LHKPN Plt. Kecamatan Sangkulirang Tahun 2024

PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024) Status Verifikasi Administratif Lengkap BIDANG : EKSEKUTIF LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNIT KERJA : KECAMATAN SANGKULIRANG I. DATA PRIBADI 1. Nama : CIPTO BUNTORO 2. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN 3. NHK : 504895 II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 793.000.000 1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/130 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000 2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000 3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000 4. Tanah Seluas 337 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000 5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000 6. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000 7. Tanah Seluas 367 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 345.000.000 1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KAPSUL LGX Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000 2. MOBIL, MITSUBISI L300 PICKUP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000 2024

3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA REBORN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.750.000 D. SURAT BERHARGA Rp. ---- E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 456.901.750 F. HARTA LAINNYA Rp. 1.400.000.000 Sub Total Rp. 3.000.651.750 III. HUTANG Rp. ---- IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.000.651.750 Catatan: 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 2024