LHKPN Kecamatan Mauara Ancalong Tahun 2024

PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024) Status Verifikasi Administratif Lengkap BIDANG : EKSEKUTIF LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNIT KERJA : KECAMATAN MUARA ANCALONG I. DATA PRIBADI 1. Nama : MUH. HARUN AL RASYID 2. Jabatan : CAMAT 3. NHK : 505539 II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.605.000.000 1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/64 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, WARISAN Rp. 200.000.000 2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/120 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, WARISAN Rp. 400.000.000 3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/40 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, WARISAN Rp. 250.000.000 4. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000 5. Tanah dan Bangunan Seluas 1137 m2/143 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 272.500.000 1. MOTOR, YAMAHA SPD-MTR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000 2. MOTOR, HONDA SPD-MTR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000 3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.500.000 D. SURAT BERHARGA Rp. ---- E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.096.757 2024

F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 1.945.096.757 III. HUTANG Rp. 279.800.000 IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.665.296.757 Catatan: 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 2024