1,457,500,00 0

.00

79%

1,503,250,00 0

.00

81 %

1,663,575,000.0 0

84%

1,739,932,50 0

.00

84%

Dinas

Perpustak a

an

&

Kearsipan

(jumlah)

Program

Pemerintah a

n

dan

Kesejahtera a

n

Rakyat

Pemuka

Agama

yang

menerima

Insentif

595

595

595

54,390,000,0 0

0.00

595

68,903,000,0 0

0

595

70,000,000,0 0

0.00

595

80,000,000,000. 0

0

595

81,347,000,0 0

0.00

595

Sekretaria t

Daerah

(jumlah)

28

Program

Pengemban

gan

Kebudayaan

Tokoh

Adat

yang

menerima

Insentif

0

0

100

1,145,000,000

.00

125

1,259,500,000

.00

150

1,285,450,000

.00

175

1,323,995,000.00

200

1,476,394,500

.00

200

Dinas

Kebudayaa

n

(jumlah)

Program

Pengemban

gan

Kesenian

Tradisional

Penyelenggar

aan

Festival

seni

dan

budaya

5

5

5

175,000,000.0

0

5

192,500,000.0

0

6

211,750,000.0

0

6

222,925,000.00

7

236,217,500.0

0

7

Dinas

Kebudayaa

n

Program

Pemerintaha

n

dan

Kesejahteraa

n

Rakyat

Penyelenggar

aan

Festival

keagamaan

1

1

1

54,390,000,00

0.00

1

68,903,000,00

0.00

1

70,000,000,00

0.00

1

80,000,000,000.0

0

1

81,347,000,00

0.00

1

Sekretariat

Daerah

Program

Pengemban

gan

Kapasitas

Daya

Saing

Kepemudaa

n

Persentase

Organisasi

Pemuda

yang

Aktif

76

76

63,49

1,200,000,000

.00

66.66

1,238,040,000

.00

69,84

1,277,409,672

.00

73.01

1.280.903.558,00

76,19

1.300.812.891

,00

76,19

Dinas

Pemuda

Olahraga

(jumlah)

(jumlah)

Program

Pengemban

gan

Kapasitas

Daya

Saing

Keolahragaa

n

Persentase

Prestasi

Olahraga

8

8

38.09

4,925,000,000

.00

44.96

6,332,047,500

.00

33.33

5,595,630,375

.00

44.96

5,632,047,500.00

54.75

5.851.954.950

,00

54.75

Dinas

Pemuda

Olahraga

29

(jumlah)

(jumlah

Program

Pelestarian

Dan

Pengelolaan

Cagar

Budaya

Benda,

situs

dan

kawasan

cagar

budaya

yang

dilestarikan

42

42

43

150,000,000

43

165,000,000

43

181,500,000

43

199,650,000

43

227,091,400

43

Dinas

Kebudayaa

n

M2

MISI

2

:

“MEWUJUDKAN

DAYA

SAING

EKONOMI

MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN”

M2.

T1

Tujuan

1

:

Menata

Daya

Saing Ekonomi

Masyarakat

berbasis

Sektor

Pertanian/Perkebunan/Perikanan

M2.

T1.

S1

Sasaran

1

:

Peningkatan

kegiatan

perekonomian

berbasis

sektor

pertanian/perkebunan/perikanan

Program

Peningkatan

Diverisifikasi

dan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat

Ketersediaan

Pangan

Utama

43.66

43.66

44.16

640,000,000.0

0

44.66

3,752,847,100

.00

45.16

4,077,619,900

.00

45.66

4,189,317,200.00

46.16

4,305,565,300

.00

46.16

Dinas

Ketahanan

Pangan

Skor

Pola

Pangan

Harapan

89.4

89.4

90.6

91.1

91.9

92.5

93.7

93.7

Program

Pengolahan

Dan

Pemasaran

Hasil

Perikanan

Konsumsi

Perikanan

40.86

41

41.86

600,000,000.0

0

42.1

1,600,000,000

.00

42.1

1,700,000,000

.00

42.1

1,800,000,000.00

42.1

1,900,000,000

.00

42.1

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

30

Program

Penyediaan

Dan

Pengemban

gan

Sarana

Pertanian

Produksi

sektor

pertanian

37,187

37,187

40,098

650,000,000.0

0

43,189

1,350,000,000

.00

46,765

1,450,000,000

.00

50,630

1,550,000,000.00

54,830

1,625,000,000

.00

54,830

Dinas

Pertanian

Produksi

sektor

perkebunan

6,456,

662

6,456,

662

6,956,

662

3,000,000,000.0

0

7,456,

662

9,000,000,000.0

0

7,956,

662

10,000,000,000.

00

8,456,

662

10,000,000,000.00

8,956,

662

10,500,000,000.

00

8,956,

662

Dinas

Perkebuna

n

Program

Pengelolaan

Sumber

Daya

Air

(SDA)

Persentase

irigasi

kabupaten

dalam

kondisi

baik

45.03

45.03

62.28

28,400,000,00

0

70.72

18,768,500,99

2

80.11

19,884,154,96

2

89.85

20,642,111,599

99.93

21,430,950,04

2

99.93

Dinas

Pekerjaan

Umum

Program

Pengelolaan

Perikanan

Tangkap

Produksi

Perikanan

8,085.

61

8085.6

1

8085.6

1

3,482,141,198

.00

8,085.

86

3,100,000,000

.00

8,086.

11

3,200,000,000

.00

8,086.

36

3,300,000,000.00

8,086.

61

3,400,000,000

.00

8,086.

61

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Program

Penyediaan

dan

Pengemban

gan

Sarana

Pertanian

Jumlah/

jenis

bibit/

benih

unggul/

komuditi

utama

5

5

5

470,000,000.0

0

5

1,100,000,000

.00

5

1,200,000,000

.00

5

1,300,000,000.00

5

1,550,000,000

.00

5

.Dinas

Pertanian

Program

Pengelolaan

Perikanan

Budidaya

1,725,000,000

.00

1,050,000,000.0

0

1,100,000,000.0

0

1,150,000,000.00

1,200,000,000.0

0

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

M2.

T1.

S2

Sasaran

2

: Meningkatnya

Pendapatan

Petani (M2.T1.S2)

31

Program

Penyuluhan

Pertanian

cakupan

bina

kelompok

tani

21.25

21.25

21.31

1,400,000,000

.00

21.37

1,650,000,000

.00

21.43

1,900,000,000

.00

21.49

2,100,000,000.00

21.55

2,400,000,000

.00

21.55

1.Dinas

Pertanian

Program

Peningkatan

Diverisifikasi

dan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat

Nilai

Tuka r

Petani

(NTP)

111,9

109,66

108,57

640,000,000.0

0

107,48

3,752,847,100

.00

108,55

4,077,619,900

.00

109,64

4,189,317,200.00

110,74

4,305,565,300

.00

110,74

Dinas

Ketahanan

Pangan

Program

Penyediaan

Dan

Pengemban

gan

Sarana

Pertanian

Produktivitas

padi

3.55

3.79

1,707

100,000,000.0

0

3.9

100,000,000.0

0

4

150,000,000.0

0

4

200,000,000.00

4.06

200,000,000.0

0

4.06

1.Dinas

Pertanian

Program

Penyediaan

Dan

Pengemban

gan

Prasarana

Pertanian

Produktivitas

perkebunan

19

19

19

3,000,000,000.0

0

19.1

9,000,000,000.0

0

19.2

10,000,000,000.

