LHKPN Kecamatan Kaliorang Tahun 2024

PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024) Status Verifikasi Administratif Lengkap BIDANG : EKSEKUTIF LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNIT KERJA : KECAMATAN KALIORANG I. DATA PRIBADI 1. Nama : RUSNOMO 2. Jabatan : CAMAT 3. NHK : 510005 II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.202.500.000 1. Tanah dan Bangunan Seluas 35000 m2/320 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 812.000.000 2. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000 3. Tanah Seluas 140000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000 4. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 202.000.000 5. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000 6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 532.500.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 916.000.000 1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000 2. MOBIL, MITSHUBISI PAJERO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 254.000.000 3. MOBIL, DHAIHATSU AYLA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000 2024

4. MOBIL, DAIHATSU GRANDMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000 5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000 6. MOBIL, TERIOS MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000 7. MOBIL, FORTUNER MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000 D. SURAT BERHARGA Rp. ---- E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.900.259 F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 3.131.400.259 III. HUTANG Rp. 2.605.168.086 IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 526.232.173 Catatan: 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 2024