Laporan Kinerja SKPD BAPPEDA 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR ISI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 ii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

………………………………

i

DAFTAR ISI

………………………………

ii

DAFTAR TABEL

………………………………

i v

DAFTAR GAMBAR ……………………………… v BAB I

………………………………

I - 1

PENDAHULUAN

………………………………

I - 1

1.1

Latar Belakang

………………………………

I - 1

1.2

Penjelasan Umum Organisasi

………………………………

I - 1

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

……………………………… I-2

1.2.2

Data Pegawai

………………………………

I - 5

1.2.3

Anggaran

……………………………… .

I - 7

1.3

Dasar Hukum

………………………………

I - 7

1.4

Sistematika Laporan Kinerja ……………………………… I-7

BAB II

………………………………

II - 1

PERENCANAAN KINERJA

………………………………

II - 1

2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah … ………………………

II - 1

2.2

Rencana Kinerja Tahun 2023

………………………………

II - 3

2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ……………………………… II-3

BAB II I

………………………………

III - 1

AKUNTABILITAS KINERJA

………………………………

III - 1

3.1

Capaian Kinerja

………………………………

III - 1

3.1.1

Skala Capaian Kinerja

………………………………

III - 1

3.1.2

Membandingkan

Antara Target

dan

realisasi

tahun

pelaporan

………………………………

III - 2

3.1.3

Membandingkan

antara

realisasi

kinerja

serta

Capaian

kinerja

tahun

ini dengan

tahun

lalu dan

beberapa tahun terakhir

………………………………

III - 3

3.1.4

Membandingkan

realisasi

kinerja sampai dengan

tahun ini dengan target jangka menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen perencanaan

strategis

O rganisasi

………………………………

III - 4

3.1.5

Membandingkan

realisasi kinerja tahun ini

dengan

standar nasional (jika ada)

………………………………

III - 5

3.1.6

Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

atau

peningkatan/ pe nurunan

kinerj a

serta

alternatif

alternatif solusi yangtelah dilakukan

…… …………………

III - 6

3.1.7

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya ……… ..

III - 11

3.1.8

Analisis p rogram/kegiatan yang menunjang kegagalan

keberhasilan a t aupun pencapaian pernyataan kinerja

…

III - 13

3.2

Realisasi Anggaran

………………………………

III - 24

DAFTAR ISI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 iii

BAB IV

………………………………

IV - 1

PENUTUP ……………………………… IV-1 LAMPIRAN

………………………………

LAMP-i

DAFTAR TABEL Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 iv DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Timur ................ I-6 Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 ................... I-7 Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis .................................................. II-1 Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 ................. II-2 Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Bappeda .......................................... II-3 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bappeda ......................................... II-4 Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan DaerahTahun 2023 ................................................. II-5

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja.................................................... III-2 Tabel 3.2 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .......................... III-2 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja ...................................................... III-3 Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis ........................................... III-4 Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota .............................................................................. III-6 Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi ............................... III-7 Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran ................................................................................. III-12 Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan ....................................................................................... III-14 Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ........... III-24 Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ....................................................... III-36

DAFTAR GAMBAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 v DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi ...................................................................... I-4

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 I-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 I-2 kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. 1.2 Penjelasan Umum Organisasi Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : U1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja n Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencaaan Pembangunan Daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. n Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : o Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi; o Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah; o Merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meilputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana nPembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; o Mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 I-3 o Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya; o Merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD; o Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; o Memimpin perumusan, perencanan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; o Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; o Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan; o Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah; o Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan BAPPEDA; o Membina kelompok jabatan fungsional; o Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya; o Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan; o Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan o Melakukan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 I-4 Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Perbup Nomor 34 Tahun 2023 Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

D aerah

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala BidangInsfrastruktur dan Kewilayahan

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional KEPALA BADAN Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 I-5 1.2.2 Data Pegawai Secara umum jumlah pegawai PNS, P3K dan TK2D di Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 berjumlah 112 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 orang dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 48 orang. Gambaran komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 1.2 .

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 I-6 Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Timur Jabatan Jenis Kelamin Golongan ASN Golongan PPPK

Pendidikan Laki-Laki Perempuan

IV III II I IX VIII S 2 S 1 D 3

SLTA

SLTP

SD Kepala Badan 1

1

1

Sekretaris 1

1

1

Kepala Sub Bagian

2

2

2

Kepala Bidang 4

3 1

3 1

Perencana Ahli Muda 7 6 3 10

6 7

Perencana Ahli Pertama 1 2

3

3

Ahli Pertama – Pranata Komputer 1

1

1

Jumlah ASN Pelaksana 15 20

32 2 1

3 27 1 3

1 Perencana Ahli Pertama (PPPK) 1 1

2

2

Statistisi Ahli Pertama (PPPK)

1

1

1

Terampil – Arsiparis (PPPK)

1

1

1

Jumlah TK2D 20 26

1 32

13

Total ASN+PPPK+TK2D 112 (PNS+PPPK+TK2D) 60 (PNS) 4 (PPPK) 112 (PNS+PPPK+TK2D) Sumber : Data Pegawai Bappeda Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 I-7 1.2.3 Anggaran Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Sumber Tahun Jumlah (1) (2) (3) APBD 2022 Rp. 37.130.776.256,- APBD 2023 Rp. 47.620.941.573,- Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2022 dan Tahun 2023 1.3 Dasar Hukum Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. 1.4 Sistematika Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 I-8 BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 3.2

Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja. 2

Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-1 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD 84.55% 85.55% 86.55% 87.00% 90.00% 1.4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas dpenunjang durusan dpemerintahan ddaerah Persentase capaian dEvaluasi LKjIP 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas dPengendalian ddan Evaluasi dPerencanaan dDaerah Persentase dpencapaian dpelaksanaan Renja dPerangkat Daerah 80.00% 87.00% 89.00% 91.00% 95.00% 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian dDokumen dPerangkat dDaerah dterhadap dDokumen dPerencanaan dDaerah Konsistensi dPenjabaran RPJMD dterhadap Renstra dPerangkat Daerah 83.55% 84.55% 85.55% 90.00% 95.00% Sumber : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2021 - 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-2 Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Penjelasan Definisi Operasional Formulasi/ Rumus Perhitungan Sumber Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD prosentase Keselarasan antara jumlah program dalam RKPD dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke n (Jumlah Program Dalam Dokumen RKPD) : Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD ) x 100% Bappeda 1.4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas dpenunjang durusan dpemerintahan ddaerah 1.4.2.1#0.1 Persentase capaian dEvaluasi dLKjIP prosentase Ketercapaian kegiatan yang dterealisasi pada dprogram dpenunjang durusan dpemerintah ddaerah (Jumlah Target yang dterealisasi) : d(Jumlah Target dKegiatan) x 10% Bappeda 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas dPengendalian ddan Evaluasi dPerencanaan dDaerah 1.4.2.2#0.1 Persentase pencapaian dpelaksanaadn Renja dPerangkat dDaerah prosentase Keselarasan antara jumlah dprogram dalam dRKPD dengan dJumlah program dpada RPJMD dtahun ke n (Jumlah Program dDalam Dokumen dRKPD) : (Jumlah dProgram Dalam dDokumen RPJMD) x d100% Bappeda 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian dDokumen dPerangkat dDaerah dterhadap dDokumen dPerencanaan dDaerah 1.4.2.3#0.1 Konsistensi Penjabaran dRPJMD dterhadap dRenstra dPerangkat dDaerah prosentase Keselarasan antara jumlah dprogram dalam dRenstra dan dRenja dengan dJumlah program dpada RPJMD ddan RKPD tahun dke n (Jumlah Program dDalam Dokumen dRenstra dan Renja dSeluruh PD Tahun dn) : (Jumlah dProgram Dalam dDokumen RPJMD ddan RKPD Tahun n) dx 100% Bappeda Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-3 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 : Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD

prosentase 86.55 1.4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan dpemerintahan daerah Persentase capaian dEvaluasi LKjIP prosentase 85 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi dPerencanaan Daerah Persentase dpencapaian dpelaksanaan Renja dPerangkat Daerah prosentase 89 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat dDaerah terhadap Dokumen dPerencanaan Daerah Konsistensi dPenjabaran RPJMD dterhadap Renstra dPerangkat Daerah 85.55 Sumber : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Ttahun 2023 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-4 mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD 86.55 1.4.2.1 Tercapainya Akuntabilitas Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Persentase capaian Evaluasi dLKjIP 85 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah Persentase pencapaian dpelaksanaan Renja dPerangkat Daerah 89 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen dPerencanaan Daerah Konsistensi Penjabaran dRPJMD terhadap Renstra dPerangkat Daerah 85.55 Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-5 Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda 100 % 25,430,057,873 1.4.2.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun 100 % 765,000,000 1.4.2.1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat dDaerah Jumlah Dokumen dPerencanaan dPerangkat Daerah 2 Dokumen 398,509,533 1.4.2.1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen dRKA-SKPD dan dLaporan Hasil dKoordinasi Peyusunan dDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 50,000,000 1.4.2.1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-dSKPD Jumlah Dokumen dPerubahan RKA-SKPD ddan Laporan Hasil dKoordinasi dPenyusunan Dokumen dRKA-SKPD 1 Dokumen 43,783,759 1.4.2.1.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen dDPA-SKPD dan dLaporan Hasil dKoordinasi Peyusunan dDokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 50,669,042 1.4.2.1.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen dPerubahan DPA-SKPD ddan Laporan Hasil dKoordinasi dPenyusunan Dokumen dDPA-SKPD 1 Dokumen 31,576,300 1.4.2.1.1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan dCapaian Kinerja dan dIkhtisar Realisasi dKinerja SKPD dan dLaporan Hasil dKoordinasi dPenyusunan Laporan 1 Laporan 108,871,949

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-6

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Capaian Kinerja dan dIkhtisar Realisasi dKiinerja SKPD 1.4.2.1.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan dEvaluasi Kinerja dPerangkat Daerah 1 Laporan 81,589,417 1.4.2.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta laporan Keuangan 100 % 14,565,057,873 1.4.2.1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang dMenerima Gaji dan dTunjangan ASN 64 Orang/Bulan 11,377,375,229 1.4.2.1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil dPenyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1,902,682,644 1.4.2.1.1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dKeuangan SKPD Jumlah Dokumen dPenatusahaan dan dPengujian / Verifikasi dKeuangan SKPD 5000 Dokumen 935,000,000 1.4.2.1.1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen dKoordinasi dan dPelaksanaan Akuntansi SKPD 6 Dokumen 100,000,000 1.4.2.1.1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dTahun SKPD Jumlah Laporan dKeuangan Akhir Tahun dSKPD dan Laporan dHasil Koordinasi dPenyusunan Laporan dKeuangan Akhir Tahun dSKPD 5 Laporan 100,000,000 1.4.2.1.1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan dPemeriksaan Jumlah Dokumen dBahan Tanggapan dPemeriksaan dan dTindak Lanjut dPemeriksaan 672 Dokumen 50,000,000 1.4.2.1.1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dBulanan/Triwulanan/ dSemesteran SKPD Jumlah Laporan dKeuangan Bulanan / dTriwulan / Semesteran dSKPD dan Laporan dKoordinasi dPenyusunan Laporan 4 Laporan 100,000,000

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-7

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Keuangan Bulanan / dTriwulanan / dSemesteran SKPD 1.4.2.1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD 100 % 79,000,000 1.4.2.1.1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik dDaerah SKPD Jumlah Rencana dKebutuhan Barang dMilik Daerah SKPD 1 Dokumen 11,500,000 1.4.2.1.1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan dPenatausahaan dBarang Milik Daerah dpada SKPD 4 Laporan 67,500,000 1.4.2.1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD 100 % 2,075,000,000 1.4.2.1.1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian dDinas beserta Atribut dKelengkapan 5 Paket 300,000,000 1.4.2.1.1.4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen dPendataan dan dPengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 25,000,000 1.4.2.1.1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas ddan Fungsi Jumlah Pegawai dBerdasarkan Tugas ddan Fungsi yang dMengikuti Pendidikan ddan Pelatihan 20 Orang 200,000,000 1.4.2.1.1.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dPerundang-Undangan Jumlah Orang yang dMengikuti Bimbingan dTeknis Implementasi dPeraturan Perundang - dUndangan 113 Orang 1,550,000,000 1.4.2.1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD 100 % 3,249,500,000 1.4.2.1.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dBangunan Kantor Jumlah Paket dKomponen Instalasi dListrik/Penerangan dKantor yang dDisediakan 15 Paket 60,000,000

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-8

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.1.1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket dPeralatan dan dPerlengkapan Kantor dyang Disediakan 12 Paket 544,500,000 1.4.2.1.1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket dPeralatan Rumah dTangga yang dDisediakan 3 Paket 100,000,000 1.4.2.1.1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan dLogistik Kantor yang dDisediakan 25 Paket 350,000,000 1.4.2.1.1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang dCetakan dan dPenggandaan yang dDisediakan 3 Paket 50,000,000 1.4.2.1.1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dSKPD Jumlah Laporan dPenyelenggaraan dRapat Koordinasi dan dKonsultasi SKPD 50 Laporan 2,045,000,000 1.4.2.1.1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen dPenatausahaan Arsip dDinamis pada SKPD 1 Dokumen 100,000,000 1.4.2.1.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan 100 % 451,500,000 1.4.2.1.1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan dPenyediaan Jasa Surat dMenyurat 5 Laporan 85,000,000 1.4.2.1.1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan dPenyediaan Jasa dKomunikasi, Sumber dDaya Air dan Listrik dyang Disediakan 6 Laporan 100,000,000 1.4.2.1.1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan dPenyediaan Jasa dPelayanan Umum dKantor yang dDisediakan 4 Laporan 266,500,000 1.4.2.1.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan 100 % 4,245,000,000 1.4.2.1.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dPemeliharaan, dan Pajak Jumlah Kendaraan dDinas Operasional datau Lapangan yang dDipelihara 52 Unit 500,000,000