00

19.3

10,000,000,000.00

19.4

10,500,000,000.

00

19.4

1.

Dina s

Perkebuna

n

Program

Penyediaan

Dan

Pengemban

gan

Sarana

Pertanian

Peningkatan

Alat

Mesi n

Pertanian/

peternakan

1541

1606

500,000,000.0

0

1671

650,000,000.0

0

1736

650,000,000.0

0

1801

650,000,000.00

1866

650,000,000.0

0

1866

1.Dinas

Pertanian

M2.

T2

Tujuan

2

:

Menata

Peran

penunjang

daya

saing

ekonomi

masyarakat

32

M2.

T2.

S1

Sasaran

1

:

Meningkatnya

Kemampuan

Perekonomian

di

Daerah

Program

Pengawasan

Dan

Pemeriksaan

Koperasi

Persentase

koperasi

yang

aktif

57.21

57.21

57.46

500,000,000

57.71

800,000,000

57.95

900,000,000

58.18

1,000,000,000

58.4

1,100,000,000

58.4

Dinas

Koperasi,

Usaha

Kecil,

dan

Menengah

Program

Pemberdaya

an

Usaha

Menengah,

Usaha

Kecil,

Dan

Usaha

Mikro

(Umkm)

Jumlah

UMKM

6942

6942

7242

600,000,000

7542

800,000,000

7842

900,000,000

8142

1,000,000,000

8442

1,100,000,000

8442

Dinas

Koperasi,

Usaha

Kecil,

dan

Menengah

Program

Perencanaa

n

dan

Pembangun

an

Industri

Pertumbuhan

Jumlah

IKM

1,265

1,341

1,425

280,630,000.00

1,518

150,000,000.00

1,620

200,000,000.00

1,733

250,000,000.00

1,860

300,000,000.00

1.86

Dinas

Perindustri

an

dan

Perdagang

an

Program

Peningkatan

Daya

Tarik

Destinasi

Pariwisata

Objek

destinasi

wisata

15

15

15

3,450,000,000.0

0

15

4,400,000,000.0

0

15

4,550,000,000.0

0

15

4,750,000,000.00

15

4,900,000,000.0

0

15

Dinas

Pariwisata

Program

Pengemban

gan

Sumber

Daya

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

Jumlah

Kelompok

Sadar

Wisata

yang

bergerak

pada

ekonomi

kreatif

6

6

7

1,180,000,000

9

2,030,000,000

11

2,240,000,000

13

2,300,000,000

16

2,400,000,000

16

Dinas

Pariwisata

33

Program

Pengelolaan

Data

Dan

Sistem

Informasi

Penanaman

Modal

investor

berskala

nasional

(PMDN/PMA)

Nib

720

688

722

600,000,000

759

625,000,000

796

675,000,000

836

725,000,000

876

775,000,000

876

Dinas

Penanama

n

Moda l

dan

PTSP

M3

MISI

3

:

“MEWUJUDKAN

PELAYANAN

DASAR

BAGI

MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”

M3.

T1

Tujuan 1 : Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur

dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat

Secara Proporsional dan

Merata

(M3.T1)

M3.

T1.

S1

Sasaran

1

:

Meningkatnya

Konektivitas

Antar

Wilayah

(M3.T1.S1)

Program

Penyelengga

raan

Jalan

Persentase

jalan

Kabupaten

kondisi

Mantap

51.88

51.98

52.84

162,776,559,1

54

53.26

58,717,098,00

0

53.72

60,335,903,70

0

54.21

61,707,164,700

54.71

65,175,039,20

0

54.71

Dinas

Pekerjaan

Umum

Program

Peningkatan

Prasarana,

Sarana

dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Persentase

perumahan

yang

sudah

dilengkapi

PSU

(Prasarana,

Sarana

dan

Utilitas

Umum)

13.71

%

15.08

%

18.09

%

78,266,691,92

5

21.71

%

57,280,691,92

5

26.05

%

58,568,691,92

5

31%

59,232,691,925

37.51

%

60,516,878,12

8

37.514

%

Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Pemukiman

34

Program

Penyelengg a

raan

Lalu

Lintas

Dan

Angkutan

Jalan

(LLAJ)

Jumlah

KIR

Kendaraan

Umum

3529

3529

5000

4,400,000,00 0

5500

7,075,000,00 0

6000

9,075,000,00 0

6500

8,675,000,000

7000

7,075,000,00 0

7000

Dinas

Perhubun g

an

Program

Pengelolaan

Pelayaran

Jumlah

Pelabuhan

Laut/Udara/T e

rminal

Bis

3

4

4

700,000,00 0

4

40,000,000,00

0

4

41,400,000,00

0

4

39,400,000,00 0

4

40,900,000,00

0

4

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

5

6

6

6

6

M 3

T1 .

S2

Sasaran

2

:

Meningkatnya

Infrastruktur

Fasilitas

Perumahan/

permukiman ) (M3.T1.S2)

Program

Pengelolaan

Dan

Pengemban

gan

Sistem

Penyediaan

Air

Minum

Capaian

Akses

Air

Minum

Layak

43,4 3

%

48,7 0

%

53,8 1

%

16,850,000,00

0

53,86

9,340,116,68 5

53,90

10,392,968,74

6

53,95

10,770,164,742

53,99

11,162,729,02

3

53,99

%

Dinas

Pekerjaan

Umum

Program

Pengelolaan

Dan

Pengemban

gan

Sistem

Air

Limbah

Persentase

Jumlah

Rumah

Tangga

yang

memperoleh

layanan

pengelolaan

air

limbah

65,6 9

%

76,4 5

%

76,7 5

%

5,000,000,00 0

76,92

%

(aman

1,49% )

6,957,236,60 3

77,08

%

(aman

2,03% )

6,177,863,40 0

77,38

%

(ama n

2,6%)

7.256.905.400

77,59

%

(aman

3,18% )

8,339,167,90 0

77,59

%

(aman

3,18% )

Dinas

Pekerjaan

Umum

35

Domestik

36

Program

Pengemban

gan

Sistem

Dan

Pengelolaan

Persampaha

n

Regional

Persentase

Infrastruktur

Pengelolaan

Sampah

Perkotaan

73,00

%

75,32

%

82,65

%

6,500,000,000

89,30

%

6,871,709,800

90,75

%

9,533,590,300

93,08

%

8,770,716,400

93,26

%

8,017,503,900

93,26

%

Dinas

Pekerjaan

Umum

Program

Pengelolaan

Dan

Pengemban

gan

Sistem

Drainase

Cakupan

wilayah

saluran

drainase

rawan

genangan

air

/Banjir

(Perkotaan)

