LHKPN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Diterbitkan oleh BKPSDM pada 21 Jan 2025.

Kategori: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) PPID Pelaksana
Unit: BKPSDM
Tanggal terbit: 21 Jan 2025
Format: PDF
Ukuran berkas: 137,6 KB
Jumlah unduhan: 0

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024) Status Verifikasi Administratif Lengkap BIDANG : EKSEKUTIF LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA I. DATA PRIBADI 1. Nama : MISLIANSYAH 2. Jabatan : KEPALA BADAN 3. NHK : 504913 II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000 1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.000.000 1. MOTOR, YAMAHA SPD-MOTOR/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.800.000 D. SURAT BERHARGA Rp. ---- E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 145.081.711 F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 766.881.711 III. HUTANG Rp. ---- IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 766.881.711 Catatan: 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 2024