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-9

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Kendaraan Perorangan Dinas datau Kendaraan Dinas Jabatan dandibayarkan Pajak ddan Perizinannya 1.4.2.1.1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan dMesin Lainnya yang dDipelihara 7 Unit 150,000,000 1.4.2.1.1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dLainnya Jumlah Gedung Kantor ddan Bangunan Kantor ddan Bangunan Lainnya dyang Dipelihara/ dDirehabilitasi 4 Unit 3,595,000,000 1.4.2.2.1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 100 % 10,750,000,000 1.4.2.2.1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan 2 Dokumen 5,278,911,615 1.4.2.2.1.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu dStrategis Pembangunan dDaerah Jumlah Dokumen dRancangan Awal dRPJMD/RKPD (Sesuai dKebutuhan Jika dRPJMD Maka dRancangan dTeknokratik) 2 Dokumen 1,997,251,980 1.4.2.2.1.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas dPerangkat Daerah Jumlah Berita Acara dForum Perangkat dDaerah/Lintas dPerangkat Daerah 1 Dokumen 181,342,000 1.4.2.2.1.1.3 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan dPembangunan Daerah dengan dDokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan dDokumen dPerencanaan dPembangunan Daerah dDaerah 1 Berita Acara 88,697,839 1.4.2.2.1.1.4 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 54,980,954 1.4.2.2.1.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara dMusrenbang dKabupaten/Kota 1 Berita Acara 359,218,308 1.4.2.2.1.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang dTerverifikasi oleh dKecamatan 1 Usulan 178,150,800 1.4.2.2.1.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Jumlah Dokumen dPerencanaan dPembangunan Daerah 4 Dokumen 2,419,269,734

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-10

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Perencanaan Pembangunan dDaerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang dDitetapkan d(RPJPD/RPJMD/ dRKPD) 1.4.2.2.1.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya data dan informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan daerah 56 OPD 1,685,691,137 1.4.2.2.1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dDaerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan dPerencanaan dPembangunan Daerah d(Semua Perencanaan dPembangunan dDaerah) 1 Dokumen 1,489,717,337 1.4.2.2.1.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi dPerencanaan Pembangunan dPerangkat Daerah Jumlah Orang yang dDibina dalam dPemanfaatan Data dan dInformasi 60 Orang 195,973,800 1.4.2.2.1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah 5 Dokumen 1,196,732,262 1.4.2.2.1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan dPembangunan Daerah di dKabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil dPengendalian dPerencanaan dan dPelaksanaan dPembangunan 4 Laporan 305,701,862 1.4.2.2.1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala dPelaksanaan Pembangunan dDaerah Jumlah Laporan Hasil dEvaluasi Kinerja dPembangunan Daerah 2 Lapooran 891,030,400 1.4.2.2.1.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah 56 OPD 2,588,664,986 1.4.2.2.1.4.1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan dDaerah di Bidang dPembangunan Daerah Jumlah Data dalam dSistem Informasi dPemerintahan Daerah ddi Bidang 1 Dokumen 200,000,000

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-11

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Pembangunan Daerah dyang Dikelola 1.4.2.2.1.4.2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di dBidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil dPenerapan Sistem dInformasi dPemerintahan Daerah ddi Bidang dPembangunan Daerah 1 Dokumen 386,052,986 1.4.2.2.1.4.3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di dBidang Pembangunan Daerah dPemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil dPembinaan Sistem dInformasi dPemerintahan Daerah ddi Bidang dPembangunan Daerah dPemerintah dKabupaten/Kota 1 Dokumen 2,002,612,000 1.4.2.3.1 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD 100 % 11,440,883,700 1.4.2.3.1.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pembangunan Manusia 100 % 2,195,000,000 1.4.2.3.1.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Daerah Bidang dPemerintahan (RPJPD, dRPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen dPerencanaan dPembangunan Daerah dBidang Pemerintahan d(RPJPD, RPJMD dan dRKPD) 1 Dokumen 120,900,000 1.4.2.3.1.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat dDaerah yang dDilakukan Asistensi ddalam Penyusunan dDokumen dPerencanaan dPembangunan dPerangkat Daerah 28 Perangkat Daerah 70,340,000 1.4.2.3.1.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dDokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan dMonitoring dan dEvaluasi Penyusunan dDokumen dPerencanaan 28 Perangkat Daerah 89,250,000

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-12

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Pembangunan dPerangkat Daerah dBidang Pemerintahan 1.4.2.3.1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dPerencanaan Pembangunan dDaerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil dSinkronisasi dRenstra/Renja dengan dRKPD/RPJMD pada dBidang Pemerintahan 1 Laporan 115,170,000 1.4.2.3.1.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Daerah Bidang dPembangunan Manusia d(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen dPerencanaan dPembangunan Daerah dBidang Pembangunan dManusia yang dDikoordinir dPenyusunannya d(RPJPD. RPJMD dan dRKPD) 1 Dokumen 871,150,000 1.4.2.3.1.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Pembangunan dManusia Jumlah Perangkat dDaerah yang dmendapatkan Asistensi ddalam Penyusunan dRenstra/Renja Bidang dPembangunan dManusia 12 Perangkat Daerah 278,790,000 1.4.2.3.1.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dDokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Pembangunan dManusia Jumlah Perangkat dDaerah yang dMendapatkan dMonitoring dan dEvaluasi dalam dPenyusunan dRenstra/Renja Bidang dPembangunan dManusia 12 Perangkat Daerah 311,000,000 1.4.2.3.1.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dPerencanaan Pembangunan dDaerah Bidang Pembangunan dManusia Jumlah Laporan Hasil dSinkronisasi dRenstra/Renja dengan dRKPD/RPJMD pada dBidang Pembangunan dManusia 2 Laporan 338,400,000 1.4.2.3.1.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA 100 % 2,616,000,000

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-13

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.3.1.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Daerah Bidang dPerekonomian (RPJPD, dRPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen dPerencanaan dPembangunan Daerah dBidang Perekonomian dyang Dikoordinir dPenyusunannya d(RPJPD. RPJMD dan dRKPD) 1 Dokumen 500,000,000 1.4.2.3.1.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat dDaerah yang dMendapatkan Asistensi ddalam Penyusunan dRenstra/Renja Bidang dPerekonomian 11 Perangkat Daerah 200,000,000 1.4.2.3.1.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dDokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat dDaerah yang dMendapatkan dMonitoring dan dEvaluasi dalam dPenyusunan dRenstra/Renja Bidang dPerekonomian 11 Perangkat Daerah 250,000,000 1.4.2.3.1.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dPerencanaan Pembangunan dDaerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil dSinkronisasi dRenstra/Renja dengan dRKPD/RPJMD pada dBidang Perekonomian 2 Laporan 1,000,000,000 1.4.2.3.1.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Daerah Bidang dSDA (RPJPD, RPJMD dan dRKPD) Jumlah Dokumen dPerencanaan dPembangunan Daerah dBidang SDA yang dDikoordinir dPenyusunannya d(RPJPD. RPJMD dan dRKPD) 1 Dokumen 466,000,000 1.4.2.3.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dPerencanaan Pembangunan dDaerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil dSinkronisasi dRenstra/Renja dengan dRKPD/RPJMD pada dBidang SDA 1 Laporan 200,000,000 1.4.2.3.1.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidag Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 6,629,883,700

