LHKPN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024) Status Verifikasi Administratif Lengkap BIDANG : EKSEKUTIF LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK I. DATA PRIBADI 1. Nama : IDHAM CHOLID 2. Jabatan : KEPALA DINAS 3. NHK : 504914 II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.620.000.000 1. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 182.000.000 2. Tanah Seluas 4700 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 156.000.000 3. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/200 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 527.000.000 4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/25 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000 5. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/164 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 372.000.000 6. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 203.000.000 1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000 2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000 3. MOTOR, HONDA NC11A2CBA17 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000 2024

4. MOBIL, TOYOTA YARIS15SA/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.000.000 D. SURAT BERHARGA Rp. ---- E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 173.278.315 F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 2.029.278.315 III. HUTANG Rp. ---- IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.029.278.315 Catatan: 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 2024