93.6

94.86

34,938,929,64

3

95.47

9,786,183,013

96.16

10,889,317,29

9

96.87

11,284,527,463

97.6

11,695,839,87

3

97.6

Program

Peningkatan

Prasarana,

Sarana,

dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Persentase

perumahan

yang

sudah

dilengkapi

PSU

(Prasarana,

Sarana

dan

Utilitas

Umum)

13.71

%

15.08

%

18.09

%

78,266,691,92

5

21.71

%

57,280,691,92

5

26.05

%

61,568,691,92

5

31%

59,232,691,925

37.51

%

60,516,878,12

8

37.51

%

Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Pemukiman

Program

Pengemban

gan

Permukiman

Rasio

Tempat

Ibadah

per

Satuan

Penduduk

2.499

2.499

2.499

39,107,264,07

4

2.499

6,850,328,109

2.499

7,322,522,109

2.499

7,599,169,224

2.499

7,887,087,911

2.499

Dinas

Pekerjaan

Umum

Program

Pencegahan,

Penanggulan

gan,

Penyelamata

n

Kebakaran

Dan

Penyelamata

n

Non

Kebakaran

Tingkat

Waktu

Tanggap

(Time

Respon

Limit)

Daerah

Layanan

Wilayah

Manajemn

Kebakaran

97,83

97,83

97,83

2,477,200,000

97,83

8,000,000,000

98,83

6,000,000,000

98,83

4,000,000,000

98,83

3,000,000,000

98,83

Dinas

Pemadam

Kebakaran

37

(WMK)

83,085,000,00

0.00

14,000,000,00

0.00

12,000,000,00

0.00

12,000,000,000.0

0

10,000,000,00

0.00

Badan

Penanggulan

gan

Bencana

Daerah

Program

Penataan

Bangunan

Gedung

Persentase

Bangunan

Gedung

Perkantoran

Kondisi

Baik

52,19

%

52,19

%

53,54

%

35,000,000,00

0

56,23

%

20,954,972,09

7

59,26

%

20,517,093,07

5

60,64

%

21,563,349,266

64,31

%

22,044,084,89

7

64,31

%

Dinas

Pekerjaan

Umum

Program

Penataan

Bangunan

dan

Lingkungann

ya

Rasio Ruang

Terbuka Hijau

per Satuan

Luas Wilayah

ber

HPL/HGB

0,306

0.306

0.346

4,200,000,000

0.35

3,340,000,000

0.355

3,392,968,746

0.36

3,770,164,742

0.35

4,162,729,023

0.35

Program

Pengemban

gan

Jasa

Konstruksi

Cakupan

Penerbitan

IUJK

71,43

85.71

55.73

6,033,892,964

69.03

2,446,545,753

80.07

2,722,329,325

89.02

2,821,131,866

96.07

2,923,959,968

96.07

38

Program

Peningkatan

Pelayanan,

Sertifikasi,

Kualifiksi,

Klasifikasi

dan

Registrasi

Bidang

Perumahan

Perumahan

dan

Kawasan

Permukiman

Cakupan

Penerbitan

Ijin

Pengembanga

n

57.14

%

62.86

%

62.86

%

-

69.14

%

-

76.06

%

-

83.66

%

50,000,000

92.03

%

92.03

%

Dinas

Perumahan

dan

Kawasan

Pemukiman

Program

Perumahan

dan

Kawasan

Berkurangnya

jumlah

unit

Rumah

Tidak

0.2472

0.2479

0.2486

0

0.249

500,000,000.0

0

0.2493

500,000,000.0

0

0.2494

2

500,000,000

0.2494

3

500,000,000

0.2494

3

Permukima n

Kumuh

Layak

Huni

(RTLH)

Program

Pengemba n

gan

Perumahan

Persentase

penyediaan

dan

rehabilitasi

rumah

layak

huni

bagi

korban

bencana

0

0

0

2,250,000,00 0

0.9847

2,600,000,00 0

.00

1.2309

3,625,000,00 0

.00

1.477 1

3,725,000,000. 00

1.7233

4,005,000,00 0

.00

1.7233

Program

Kawasan

Permukima n

Persentase

Kawasan

Permukiman

Kumuh

dibawah

10

ha

di

kabupaten

yang ditangani

30,67

%

( 3

Loka si

SK

2016)

30,67

%

(3

Loka si

SK

2016)

30,67

%

(6

Lokas i

BA

FGD

Revie

w

SK

Kumu h

2,000,000,00 0

22,69

%

(6

Lokas i

BA

FGD

Revie

w

SK

Kumu h

6,300,000,00 0

.00

24,91

%

(6

Lokas i

BA

FGD

Revie

w

SK

Kumu h

4,900,000,00 0

.00

42,35

%

(6

Lokas i

BA

FGD

Revie

w

SK

Kumu h

5,300,000,000

47,33

%

(6

Lokas i

BA

FGD

Revie

w

SK

Kumu h

6,600,000,00 0

47,33

%

(6

Lokas i

BA

FGD

Revie

w

SK

Kumu h

39

2021 )

2021 )

2021 )

2021 )

2021 )

2021 )

M3.

T1 .

S3

Sasaran

3

:

Meningkatnya

Infrastruktur

Teknologi

dan

Informasi ) (M3.T1.S3)

Program

Pengelolaa n

Informasi

dan

Komunikas i

Publik

Cakupan

Layanan

Telekomunik a

si

58.87

73.76

77.37

1,145,000,00 0

.00

80.48

4,275,000,00 0

83.17

3,325,000,00 0

.00

85.48

3,225,000,000.0 0

87.48

3,225,000,00 0

.00

87.48

Dinas

Komunika si

dan

Informatik a,

Persandia n

,

dan

Statistik

Program

Pengelolaa n

Aplikasi

Informatika

1,100,000,00 0

.00

6,550,000,00 0

6,550,000,00 0

.00

6,700,000,000

M3.

T1.

S4

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

(M3.T1.S4)

Program

Pengelolaan

Pendidikan

Rasio

ketersediaan

SD/

MI

per

penduduk

56,46

56,46

56,48

192,341,437,8

00

56,58

54,189,552,00

8

56,68

55,200,000,00

0

56,78

55,200,000,000

56,88

55,200,000,00

0

56,88

Dinas

Pendidikan

40

Rasio

ketersediaan

SMP/

MTS

per

penduduk

53,06

53,06

53,16

53,26

37,900,000,00

0

53,36

37,900,000,00

0

53,46

37,900,000,000

53,56

37,900,000,00

0

53,56

M3.

T1.

S5

Sasaran 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

(M3.T1.S5)

Program

Pemenuhan

Upaya

Kesehatan

Perorangan

Dan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Rasio

Puskesmas,

poliklinik,

pustu

per

satuan

penduduk

0,51

0,51

0,51

190,030,842,4

59.00

0,51

195,793,004,0

62.00

0,51

197,459,445,9

59

0,51

200,323,566,229

0,51

210,485,561,5

39

0,51

Dinas

Kesehatan

Rasio

rumah

sakit

per

satuan

penduduk

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1.Dinas

Kesehatan

2. RSUD

Terselenggara

nya

Upaya

Kesehatan

Perorangan

56,00

95,00

100

100

100

100

100

100

Dinas

Kesehatan

41

Dan

Upa ya

Kesehatan

Masyarakat

M3.