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-14

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.3.1.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Daerah Bidang dInfrastruktur (RPJPD, RPJMD ddan RKPD) Jumlah Dokumen dPerencanaan dPembangunan Daerah dBidang Infrastruktur dyang Dikoordinir dPenyusunannya d(RPJPD. RPJMD dan dRKPD) 1 Dokumen 1,041,688,000 1.4.2.3.1.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen dPerencanaan dPembangunan dPerangkat Daerah dBidang Infrastruktur 5 Perangkat Daerah 319,527,000 1.4.2.3.1.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dDokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil dPelaksanaan dMonitoring dan dEvaluasi Penyusunan dDokumen dPerencanaan dPembangunan dPerangkat Daerah dBidang Infrastruktur 5 Perangkat Daerah 1,898,604,000 1.4.2.3.1.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dPerencanaan Pembangunan dDaerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil dSinkronisasi dRenstra/Renja dengan dRKPD/RPJMD pada dBidang Infrastruktur 10 Laporan 299,723,000 1.4.2.3.1.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Daerah Bidang dKewilayahan (RPJPD, RPJMD ddan RKPD) Jumlah Dokumen dPerencanaan dPembangunan Daerah dBidang Kewilayahan dyang Dikoordinir dPenyusunannya d(RPJPD. RPJMD dan dRKPD) 1 Dokumen 331,713,750 1.4.2.3.1.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen dPerencanaan dPembangunan dPerangkat Daerah dBidang Kewilayahan 1 Perangkat Daerah 2,507,231,950

BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 II-15

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.3.1.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dDokumen Perencanaan dPembangunan Perangkat dDaerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil dPelaksanaan dMonitoring dan dEvaluasi Penyusunan dDokumen dPerencanaan dPembangunan dPerangkat Daerah dBidang Kewilayahan 1 Perangkat Daerah 133,420,000 1.4.2.3.1.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dPerencanaan Pembangunan dDaerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil dSinkronisasi dRenstra/Renja dengan dRKPD/RPJMD pada dBidang Kewilayahan 2 Laporan 97,976,000 Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

BAB III II I

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-2 3.1.1 Skala Capaian Kinerja Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 1 Sangat Tinggi 91 ≤ 100 2 Tinggi 76 ≤ 90 3 Sedang 66 ≤ 75 4 Rendah 51 ≤ 65 5 Sangat Rendah ≤ 50 Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian % Kategori Sumber Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD 86.55 98.97 114.35%

Sangat Tinggi Bappeda 1.4.2.1 Tercapainya Akuntabilitas Penunjang bUsuran bPemerintah bDaerah Persentase bcapaian bEvaluasi LKjIP 85 100 117.65%

Sangat Tinggi Bappeda 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas bPengendalian bdan Evaluasi Persentase bpencapaian bpelaksanaan bRenja 89 98.97 111.20%

Sangat Tinggi Bappeda

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-3

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian % Kategori Sumber Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Perencanaan bDaerah Perangkat bDaerah 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian bPerencanaan bPerangkat bDaerah bterhadap bDokumen bPerencanaan bDaerah Konsistensi bPenjabaran bRPJMD bterhadap bRenstra bPerangkat bDaerah 85.55 100 116.89% Sangat Tinggi Bappeda Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Berdasarkan data yang disajikan di atas capaian kinerja Bappeda semua melampaui target dan masuk kategori sangat tinggi, maka secara umum Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir bPerbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut : Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2022 Tahun (N) Realisasi Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD 100% 86.55% 98.97% 114.35%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-4 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi bPerbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 Target Akhir Rencana Strategis Tingkat Kemajuan (1) (2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD 98.97 100 98.97% 1.4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas penunjang Persentase capaian Evaluasi bLKjIP 100 100 100% 1.4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas bpenunjang burusan bpemerintahan bdaerah Persentase bcapaian bEvaluasi bLKjIP 100% 85.00% 100% 117.65%

1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas bPengendalian bdan Evaluasi bPerencanaan bDaerah Persentase bpencapaian bpelaksanaan bRenja bPerangkat bDaerah 99.66% 89.00% 98.97% 111.20%

1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian bDokumen bPerangkat bDaerah bterhadap bDokumen bPerencanaan bDaerah Konsistensi bPenjabaran bRPJMD bterhadap bRenstra bPerangkat bDaerah 100% 85.55 100% 116.89%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-5

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 Target Akhir Rencana Strategis Tingkat Kemajuan (1) (2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100 urusan pemerintahan bdaerah 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan bEvaluasi Perencanaan bDaerah Persentase pencapaian bpelaksanaan Renja Perangkat bDaerah 98.97 100 98.97% 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen bPerangkat Daerah bterhadap Dokumen bPerencanaan Daerah Konsistensi Penjabaran bRPJMD terhadap Renstra bPerangkat Daerah 100 100 100% Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Berdasarkan tabel 3.4 dapat dijelaskan bawah pada pelaksanaan tahun ke dua Rencana Startegis Bappeda dari tiga indikator kinerja yang telah memenuhi target kinerja Renstra adalah dua indikator kinerja yaitu Persentase capaian Evaluasi LKjIP dan Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah sedang satu indikator belum mencapai target kinerja pada Renstra meskipun secara capaian kinerja masuk dalam kategori sangat tinggi. 3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) bPerbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-6 Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2023 Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD

98.97 - - 1.4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas penunjang burusan pemerintahan bdaerah Persentase capaian bEvaluasi LKjIP 100 - - 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan bEvaluasi Perencanaan bDaerah Persentase pencapaian bpelaksanaan Renja bPerangkat Daerah 98.97 - - 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat bDaerah terhadap bDokumen Perencanaan bDaerah Konsistensi Penjabaran bRPJMD terhadap bRenstra Perangkat bDaerah 100 - - Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Berdasarkan tabel 3.5 di atas, bahwa realisasi kinerja sasaran Bappeda tidak dapat disandingkan dengan standar nasional lainnya karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintah tidak melakukan urusan wajib. 3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-7 Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Solusi yang dilakukan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD 86.55 98.97 114.35%

Realisasi kinerja berhasil melampaui target

1.4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas bpenunjang urusan bpemerintahan daerah Persentase bcapaian Evaluasi bLKjIP 85.00 100 117.65%

Realisasi kinerja bberhasil bmelampaui btarget 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan bEvaluasi Perencanaan bDaerah Persentase bpencapaian bpelaksanaan Renja bPerangkat Daerah 89.00 98.97 111.20%

Realisasi kinerja bberhasil bmelampaui btarget 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen bPerangkat Daerah bterhadap Dokumen bPerencanaan Daerah Konsistensi bPenjabaran bRPJMD terhadap bRenstra Perangkat bDaerah 85.55 100 116.89%

