LHKPN Dinas Pariwisata Tahun 2024

PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024) Status Verifikasi Administratif Lengkap BIDANG : EKSEKUTIF LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA I. DATA PRIBADI 1. Nama : Nurullah 2. Jabatan : KEPALA DINAS 3. NHK : 450913 II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.151.500.000 1. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.500.000 2. Tanah Seluas 14.8 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 451.000.000 3. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 4. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 5. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.000 1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000 2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000 3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---- D. SURAT BERHARGA Rp. ---- E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.900.158 2024

F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 2.274.400.158 III. HUTANG Rp. 148.898.615 IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.125.501.543 Catatan: 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 2024