T1.

S6

Sasaran 6 : Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung

Ekonomi

(M3.T1.S6)

Program

Peningkatan

Sarana

Distribusi

Perdaganga

n

Jumlah

pasar

12

13

13

1,130,237,606

.00

14

2,500,000,000

.00

15

3,000,000,000

.00

16

2,800,000,000.00

17

3,200,000,000

.00

17

Dinas

Perindustri

an

dan

Perdagang

an

M4

MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG

PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN

TEKNOLOGI

INFORMASI”

M4.

T1

Tujuan 1 :

Menata

Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif,

Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)

M4.

T1.

S1

Sasaran

1

:

Meningkatnya

Kualitas

Tata

Kelola

Pemerintahan

(M4.T1.S1)

Program

Penyelengga

raan

Pengawasan

Jumlah

temuan

BPK

15

19

18

3,330,938,824

17

8,482,892,000

16

8,507,036,600

15

9,000,388,430

14

9,120,007,852

14

Inspektorat

Daerah

Program

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Opini

BP K

terhadap

laporan

keuangan

WDP

WTP

WTP

5,760,000,000.0

0

WTP

9,160,000,000.0

0

WTP

9,220,000,000.0

0

WTP

9,570,000,000.00

WTP

9,620,000,000.0

0

WTP

Badan

Pengelola

Keuangan

dan

Aset

Daerah

42

Program

Perencanaa

n,

Pengendalia

n

dan

Evaluasi

Pembangun

an

Daerah

Penjabaran

Konsistensi

Program

RPJMD

kedalam

RKPD

83.55

%

100.00

%

100.00

%

5,900,000,000

.00

100%

4,200,000,000

.00

100%

4,519,000,000

.00

100%

4,719,000,000.00

100%

5,000,000,000

.00

100%

Badan

perencanaa

n

Pembangu

nan

Daerah

Program

Dukungan

Pelaksanaan

Tugas

Dan

Fungsi

DPRD

Tersusunnya

dan

Terintegrasiny

a

Program

Program

Kerja

DPRD

untuk

Melaksanakan

Fungsi

Pengawasan,

Fungsi

Pembentukan

PERDA.

Dan

Fungsi

Anggaran

dalam

Dokumen

Rencana

5

Tahunan

RPJMD

maupun

dokumen

perencanaan

RKPD

Ada

Ada

Ada

23,584,256,84

6.00

Ada

17,847,500,00

0.00

Ada

18,632,250,00

0.00

Ada

20,595,475,000.0

0

Ada

21,775,022,50

0.00

Ada

Sekretariat

DPRD

Program

Peningkatan

Ketenterama

n

dan

Ketertiban

Umum

Persentase

Penegakan

Perda

53,99

%

53,99

%

65,20

%

1,980,646,041

.00

68,30

%

2,178,710,645

.10

70.00

%

2,196,581,709

.61

73,99

%

2,416,239,880.57

75,20

%

2,657,863,868

.63

75,20

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

43

Program

Pengarusuta

maan

Gender

Dan

Pemberdaya

an

Perempuan

Indeks

Pemberdayaa

n

Gender

(IDG)

55,72

55,72

55,72

200,000,000.0

0

56

56.3

60

1,770,000,000.00

63.5

1,870,000,000

.00

63.5

Dinas

Pemeberda

yaan

Perempuan

dam

Anak

Program

Peningkatan

Kualitas

Keluarga

100,000,000.0

0

650,000,000.0

0

650,000,000.0

0

800,000,000.00

800,000,000.0

0

Program

Pemberdaya

an

Dan

Pengawasan

Organisasi

Kemasyarak

atan

LSM/Organisa

si yang Aktif

72

123

139

230,000,000

169

370,000,000

199

570,000,000

229

770,000,000

259

940,000,000

259

Dinas

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Program

Penyelengga

raan

Statistik

Sektoral

Tersedianya

sistem

data

dan

statistik

yang

terintegrasi

ada

ada

ada

900,000,000.0

0

ada

1,475,000,000

.00

ada

1,375,000,000

.00

ada

1,385,000,000.00

ada

1,400,000,000

.00

Ada

Dinas

Komunikasi

dan

Informasi,

Persandian

,

dan

Statistik

Program

Pendaftaran

Penduduk

Rasio

penduduk

ber -

KTP

per

satuan

penduduk

86,95

%

86,95

%

90%

1,807,626,000

93.00

%

2,188,578,599

95.00

%

2,304,743,420

98.00

%

2,388,390,355

100.00

%

2,457,445,360

100.00

%

Dinas

Kependudu

kan

dan

Pencatatan

Sipil

Program

Pencatatan

Sipil

Cakupan

penerbitan

akta

kelahiran

92,19

%

92,25

%

92,30

%

100,000,000

93.00

%

2,188,578,599

95.00

%

2,304,743,420

98.00

%

2,388,390,355

100.00

%

2,457,445,360

100.00

%

44

Program

Pengendalia

n

Penduduk

Laju

Pertumbuhan

Penduduk

4,26%

4,26%

4,26%

1,000,000,000

4,1%

550,000,000

4,0%

700,000,000

3,9%

900,000,000

3,7%

900,000,000

3,7%

Dinas

Pengendalian

Penduduk

dan

Keluarga

Berencana

Program

Penelitian

Dan

Pengemban

gan

Persentase

implementasi

rencana

kelitbangan

11,11

50

80

3,709,798,000

.00

80

4,006,581,840

80

4,127,108,387

80

4,357,277,058

80

4,513,859,222

80

Badan

Penelitian

dan

Pengembe

ngan

Program

Pengemban

gan

Sumber

Daya

Manusia

Persentase

ASN

yang

mengikuti

pendidikan

dan

pelatihan

formal

1.14%

35.00

%

37.00

%

3,070,000,000

.00

40.00

%

7,040,000,000

.00

40.00

%

7,244,000,000

.00

50.00

%

7,744,000,000.00

50.00

%

7,744,000,000

.00

50.00

%

Badan

Kepegawai

an,

Pendidikan,

dan

Pelatihan

Rata - rata

lama

pegawai

mendapatkan

pendidikan

dan

pelatihan

113

hari

260

hari

260

hari

260

hari

260

hari

260

hari

260

hari

260

hari

M4.

T2

Tujuan

2:

Menata

kualitas

layanan

public

yang

berbasis

interoperabilitas

(M4.T2)

M4.

T2.

S1

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan public yang

berbasis interoperabilitas dalam pengembangunan wilayah

(M4.T2.S1)

45

Program

Aplikasi

Informatika

Persentase

Perangkat

Daerah

yang

terkoneksi

dengan

jaringan

fiber

optik

17.14

17.14

25.71

5,425,000,000

.00

34.29

7,500,000,000

48.57

7,350,000,000

.00

62.86

8,800,000,000

77.14

7,925,000,000

77.14

Dinas

Komunikasi

dan

Informasi,

Persandian

,

dan

Statistik

M5

MISI 5 : “MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN

WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG

BERWAWASAN

LINGKUNGAN”

M5.