Realisasi kinerja bberhasil bmelampaui btarget Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Berdasarkan data pada tabel 3.6 dapat disumbulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan sasaran startegis Bappeda dalam kategori berhasil. Analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tujuan sasaran startegis dijelaskan sebagai berikut : STujuan : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator persentase capaian evaluasi LKjIP. Kinerja sasaran tersebut menunjukkan berhasil yaitu dengan capaian 117.65%, beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja adalah :  Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalah-permasalah yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-8  Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;  Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata. bSedangkan kendala yang dihadapai untuk pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator persentase capaian evaluasi LKjIP antara lain :  Proses penetapan SK PA. Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran yang cukup lama;  Barang yang akan diadakan tidak masuk kedalam RKBMD sehingga untuk pengadaan barang menunggu APBD perubahan. Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan/ mempertahankan realisasi target dan perbaikan yang akan datang antara lain :  Koordinasi ke bagian hukum untuk percepatan penetapan SK PA. Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran;  Verifikasi pengusulan RKBMD secara berjenjang. Sasaran II : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan indikator Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dengan definisi Keselarasan antara jumlah program dalam RKPD tahun 2023 dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke dua (2023). Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berhasil yaitu tercapai 111,20% dengan realisasi 98.97%. Faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :  Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;  Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-9  Menyiapkan kamus usulan masyarakat dan pokir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;  Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;  Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pokir di SIPD kepada DRPD;  Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);  Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;  Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;  Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD. Sasaran III : Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan definisi keselarasan antara jumlah program dalam Renstra dan Renja dengan Jumlah program dalam RPJMD dan RKPD. Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian kinerja Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah tercapai sebesar 116.89% dengan realisasi 100%. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah :  Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangakt daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2023 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja tahun 2023 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-10  Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;  Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;  Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah. Dalam mewujudkan terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dan terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala antara lain :  Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Perangkat Daerah dengan pendampingan dari Bappeda melakukan pemetaan sub kegiatan yang lama dengan sub kegiatan nomenklatur terbaru pada saat proses penyusunan Renja 2024 sudah berjalan;  Adanya pembentukan SOTK baru dan penggabungan SOTK sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam dokumen perencanaan PD;  Data-data perencanaan Perangkat Daerah yang tidak konsisten/ kurang valid;  Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;  Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;  Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;  Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-11  Penggunaan SIPD tidak optimal karena tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan sehingga implementasi di aplikasi SIPD tidak sesuai regulasi perencanaan;  Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda. Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan/ mempertahankan realisasi target antara lain :  Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;  Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;  Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifkasi dokumen perencanaan perangkat daerah;  Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;  Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah, peningkatan koordinasi dengan TAPD dan DPRD. 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-12 Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Efisiensi Target Realisasi % Capaian Anggaran Realisasi % Capaian (Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah 86.55 98.97 114.35% 47.620.941.573 37.338.593.596 78,41 1.46 1.4.2.1 Meningkatnya akuntabilitas penunjang burusan pemerintahan bdaerah 85.00 100 117.65% 25.430.057.873 21.205.519.342 83,39 1.41 1.4.2.2 Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan bEvaluasi Perencanaan bDaerah 89.00 98.97 111.20% 10.750.000.000 7.966.422.412 74,11 1.50 1.4.2.3 Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen bPerangkat Daerah bterhadap Dokumen bPerencanaan Daerah 85.55 100 116.89% 11.440.883.700 8.166.651.842 71,38 1.64 Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu : 1. Tujuan Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 114.35% dan capaian anggaran sebesar 78.41% efisiensi sebesar 1.46 2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah capaian kinerja sebesar 117.65% dan capaian anggaran sebesar 83.39 % efisiensi sebesar 1.41 3. Sasaran Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah capaian kinerja sebesar 111.20% dan capaian anggaran sebesar 74.11% efisiensi sebesar 1.50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-13

4. Sasaran Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah capaian kinerja sebesar 116.89% dan capaian anggaran sebesar 71.38 % efisiensi sebesar 1.64 Secara keseluruhan untuk pencapaian target kinerja tujuan sasaran Bappeda telah melakukan efisiensi antara 1.41- 1.64. 3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-14 Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2 Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD 114.35

1.4.2.1.1 Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase capaian Evaluasi LKjIP 117.65 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda 100% Menunjang

1.4.2.1.1.1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun 100% Menunjang

1.4.2.1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan karena Pelaksanaan bTahapan Penyusunan Dokumen bPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi bSesuai Dengan Permendagri 86 Tahun 2017 bdan Tahapan penyusunan perencanaan bmenggunakan aplikasi SIPD 1.4.2.1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan bDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-bSKPD dan Laporan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan RKA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-15

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hasil Koordinasi bPeyusunan Dokumen bRKA-SKPD dilakukan dengan menggunakan apliasi SIPD bdan koorfinasi intensif di internal Bappeda dan bdengan BPKAD 1.4.2.1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan bDokumen Perubahan RKA-bSKPD Jumlah Dokumen bPerubahan RKA-SKPD bdan Laporan Hasil bKoordinasi Penyusunan bDokumen RKA-SKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan Perubahan bRKA dilakukan dengan menggunakan apliasi bSIPD dan koorfinasi intensif di internal bBappeda dan dengan BPKAD 1.4.2.1.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan bDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-bSKPD dan Laporan bHasil Koordinasi bPeyusunan Dokumen bDPA-SKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan RKA bdilakukan dengan menggunakan apliasi SIPD bdan koorfinasi intensif di internal Bappeda dan bdengan BPKAD 1.4.2.1.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan bPerubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen bPerubahan DPA-SKPD bdan Laporan Hasil bKoordinasi Penyusunan bDokumen DPA-SKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan Perubahan bRKA dilakukan dengan menggunakan apliasi bSIPD dan koorfinasi intensif di internal bBappeda dan dengan BPKAD 1.4.2.1.1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan bLaporan Capaian Kinerja dan bIkhtisar Realisasi Kinerja bSKPD Jumlah Laporan bCapaian Kinerja dan bIkhtisar Realisasi bKinerja SKPD dan bLaporan Hasil bKoordinasi Penyusunan bLaporan Capaian 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan melakukan koordinasi bdengan bidang-bidang diinternal Bappeda dan bBagian Organisasi Sekretariat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-16

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kinerja dan Ikhtisar bRealisasi Kiinerja SKPD 1.4.2.1.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan bEvaluasi Kinerja bPerangkat Daerah 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Evaluasi kinerja bdilakukan secara rutin setiap triwulan dengan bmenggunakan aplikasi evdoren dan bberkoordinasi dengan bidang-bidang diinternal bBappeda terkait kedala-kendala yang ada. 1.4.2.1.1.2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta laporan Keuangan 100% Menunjang

1.4.2.1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang bMenerima Gaji dan bTunjangan ASN 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Gaji ASN dan tujangan bterbayarkan sesuai dengan regulasi. 1.4.2.1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil bPenyediaan Aministrasi bPelaksanaan Tugas ASN 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan Gaji TK2D terbayarkan bsesuai dengan regulasi 1.4.2.1.1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi bKeuangan SKPD Jumlah Dokumen bPenatusahaan dan bPengujian / Verifikasi bKeuangan SKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Bagian Keuangan bmelakukan koordinasi dengan bidang-bidang bdan selalu memberikan himbauan agar tertib bdalam administrasi 1.4.2.1.1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen bKoordinasi dan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan Melakukan konsultasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-17

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pelaksanaan Akuntansi bSKPD dan koordinasi dengan pihak2 yang terkait bdengan Akuntansi SKPD 1.4.2.1.1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir bTahun SKPD Jumlah Laporan bKeuangan Akhir Tahun bSKPD dan Laporan bHasil Koordinasi bPenyusunan Laporan bKeuangan Akhir Tahun bSKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan upaya yang telah bdilakukan adalah melakukan rekonsiliasi bkeuangan dengan BPKAD 1.4.2.1.1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan bPemeriksaan Jumlah Dokumen bBahan Tanggapan bPemeriksaan dan bTindak Lanjut bPemeriksaan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, upaya yang telah bdilakukan adalah mengarahkan kepada staf buntuk tertib dalam penyimpanan arsip SPJ 1.4.2.1.1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bBulanan/Triwulanan/Semesterban SKPD Jumlah Laporan bKeuangan Bulanan / bTriwulan / Semesteran bSKPD dan Laporan bKoordinasi Penyusunan bLaporan Keuangan bBulanan / Triwulanan / bSemesteran SKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan melakukan brekonsiliasi dengan BPKAD untuk realisasi bsemester 1 dan melakukan 1.4.2.1.1.3