T1

Tujuan

1

:

Menata

dan

Mensinergikan

Pembangunan

yang

terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)

M5.

T1.

S1

Sasaran 1 : Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan

wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan

(M5.T1.S1)

Program

Pengendalia

n

Pencemaran

Dan/Atau

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

Hasil

Pengukuruan

Indeks

kualitas

Tutupan

Lahan

77,48

77,49

77,55

910,000,000.0

0

77,57

1,010,000,000

.00

77,59

1,100,000,000

.00

77.6

1,200,000,000.00

77,61

1,300,000,000

.00

77,61

Dinas

Lingkungan

Hidup

46

Program

Pembinaan

Dan

Pengawasan

Terhadap

Izin

Lingkungan

Dan

Izin

Perlindungan

Dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(PPLH)

Pembinaan

dan

Pengawasan

terkait

ketaatan

penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

diawasi

ketaatannya

terhadap

izin

lingkungan,

izin

PPLH

dan

PUU

LH

d

yang

diterbitkan

oleh

Pemerintah

Daerah

kabupaten/kot

a

140

140

140

250,000,000.00

141,4

300,000,000.00

142,8

350,000,000.00

144,2

400,000,000.00

145,6

450,000,000.00

145,6

Program

Pengelolaan

Persampaha

n

Persentase

Penanganan

Sampah

41,47

%

41,57

%

41,66

%

8,650,000,000. 0

0

41,75

8,800,000,000. 0

0

41,84

8,900,000,000. 0

0

41,92

9,000,000,000.0 0

41,99%

9,100,000,000.0

0

41,99

%

M5 .

T2

Tujuan

2:

Menata

dan

memanfaatkan

ruang

secara

berkelanjutan

(M5.T2)

M5.

T2 .

S 1

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan

ruang

(M5.T2.S1)

Program

Penyelengga

raan

Penataan

Ruang

Jumlah

Perkad a

RDTR

1

doku m

en

1

doku m

en

1

doku m

en

450,000,00 0

2

doku m

en

3,150,000,00 0

2

doku m

en

3,450,000,00 0

2

doku m

en

3,450,000,00 0

1

doku m

en

450,000,00 0

1

doku m

en

Dinas

Pertanaha n

dan

Penataan

Ruang

47

Program

Penyelesaia

n

Ganti

Kerugian

Dan

Santunan

Tanah

Untuk

Pembangun

an

Persentase

antara

Luas

bidang

tanah

yang

sudah

diselesaikan

ganti

kerugian/juml a

h

bidang

tanah

target

ganti

kerugian

86.14

%

86.14

%

90.00

%

30,270,000,0 0

0

96.20

%

25,320,000,0 0

0

97.10

%

14,823,874,3 8

6

99.41

%

14,823,874,3 86

100.00

%

3,774,776,05 4

100.00

%

48

BAB

4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1

Plafon

Anggaran

Sementara

berdasarkan

Satuan

Kerja

Pemerintahan

Daerah

Plafon anggaran sementara berdasarkan satuan kerja dan program dan kegiatan tercantum pada tahun 2025 dalam dilihat lebih rinci pada tabel

4.1.

berikut ini:

Tabel

4.1

Plafon

Anggaran

Sementara

berdasarkan

SKPD

No.

Perangkat

Daerah

PPAS

1

1.01.2.22.0.00.02.0000

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

1,549,808,495, 399

2

1.02.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kesehatan

525,110,841,0 03

3

1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Kudungga

Sangatta

224,661,435,9 75

4

1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1,495,392,709, 929

5

1.04.1.03.0.00.01.0000

Dinas

Perumahan

Rakyat

dan

Kawasan Permukiman

1,151,292,595, 803

6

1.05.0.00.0.00.01.0000

Satuan

Polisi

Pamong Praja

53,723,633,68 8

7

1.05.0.00.0.00.02.0000

Dinas

Pemadam

Kebakaran

dan

Penyelamatan

57,557,163,07 1

8

1.05.0.00.0.00.04.0000

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

31,990,437,06 6

9

1.06.0.00.0.00.01.0000

Dinas Sosial

25,625,430,84 9

10

2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas

Transmigrasi

dan

Tenaga

Kerja

81,378,051,36 6

11

2.08.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan Perlindungan Anak

33,009,377,70 9

12

2.09.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Ketahanan Pangan

98,835,012,00 1

13

2.10.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pertanahan

21,269,117,58 1

14

2.11.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Lingkungan Hidup

54,526,250,65 4

15

2.12.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil

36,379,594,22 3

16

2.13.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

46,018,797,29 2

17

2.14.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Pengendalian

Penduduk

dan Keluarga Berencana

29,162,428,70 2

18

2.15.0.00.0.00.01.0000

Dinas Perhubungan

80,415,266,46 3

19

2.16.2.21.2.20.01.0000

Dinas

Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian

102,101,849,0 82

20

2.17.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Koperasi

Usaha

Kecil

dan Menengah

43,284,230,13 0

21

2.18.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Penanaman

Modal

dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

32,160,587,85 5

22

2.19.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Kepemudaan

dan

Olahraga

259,918,371,1 99

23

2.23.2.24.0.00.02.0000

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

52,709,598,43 3

24

3.25.0.00.0.00.01.0000

Dinas Perikanan

63,063,941,03 5

25

3.26.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pariwisata

99,165,665,41 6

26

3.27.0.00.0.00.01.0000

Dinas

Tanaman

Pangan,

Hortikultura dan Peternakan

155,257,115,7 26

27

3.27.0.00.0.00.06.0000

Dinas Perkebunan

45,736,076,63 6

28

3.31.3.30.0.00.01.0000

Dinas

Perindustrian

dan Perdagangan

77,659,379,87 5

49

29

4.01.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat

Daerah

525,640,622,5 46

30

4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat

DPRD

152,108,547,1 51

31

5.01.0.00.0.00.01.0000

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

52,054,461,78 3

32

5.02.0.00.0.00.02.0000

Badan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset Daerah

1,223,791,257, 807

33

5.02.0.00.0.00.03.0000

Badan

Pendapatan

Daerah

77,278,006,93 6

34

5.03.5.04.0.00.01.0000

Badan

Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

53,446,109,85 1

35

5.05.0.00.0.00.02.0000

Badan

Riset dan

Inovasi Daerah

14,171,550,42 8

36

6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

64,043,426,52 7

37

7.01.0.00.0.00.01.0000

Kantor

Camat

Sangatta

Selatan

20,562,700,96 3

38

7.01.0.00.0.00.02.0000

Kantor

Camat

Sangatta

Utara

24,746,037,79 4

39

7.01.0.00.0.00.03.0000

Kantor

Camat

Bengalon

13,119,612,87 5

40

7.01.0.00.0.00.04.0000

Kantor

Camat

Kaliorang

8,923,223,697

41

7.01.0.00.0.00.05.0000

Kantor

Camat

Muara

Wahau

12,419,363,78 4

42

7.01.0.00.0.00.06.0000

Kantor

Camat

Kombeng

11,305,529,29 9

43

7.01.0.00.0.00.07.0000

Kantor

Camat

Muara

Ancalong

12,807,574,81 5

44

7.01.0.00.0.00.08.0000

Kantor

Camat

Batu

Ampar

8,883,787,662

45

7.01.0.00.0.00.09.0000

Kantor

Camat

Telen

10,245,222,21 9

46

7.01.0.00.0.00.10.0000

Kantor

Camat

Busang

8,980,137,464

47

7.01.0.00.0.00.11.0000

Kantor

Camat

Teluk

Pandan

11,263,544,91 0

48

7.01.0.00.0.00.12.0000

Kantor

Camat

Rantau

Pulung

7,807,588,612

49

7.01.0.00.0.00.13.0000

Kantor

Camat

Kaubun

8,456,727,740

50

7.01.0.00.0.00.14.0000

Kantor

Camat

Sangkulirang

10,356,566,20 8

51

7.01.0.00.0.00.15.0000

Kantor

Camat

Muara

Bengkal

14,995,091,05 0

52

7.01.0.00.0.00.16.0000

Kantor

Camat

Long Mesangat

10,931,208,68 2

53

7.01.0.00.0.00.17.0000

Kantor

Camat

Karangan

7,475,753,166

54

7.01.0.00.0.00.18.0000

Kantor

Camat

Sandaran

8,256,683,634

55

8.01.0.00.0.00.01.0000

Badan

Kesatuan Bangsa

dan

Politik

34,130,495,03 6

JUMLAH

8,935,414,286, 800

50

Tabel 4.2 Rincian Prioritas Pelafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