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD 100% Menunjang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-18

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2.1.1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik bDaerah SKPD Jumlah Rencana bKebutuhan Barang Milik bDaerah SKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . Dokumen RKBMD btersusun sesuai dengan usulan-usualan dari bbidang-bidang di Bappeda 1.4.2.1.1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan bPenatausahaan Barang bMilik Daerah pada bSKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan dokumen bpenatausahaan BMD tersusun dan terus bdiupdate sesuai dengan kondisi existing BMD 1.4.2.1.1.4

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD 100% Menunjang

1.4.2.1.1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut bKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian bDinas beserta Atribut bKelengkapan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakaian dinas telah bdibagikan kepada aparatur di Bappeda 1.4.2.1.1.4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen bPendataan dan bPengolahan Administrasi Kepegawaian 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, Pelayanan yang bdiberikana antara lain pengurusan Cuti, bPensiun, KGB, Kenaikan Pangkat, proses ASN buntuk mengikuti uji kompetensi Fungsional bperencana dan pelatihan, SKP 1.4.2.1.1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas bdan Fungsi Jumlah Pegawai bBerdasarkan Tugas dan bFungsi yang Mengikuti bPendidikan dan bPelatihan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelatihan telah di ikuti ASN di Bappeda sesuai dengan tupoksi. Pelatihan diselenggarakan oleh

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-19

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pusbindiklatren Bappenas dan BPSDM bKemendagri 1.4.2.1.1.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan bPerundang-Undangan Jumlah Orang yang bMengikuti Bimbingan bTeknis Implementasi bPeraturan Perundang - bUndangan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Aparatur dibappeda btelah mengikuti bimtek SKP, Sirkandi, arsiparis buntuk meningkatkan kompetensi aparatur bberkaitan dengan kepegawaian 1.4.2.1.1.5

Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD 100% Menunjang

1.4.2.1.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bBangunan Kantor Jumlah Paket bKomponen Instalasi bListrik/Penerangan bKantor yang Disediakan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan komponen instalasi blistrik/ penerangan kantor terealisasi sesuai bdengan yang direncanakan 1.4.2.1.1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan bdan Perlengkapan bKantor yang Disediakan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadaan peralatan bdan perlengkapan kantor telah terlaksana bsehingga dapat mendukung kinerja organisasi

1.4.2.1.1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan bRumah Tangga yang bDisediakan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan 1.4.2.1.1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan bLogistik Kantor yang bDisediakan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan 1.4.2.1.1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang bCetakan dan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Barang certak dan bpenggandaan digunakan untuk mendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-20

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penggandaan yang bDisediakan pelaksanaan tugas penyediaan barang cetak bdan penggandaan serta administrasi bperkantoran lainnya 1.4.2.1.1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi bSKPD Jumlah Laporan bPenyelenggaraan Rapat bKoordinasi dan bKonsultasi SKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rapat koordinasi untuk bmendukung kinerja Bappeda sebagai bkoordinator perencanaan pembangunan bdaerah telah dilaksanakan 1.4.2.1.1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen bPenatausahaan Arsip bDinamis pada SKPD 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengarsipan dokumen-bdokumen di Bappeda terus mengalami bperbaikan-perbaikan 1.4.2.1.1.6

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan 100% Menunjang

1.4.2.1.1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan bPenyediaan Jasa Surat bMenyurat 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jika proses surat bmenyurat tidak dapat dilakukan dengan bpemanfaatan teknologi Bapperda bmemanfaatkan jasa surat menyurat 1.4.2.1.1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan bPenyediaan Jasa bKomunikasi, Sumber bDaya Air dan Listrik byang Disediakan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . penyediaan jasa bkomunikasi, air dan listrik untuk mendukung bkelancaran Bappeda menjalankan tugas dan bfungsinya 1.4.2.1.1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan bPenyediaan Jasa 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . jasa pelayanan umum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-21

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pelayanan Umum bKantor yang Disediakan kantor meliputi cleaning service, penjaga malam dan tukang taman 1.4.2.1.1.7

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan 100% Menunjang

1.4.2.1.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya bPemeliharaan, dan Pajak bKendaraan Perorangan Dinas batau Kendaraan Dinas bJabatan Jumlah Kendaraan bDinas Operasional atau bLapangan yang bDipelihara bdandibayarkan Pajak bdan Perizinannya 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pajak kendaraan dinas bdan pemeliharaan sesuai dengan rencana bsehingga kendaraan dinas dapat digunakan bdengan optimal untuk mendukung pencapaian bkinerja Bappeda 1.4.2.1.1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan bMesin Lainnya yang bDipelihara 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. pemeliharaan bperalatan dan mesin lainya sesuai dengan brencana sehingga peralatan dan mesin lainnya bdapat digunakan dengan optimal untuk bmendukung pencapaian kinerja Bappeda 1.4.2.1.1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan bLainnya Jumlah Gedung Kantor bdan Bangunan Kantor bdan Bangunan Lainnya byang bDipelihara/Direhabilitasi 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rehab gedung bdilakukan untuk bagian-bagian gedung yang bmengalami kerusakan dengan tujuan untuk bmendukung kinerja organisasi 1.4.2.2.1 Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Persentase pencapaian pelaksanaan Renja 111.20 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 98.97% Menunjang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-22

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Perencanaan Daerah Perangkat Daerah 1.4.2.2.1.1

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan 100% Menunjang

1.4.2.2.1.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan ketersediaan data bpendukung untuk penyusunan dokumen-bdokumen perencanaan .

1.4.2.2.1.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat bDaerah/Lintas Perangkat bDaerah Jumlah Berita Acara bForum Perangkat bDaerah/Lintas bPerangkat Daerah 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, forum perangkat bdaerah/ lintas SKPD telah dilaksanakan untuk bpenyusunan RKPD 2024

1.4.2.2.1.1.3 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah dengan bDokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan bDokumen Perencanaan bPembangunan Daerah bDaerah 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk mendukung bpenyusunan dokumen perencanaan 1.4.2.2.1.1.4 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk penyusunan bdokumen RKPD dan RPJPD 1.4.2.2.1.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota Jumlah Berita Acara bMusrenbang bKabupaten/Kota 100% Menunjang Musrenbang Kabupaten telah dilaksanakan untuk pembahasan RKPD 2024 dengan bmelibatkan pemangku kepentingan untuk

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-23

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) menentukan arah kebijakan pembangunan btahun 2024 1.4.2.2.1.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang bTerverifikasi oleh bKecamatan 100% Menunjang Tahun 2023 telah dilakukan pendampingan kepada desa terkait usulan-usulan desa yang bsesuai dengan kamus usulan dan bpermasalahn yang ada di setiap desa dan bselanjutnya diinput dalam aplikasi SIPD 1.4.2.2.1.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen bPerencanaan Pembangunan bDaerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen bPerencanaan bPembangunan Daerah bKabupaten/Kota yang bDitetapkan(RPJPD/RPJbMD/RKPD) 50.00% Menunjang Realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan terjadi kesalahan dalam menentukan target. Meskipun realisasi tidak mencapai target akan tetapi kinerja dari sub kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu pengesahan dokumen RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2023. 1.4.2.2.1.2