1

2

3

4

8

9

17

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

1.549.808.495.399,00

1

URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.528.208.495.399,00

1

01

URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.528.208.495.399,00

1

1

01

01

PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dan

Laporan

Keuangan Pendidikan dan Kebudayaan

100 %

920.488.495.399,00

1

01

01

2.01

Perencanaan,

Penganggaran,

dan

Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Jumlah

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan

Evaluasi

Kinerja

17

Dokumen

9.395.625.000,00

1

01

01

2.01

0001

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

3 Dokumen

1.850.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.01

0002

Koordinasi

dan

Penyusunan

Dokumen

RKA - SKPD

Jumlah

Dokumen

RKA - SKPD

dan

Laporan

Hasil

Koordinasi

3 Dokumen

100.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.01

0004

Koordinasi

dan

Penyusunan

DPA - SKPD

Jumlah

Dokumen

DPA - SKPD

dan

Laporan

Hasil

Koordinasi

3 Dokumen

150.625.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.01

0006

Koordinasi

dan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja

SKPD

Jumlah

Laporan

Capaian

Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Capaian

3 Laporan

4.400.000.000,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.01

0007

Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah

Jumlah

Laporan

Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah

2 Laporan

2.275.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.01

0011

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Urusan

Selain

Renstra

PD

dan

Renja

PD

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Urusan

Selain

Renstra

PD

dan

Renja

3 Dokumen

620.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.02

Administrasi

Keuangan

Jumlah

Laporan

Keuangan

1 Laporan

814.092.870.399,00

1

01

01

2.02

0001

Penyediaan

Gaji

dan

Tunjangan

ASN

51

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

Jumlah

Orang

yang

Menerima

Gaji dan Tunjangan ASN

14

Orang/bula

n

808.092.870.399,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.02

0002

Penyediaan

Administrasi

Pelaksanaan

Tugas

ASN

Jumlah

Dokumen

Hasil

Penyediaan

Administrasi

Pelaksanaan

Tugas

ASN

0 Dokumen

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.02

0003

Pelaksanaan

Penatausahaan

dan

Jumlah

Dokumen

Penatausahaan

dan

Pengujian/Verifikasi

Keuangan

0 Dokumen

2.835.821.081,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.02

0004

Koordinasi

dan

Pelaksanaan

Akuntansi

SKPD

Jumlah

Dokumen

Koordinasi

dan

Pelaksanaan

Akuntansi

SKPD

1 Dokumen

1.030.338.569,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.02

0005

Koordinasi

dan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Akhir

Tahun

SKPD

Jumlah

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

3 Laporan

1.070.021.700,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.02

0006

Pengelolaan

dan

Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah

Dokumen

Bahan

Tanggapan

Pemeriksaan

dan Tindak Lanjut

1 Dokumen

1.063.818.650,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.03

Administrasi

Barang

Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Administrasi Barang

Milik

Daerah

pada

Perangkat Daerah

Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya

Kegiatan

Administrasi

Barang

Milik

Daerah

1 Dokumen

100 %

2 Kegiatan

2 kegiatan

1.931.265.300,00

1

01

01

2.03

0005

Rekonsiliasi

dan

Penyusunan

Laporan

Barang

Milik

Daerah

pada

SKPD

Jumlah

Laporan

Rekonsiliasi

dan

Penyusunan

Laporan

Barang

Milik

1 Laporan

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.03

0006

Penatausahaan

Barang

Milik

Daerah

pada

SKPD

52

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

Jumlah

Laporan

Penatausahaan

Barang

Milik

Daerah

pada

SKPD

0 Laporan

1.931.265.300,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.05

Administrasi

Kepegawaian

Perangkat

Daerah

Jumlah

Laporan

Administrasi

Kepegawaian

Perangkat

Daerah

1 Laporan

48.428.186.310,00

1

01

01

2.05

0002

Pengadaan

Pakaian

Dinas

beserta

Atribut

Kelengkapannya

Jumlah

Paket

Pakaian

Dinas

beserta

Atribut

Kelengkapan

0 Paket

41.516.007.500,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.05

0003

Pendataan

dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

Jumlah

Dokumen

Pendataan

dan

Pengolahan Administrasi

0 Dokumen

3.729.560.810,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.05

0004

Koordinasi

dan

Pelaksanaan

Sistem

Informasi

Kepegawaian

Jumlah

Dokumen

Hasil

Koordinasi

dan

Pelaksanaaan

Sistem

Informasi

0 Dokumen

3.182.618.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.06

Administrasi

Umum

Perangkat

Jumlah

Laporan

Administrasi

Umum

1 Laporan

6.877.396.426,00

1

01

01

2.06

0002

Penyediaan

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah

Paket

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor

yang

0 Paket

3.225.014.411,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.06

0003

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Jumlah

Paket

Peralatan

Rumah

Tangga

yang Disediakan

7 Paket

583.084.815,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.06

0006

Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang - undangan

Jumlah

Dokumen

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang - Undangan

10

Dokumen

1.899.745.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.06

0008

Fasilitasi

Kunjungan

Tamu

Jumlah

Laporan

Fasilitasi

Kunjungan

Tamu

0 Laporan

1.169.552.200,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.07

Pengadaan

Barang

Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Jumlah

Dokumen

Pengadaan

Barang

Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

1 Dokumen

33.131.823.838,00

1

01

01

2.07

0001

Pengadaan

Kendaraan

Perorangan

Dinas

atau

Kendaraan

Dinas

Jabatan

Jumlah

Unit

Kendaraan

Perorangan

Dinas

atau

Kendaraan

Dinas

Jabatan

0 Unit

879.120.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

53

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

1

01

01

2.07

0005

Pengadaan Mebel

Jumlah

Paket

Mebel

yang

Disediakan

1 Unit

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.07

0009

Pengadaan

Gedung

Kantor

atau

Bangunan

Lainnya

Jumlah

Unit

Gedung

Kantor

atau

Bangunan

Lainnya

yang

Disediakan

5 Unit

32.252.703.838,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.07

0011

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Pendukung

Gedung

Kantor

atau

Bangunan

Lainnya

-

-

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.08

Penyediaan

Jasa

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah

Laporan

Administrasi

Umum

Perangkat

Daerah

1 Laporan

1.878.735.626,00

1

01

01

2.08

0002

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber

Daya

Air

dan

Listrik

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber

Daya

Air

dan

0 Laporan

786.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.08

0003

Penyediaan

Jasa

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor

0 Laporan

534.735.626,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.08

0004

Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Umum

Kantor

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Umum Kantor

yang

0 Laporan

558.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.09

Pemeliharaan

Barang

Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Jumlah

Laporan

Pemeliharaan

Barang

Milik

Daerah

Penunjang

1 Laporan

4.752.592.500,00

1

01

01

2.09

0001

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan,

dan

Pajak

Kendaraan

Perorangan

Dinas

atau

Kendaraan

Dinas

Jabatan

Jumlah

Kendaraan

Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang

Dipelihara

dan

dibayarkan

Pajaknya

20 Unit

626.832.500,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.09

0006

Pemeliharaan

Peralatan

dan

Mesin

Lainnya

Jumlah

Peralatan

dan

Mesin

Lainnya

yang Dipelihara

0 Unit

128.320.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

01

2.09

0011

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana

dan

Prasarana

Pendukung

Gedung

Kantor

atau

Bangunan

Lainnya

54

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung

Kantor

atau

Bangunan

Lainnya

yang

0 Unit

3.997.440.000,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2

1

01

02

PROGRAM

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5 - 6

Tahun

Pendidikan

Anak

Usia

Dini (PAUD)

Angka

Harapan

Lama

Sekolah (Tahun)

Rasio

ketersediaan

SMP/

MTS

per

100.00 %

13,20

53,46

56,78

9,55

597.120.000.000,00

1

01

02

2.01

Pengelolaan

Pendidikan Sekolah Dasar

Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Iklim

Inklusivitas

SD

Iklim

Keamanan

Sekolah

SD Iklim Kebinekaan SD Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD

Meningkatnya

Sekolah

pendidikan

105.71 %

98.66 %

62.08 %

75.81 %

79.66 %

59.90 %

43.04 %

64.45

370.590.000.000,00

1

01

02

2.01

0003

Pembangunan

Ruang

Guru/Kepala

Sekolah/TU

Jumlah

Ruang

Guru/Kepala

Sekolah/TU

yang

Telah

Dibangun

15 Ruang

25.500.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0004

Pembangunan

Ruang

Unit

Kesehatan

Sekolah

Jumlah

Ruang

Unit

Kesehatan

Sekolah

yang

Telah

Dibangun

21

Ruang

39.200.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0005

Pembangunan

Perpustakaan

Sekolah

Jumlah

Perpustakaan

Sekolah

yang

Telah

Dibangun

14 Ruang

15.178.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0006

Pembangunan

Sarana,

Prasarana

dan

Utilitas

Sekolah

Jumlah

Sarana,

Prasarana

dan

Utilitas

Sekolah

yang

Telah

40 Unit

22.260.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

55

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

1

01

02

2.01

0007

Pembangunan

Rumah

Dinas

Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga

Sekolah

Jumlah

Rumah

Dinas

Kepala

Sekolah,

Guru,

Penjaga

Sekolah

18 Unit

9.800.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0009

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Ruang

Guru/Kepala

Sekolah/TU

Jumlah

Ruang

Guru/Kepala

Sekolah/TU

yang

Telah

Direhabilitasi

5 Ruang

11.500.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0011

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Perpustakaan

Sekolah

Jumlah

Perpustakaan

Sekolah

yang

Telah

Direhabilitasi

Sedang/Berat

5 Ruang

5.200.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0013

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Rumah

Dinas

Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga

Sekolah

Jumlah

Rumah

Dinas

Kepala

Sekolah,

Guru,

Penjaga

Sekolah

7 Unit

4.100.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0016

Pengadaan

Perlengkapan

Sekolah

Jumlah

Perlengkapan

Sekolah

yang

Tersedia

1 Paket

43.200.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0019

Pemeliharaan

Rutin

Sarana,

Prasarana

dan

Utilitas

Sekolah

Jumlah

Sarana,

Prasarana

dan

Utilitas

Sekolah

yang

Dilaksanakan

5 Unit

1.000.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0025

Pembinaan

Minat,

Bakat

dan

Kreativitas

Siswa

Jumlah

Siswa

yang

Mengikuti

Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan

Non

Akademik

1350

Peserta Didik

7.500.000.000,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0027

Pengembangan

Karir

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

pada

Satuan

Pendidikan

Sekolah

Dasar

-

-

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0028

Pembinaan

Kelembagaan

dan

Manajemen

Sekolah

Jumlah

Sekolah

Dasar

yang

Dilaksanakan

Pembinaan

229 Satuan

Pendidikan

8.660.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0030

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Dana

BOS

Sekolah

Dasar

Jumlah

Tenaga

Pengelola

yang

Meningkat

Kapasitasnya

dalam

236 Orang

2.416.960.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

56

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

1

01

02

2.01

0031

Pembangunan

Laboratorium

Sekolah

Dasar

Jumlah

Ruang

Laboratorium

Sekolah

Dasar

yang Telah Dibangun

5 Ruang

3.296.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0032

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Laboratorium

Sekolah

Dasar

Jumlah

Laboratorium

Sekolah

Dasar

yang

Telah

Direhabilitasi

1 Ruang

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0034

Peningkatan

profesi

pelaku

perbukuan

daerah

pada

Satuan

Pendidikan

Dasar

Jumlah

Pelaku

perbukuan

daerah

yang

mendapatkan

fasilitasi

130 Orang

300.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0035

Pembinaan

Penggunaan

Teknologi,

Informasi

dan

Komunikasi

(TIK)

untuk

Pendidikan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan

Penggunaan

Teknologi,

Informasi

dan

Komunikasi

(TIK)