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya data dan informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan daerah 98.21% Menunjang

1.4.2.2.1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bDaerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan bPerencanaan bPembangunan Daerah b(Semua Perencanaan bPembangunan Daerah) 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dilakukannya bpenyampaian kebutuhan data dan rekon data-bdata pendukung perencanaan pembangunan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-24

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2.2.1.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi bPerencanaan Pembangunan bPerangkat Daerah Jumlah Orang yang bDibina dalam bPemanfaatan Data dan bInformasi 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan telah dilaksanakan bpembinaan terhadap aparatur perencana di bPD untuk memndukung peningkatan kualitas bdokumen perencanaan pembangunan

1.4.2.2.1.3

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah 100% Menunjang

1.4.2.2.1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan bPelaksanaan Pembangunan bDaerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil bPengendalian bPerencanaan dan bPelaksanaan bPembangunan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. 1.4.2.2.1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala bPelaksanaan Pembangunan bDaerah Jumlah Laporan Hasil bEvaluasi Kinerja bPembangunan Daerah 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Monitoring evaluasi bpelaksanaan Renja PD dilakukan dengan bmemanfaatkan aplikasi Evdoren 1.4.2.2.1.4

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah 98.21% Menunjang

1.4.2.2.1.4.1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi bPemerintahan Daerah di bBidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam bSistem Informasi bPemerintahan Daerah di 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-25

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Bidang Pembangunan bDaerah yang Dikelola 1.4.2.2.1.4.2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bBidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil bPenerapan Sistem bInformasi Pemerintahan bDaerah di Bidang bPembangunan Daerah 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten bKutai Timur pada tahap perencanaan dan bpenganggaran telah menggunakan apliaksi bSIPD 1.4.2.2.1.4.3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bBidang Pembangunan Daerah bPemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil bPembinaan Sistem bInformasi Pemerintahan bDaerah di Bidang bPembangunan Daerah bPemerintah Kabupaten/ bKota 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pembinaan kepada bperangkat daerah terkait SIPD telah dilakukan bdengan tujuan meningkatkan kompetensi baparatur perencanaan di PD 1.4.2.3.1 Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah 116.89 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD 100% Menunjang

1.4.2.3.1.1

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pembangunan Manusia 97.65% Menunjang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-26

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2.3.1.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan bkoordinasi dengan perangkat daerah dibawah bkoordinasi bidang Pemerintahan telah bdilaksanakan dalam penyusunan RKPD, bPerubahan RKPD dan RPJPD. 1.4.2.3.1.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat bDaerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen bPerencanaan bPembangunan bPerangkat Daerah 96.43% Menunjang Realisasi target tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dikarenakan adanya bSOTK Baru (penggabungan SOTK) dari 28 bmenjadi 27. Akan tetapi pelaksanaan asistensi bpenyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang bpemerintahan telah dilaksanakan untuk semua bPD 1.4.2.3.1.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bDokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan bMonitoring dan Evaluasi bPenyusunan Dokumen bPerencanaan bPembangunan bPerangkat Daerah bBidang Pemerintahan 96.43% Menunjang Realisasi target tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dikarenakan adanya bSOTK Baru (penggabungan SOTK) dari 28 bmenjadi 27. Akan tetapi pelaksanaan bpendampingan, monitoring dan evaluasi bpenyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang bpemerintahan telah dilaksanakan untuk semua bPD 1.4.2.3.1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil bSinkronisasi bRenstra/Renja dengan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan bsinkronisasi antar dokumen perencanaan PD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-27

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Perencanaan Pembangunan bDaerah Bidang Pemerintahan RKPD/RPJMD pada bBidang Pemerintahan dibawah bidang Pemerintahan dengan bdokumen perencanaan pemerintah daerah, bprovinsi dan pusat 1.4.2.3.1.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah Bidang bPembangunan Manusia b(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Pembangunan bManusia yang bDikoordinir bPenyusunannya b(RPJPD. RPJMD dan bRKPD) 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan bkoordinasi dengan perangkat daerah dibawah bkoordinasi bidang Pembangunan Manusia btelah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, bPerubahan RKPD dan RPJPD. 1.4.2.3.1.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Pembangunan bManusia Jumlah Perangkat bDaerah yang bmendapatkan Asistensi bdalam Penyusunan bRenstra/Renja Bidang bPembangunan Manusia 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi bpenyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang bPembangunan Manusia telah dilaksanakan 1.4.2.3.1.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bDokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Pembangunan bManusia Jumlah Perangkat bDaerah yang bMendapatkan bMonitoring dan Evaluasi bdalam Penyusunan bRenstra/Renja Bidang bPembangunan Manusia 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan bpendampingan, monitoring dan evaluasi bpeyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang bPembangunan Manusia telah dilaksanakan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-28

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2.3.1.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi bPerencanaan Pembangunan bDaerah Bidang Pembangunan bManusia Jumlah Laporan Hasil bSinkronisasi bRenstra/Renja dengan bRKPD/RPJMD pada bBidang Pembangunan bManusia 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan bsinkronisasi antar dokumen perencanaan PD bdibawah bidang Pembangunan Manusia bdengan dokumen perencanaan pemerintah bdaerah, provinsi dan pusat 1.4.2.3.1.2

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA 100% Menunjang

1.4.2.3.1.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah Bidang bPerekonomian (RPJPD, bRPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Perekonomian byang Dikoordinir bPenyusunannya b(RPJPD. RPJMD dan bRKPD) 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan bkoordinasi dengan perangkat daerah dibawah bkoordinasi bidang Perekonomian telah bdilaksanakan dalam penyusunan RKPD, bPerubahan RKPD dan RPJPD. 1.4.2.3.1.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat bDaerah yang bMendapatkan Asistensi bdalam Penyusunan bRenstra/Renja Bidang bPerekonomian 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi bpenyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang bPerekonomian telah dilaksanakan 1.4.2.3.1.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Jumlah Perangkat bDaerah yang 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-29

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Perekonomian Mendapatkan bMonitoring dan Evaluasi bdalam Penyusunan bRenstra/Renja Bidang bPerekonomian pendampingan, monitoring dan evaluasi bpeyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang bPerekonomian telah dilaksanakan 1.4.2.3.1.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi bPerencanaan Pembangunan bDaerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil bSinkronisasi bRenstra/Renja dengan bRKPD/RPJMD pada bBidang Perekonomian 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan bsinkronisasi antar dokumen perencanaan PD bdibawah bidang Perekonomian dengan bdokumen perencanaan pemerintah daerah, bprovinsi dan pusat 1.4.2.3.1.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah Bidang bSDA (RPJPD, RPJMD dan bRKPD) Jumlah Dokumen bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang SDA yang bDikoordinir bPenyusunannya b(RPJPD. RPJMD dan bRKPD) 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan bkoordinasi dengan perangkat daerah dibawah bkoordinasi bidang SDA telah dilaksanakan bdalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD bdan RPJPD 1.4.2.3.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi bPerencanaan Pembangunan bDaerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil bSinkronisasi bRenstra/Renja dengan bRKPD/RPJMD pada bBidang SDA 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan bsinkronisasi antar dokumen perencanaan PD bdibawah bidang SDA dengan dokumen bperencanaan pemerintah daerah, provinsi dan bpusat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-30