236 Orang

1.500.000.000,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0036

Pengembangan

konten

digital

untuk

pendidikan

Jumlah

konten

digital

untuk

pendidikan

yang

telah

2 Konten

Digital

203.860.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0037

Pelatihan

Penggunaan

Aplikasi

Bidang Pendidikan

Jumlah

peserta

pelatihan

penggunaan

aplikasi

di

bidang

236 Orang

2.100.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0038

Koordinasi,

Perencanaan,

Supervisi

dan

Evaluasi

Layanan

di

Bidang

Pendidikan

Jumlah

Dokumen

Hasil

Koordinasi,

Perencanaan,

Supervisi

dan

Evaluasi

1 Dokumen

6.932.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0039

Sosialisasi

dan

Advokasi

Kebijakan

Bidang

Pendidikan

Jumlah

kegiatan

sosialisasi

dan

advokasi

kebijakan

di

bidang

1 Dokumen

2.500.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0041

Fasilitasi

Komunitas

Belajar

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

Jumlah

Komunitas

Belajar

Pendidik

dan

Tenaga

Pendidik

yang

1 Komunitas

162.692.088,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0042

Penyediaan

infrastruktur

TIK

Jumlah

paket

infrastruktur

TIK

yang

tersedia

1 Paket

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

57

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

1

01

02

2.01

0043

Pemberian

layanan

pendampingan

bagi

satuan

pendidikan

untuk

pencegahan

perundungan,

kekerasan,

dan

intoleransi

Jumlah

kegiatan

pendampingan

bagi

satuan pendidikan untuk pencegahan

perundungan,

1 Kegiatan

1.696.720.000,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0044

Penataan

Ruang/Sudut

Baca

Jumlah

Ruang/Sudut

Baca

yang

Telah

Ditata

5 Ruang

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0045

Perlengkapan

Dasar

Buku

Teks

dan

Non

Teks

Peserta

Didik

Jumlah

Buku

Teks

dan

Non

Teks

yang

Diterima

Peserta Didik

34 Buku

24.181.030.880,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0046

Pengadaan

Perlengkapan

Peserta

Didik

Jumlah

Perlengkapan

Peserta

Didik

yang Tersedia

5500 Paket

15.000.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0047

Pembangunan

Ruang

Kelas

Baru

Jumlah

Ruang

Kelas

Baru

yang

Bertambah

26 Ruang

36.427.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0048

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Sarana,

Prasarana

dan

Utilitas

Sekolah

Jumlah

Sarana,

Prasarana

dan

Utilitas

Sekolah

yang

Telah

1 Unit

1.430.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0049

Bimbingan

Teknis,

Pelatihan,

dan/atau

Magang/PKL

untuk

Peningkatan

Kapasitas

Bidang

Pendidikan

Jumlah

Peserta

Bimbingan

Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL

untuk

Peningkatan

Kapasitas

Bidang

229 Orang

3.297.160.000,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0050

Penyelenggaraan

Proses

Belajar

Bagi

Peserta

Didik

Jumlah

Satuan

Pendidikan

yang

Menyelenggarakan

Proses

Belajar

236 Satuan

Pendidikan

3.351.577.032,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0051

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Ruang

Kelas

Sekolah

Jumlah

Ruang

Kelas

Sekolah

yang

Telah

Direhabilitasi

Sedang/Berat

15 Ruang

33.397.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0052

Rehabilitasi

Ruang

Pusat

Sumber

Anak

Berkebutuhan

Khusus

58

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

Jumlah

Ruang

Pusat

Sumber

Anak

Berkebutuhan

Khusus

yang

Telah

229 Ruang

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0053

Pembangunan

Ruang

Pusat

Sumber

Anak

Berkebutuhan

Khusus

Jumlah

Ruang

Pusat

Sumber

Anak

Berkebutuhan

Khusus

yang

Telah

229 Ruang

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0054

Penyediaan

Biaya

Personil

Peserta

Didik

Sekolah

Dasar

Jumlah

Peserta

Didik

Sekolah

Dasar yang Menerima Biaya Personil

Peserta Didik

65.898

Peserta Didik

22.300.000.000,00

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.01

0055

Pengadaan

Alat Praktik dan

Peraga Peserta Didik

Jumlah

Alat

Praktik

dan

Peraga

Peserta

Didik yang Tersedia

63 Paket

17.000.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Menengah

Pertama

Angka

Partisipasi

Kasar

SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaan SMP Kemampuan

Literasi

SMP

Kemampuan

Numerasi

SMP

Meningkatnya

Sekolah

pendidikan

81.37 %

66.84 %

65.96 %

75.65 %

79.83 %

75.08 %

70.00 %

63.99

114.080.000.000,00

1

01

02

2.02

0001

Pembangunan

Unit

Sekolah

Baru

(USB)

Jumlah

Sekolah

Baru

yang

Telah

Dibangun

0 Unit

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0003

Pembangunan

Ruang

Guru/Kepala

Sekolah/TU

Jumlah

Ruang

Guru/Kepala

Sekolah/TU

yang

Telah

Dibangun

0 Ruang

87.263.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0004

Pembangunan

Ruang

Unit

Kesehatan

Sekolah

Jumlah

Ruang

Unit

Kesehatan

Sekolah

yang

Telah

Dibangun

0 Ruang

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0005

Pembangunan

Perpustakaan

Sekolah

59

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

Jumlah

Perpustakaan

Sekolah

yang

Telah

Dibangun

0 Ruang

1.210.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0006

Pembangunan

Laboratorium

Jumlah

Ruang

Laboratorium

yang

Telah

Dibangun

0 Ruang

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0007

Pembangunan

Ruang

Serba

Guna/Aula

Jumlah

Ruang

Serba

Guna/Aula

yang

Telah

Dibangun

5 Ruang

700.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0009

Pembangunan

Rumah

Dinas

Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga

Sekolah

Jumlah

Rumah

Dinas

Kepala

Sekolah,

Guru,

Penjaga

Sekolah

3 Unit

1.100.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0010

Pembangunan

Fasilitas

Parkir

Jumlah

Fasilitas

Parkir

yang

Telah

Dibangun

0 Unit

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0011

Pembangunan

Kantin

Sekolah

Jumlah

Kantin

Sekolah

yang

Telah

Dibangun

5 Unit

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0012

Pembangunan

Sarana,

Prasarana

dan

Utilitas

Sekolah

Jumlah

Sarana,

Prasarana

dan

Utilitas

Sekolah

yang

Telah

0 Unit

4.900.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0014

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Ruang

Kelas

Sekolah

Jumlah

Ruang

kelas

sekolah

yang

Telah

Direhabilitasi

Sedang/Berat

0 Ruang

1.500.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0016

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Ruang Unit

Kesehatan Sekolah

Jumlah

Ruang

Unit

Kesehatan

Sekolah

yang

Telah

Direhabilitasi

0 Ruang

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0017

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Perpustakaan

Sekolah

Jumlah

Perpustakaan

Sekolah

yang

Telah

Direhabilitasi

Sedang/Berat

0 Ruang

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0018

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Laboratorium

60

No

Kode

Urusan

/

Bidang

Urusan /

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Indikator

Program

/

Kegiatan

/

Sub Kegiatan

Target

dan

Plafon

Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2025

Plafon

Anggaran

Jumlah

Laboratorium

yang

Telah

Direhabilitasi

Sedang/Berat

0 Ruang

700.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

1

01

02

2.02

0021

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Rumah

Dinas

Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga

Sekolah

Jumlah

Rumah

Dinas

Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga

Sekolah