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2.3.1.3

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidag Infrastruktur dan Kewilayahan 100% Menunjang

1.4.2.3.1.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah Bidang bInfrastruktur (RPJPD, RPJMD bdan RKPD) Jumlah Dokumen bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Infrastruktur byang Dikoordinir bPenyusunannya b(RPJPD. RPJMD dan bRKPD) 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan bkoordinasi dengan perangkat daerah dibawah bkoordinasi bidang Infrastuktur telah bdilaksanakan dalam penyusunan RKPD, bPerubahan RKPD dan RPJPD. 1.4.2.3.1.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan bPerangkat Daerah bBidang Infrastruktur 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi bpenyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur btelah dilaksanakan 1.4.2.3.1.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bDokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil bPelaksanaan Monitoring bdan Evaluasi bPenyusunan Dokumen bPerencanaan bPembangunan bPerangkat Daerah bBidang Infrastruktur 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan bpendampingan, monitoring dan evaluasi bpeyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur btelah dilaksanakan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-31

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.4.2.3.1.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi bPerencanaan Pembangunan bDaerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil bSinkronisasi bRenstra/Renja dengan bRKPD/RPJMD pada bBidang Infrastruktur 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan bsinkronisasi antar dokumen perencanaan PD bdibawah bidang Infrastuktur dengan dokumen bperencanaan pemerintah daerah, provinsi dan bpusat 1.4.2.3.1.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah Bidang bKewilayahan (RPJPD, RPJMD bdan RKPD) Jumlah Dokumen bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Kewilayahan byang Dikoordinir bPenyusunannya b(RPJPD. RPJMD dan bRKPD) 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan bkoordinasi dengan perangkat daerah dibawah bkoordinasi bidang kewilayahan telah bdilaksanakan dalam penyusunan RKPD, bPerubahan RKPD dan RPJPD. 1.4.2.3.1.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan bPerangkat Daerah bBidang Kewilayahan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi bpenyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang bkewilayahan telah dilaksanakan 1.4.2.3.1.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bDokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil bPelaksanaan Monitoring bdan Evaluasi bPenyusunan Dokumen bPerencanaan bPembangunan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan bpendampingan, monitoring dan evaluasi bpeyusunan dokumen perencanaan perangkat bdaerah dibawah koordinasi bidang bkewilayahan telah dilaksanakan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-32

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian % Menunjan/ Tidak Menunjang Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Perangkat Daerah bBidang Kewilayahan 1.4.2.3.1.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi bPerencanaan Pembangunan bDaerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil bSinkronisasi bRenstra/Renja dengan bRKPD/RPJMD pada bBidang Kewilayahan 100% Menunjang Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan bsinkronisasi antar dokumen perencanaan PD bdibawah bidang kewilayahan dengan bdokumen perencanaan pemerintah daerah, bprovinsi dan pusat Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-20 bBerdasarkan dari hasil tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dapat disimpulkan bahwa : b1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan tujuh kegiatan dan 33 sub kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan mencapai 100%. Faktor – Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :  Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalah-permasalah yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;  Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertangungjawaban yang rapi berdampak pada kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapai untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :  Proses penetapan SK PA. Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran yang cukup lama;  Barang yang akan diadakan tidak masuk kedalam RKBMD sehingga untuk pengadaan barang menunggu APBD perubahan. Solusi yang ditempuh untuk mempertahankan capaian terget kinerja/perbaikan kedepan antara lain :  Koordinasi ke bagian hukum untuk percepatan penetapan SK PA. Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran;  Verifikasi pengusulan RKBMD secara berjenjang. 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terdiri atas 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Capaian kinerja program ini

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-21 belum mencapai 100% atau capaian program sebesar 98.96% dikarenakan terdapat program yang ada dalam RPJMD tetapi dalam RKPD tidak dijalankan sehingga berpengaruh terhadap capaian program, akan tetapi capaian program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tetap masuk dalam kategori sangat tinggi. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain :  Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;  Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;  Menyiapkan kamus usulan masyarakat dan pokir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;  Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;  Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pokir di SIPD kepada DRPD;  Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);  Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;  Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;  Koordinsi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD. 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% didukung dengan pelaksanaan 3 kegiatan dan 22 sub kegiatan, adapun faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-22  Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangakat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2023 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja tahun 2023 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;  Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangakat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;  Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;  Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah. Selain faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa kendala antara lain :  Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Perangkat Daerah dengan pendampingan dari Bappeda melakukan pemetaan sub kegiatan yang lama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-23 dengan sub kegiatan nomenklatur terbaru pada saat proses penyusunan Renja 2024 sudah berjalan;  Adanya pembentukan SOTK baru dan penggabungan SOTK sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam dokumen perencanaan PD;  Data-data perencanaan Perangkat Daerah yang tidak konsisten/ kurang valid;  Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;  Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;  Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;  Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran;  Penggunaan SIPD tidak optimal karena tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan sehingga implementasi di aplikasi SIPD tidak sesuai regulasi perencanaan;  Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk diasistensi oleh Bappeda. Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan/ mempertahankan realisasi target antara lain :  Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;  Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;  Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifkasi dokumen perencanaan perangkat daerah;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-24  Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama- sama;  Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah, TAPD dan DPRD 3.2 Realisasi Anggaran Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.430.057.873

21.205.519.342 83,39 1.4.2.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 765.000.000

588.773.907 76,96 1.4.2.1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat bDaerah 398.509.533

306.555.440 76,93 1.4.2.1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen bRKA-SKPD 50.000.000

38.514.600 77,03 1.4.2.1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen bPerubahan RKA-SKPD 43.783.759

31.769.250 72,56 1.4.2.1.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 50.669.042

43.180.201 85,22 1.4.2.1.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan bDPA-SKPD 31.576.300

24.772.600 78,45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-25

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.1.1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan bCapaian Kinerja dan bIkhtisar Realisasi Kinerja bSKPD 108.871.949

82.815.100 76,07 1.4.2.1.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 81.589.417

61.166.716 74,97 1.4.2.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.565.057.873

12.480.724.854 85,69 1.4.2.1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.377.375.229

9.866.016.676 86,72 1.4.2.1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.902.682.644

1.606.252.194 84,42 1.4.2.1.1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan bPengujian/Verifikasi bKeuangan SKPD 935.000.000

729.012.785 77,97 1.4.2.1.1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi bSKPD 100.000.000

78.548.701 78,55 1.4.2.1.1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan bKeuangan Akhir Tahun bSKPD 100.000.000

84.020.318 84,02 1.4.2.1.1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan bTanggapan Pemeriksaan 50.000.000

36.000.850 72,00 1.4.2.1.1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan bKeuangan bBulanan/Triwulanan/Sembesteran SKPD 100.000.000

80.873.330 80,87 1.4.2.1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 79.000.000

74.884.800 94,79

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-26

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.1.1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan bBarang Milik Daerah bSKPD 11.500.000

7.507.200 65,28 1.4.2.1.1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 67.500.000

67.377.600 99,82 1.4.2.1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.075.000.000

1.844.781.524 88,91 1.4.2.1.1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut bKelengkapannya 300.000.000

249.375.400 83,13 1.4.2.1.1.4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi bKepegawaian 25.000.000

3.234.600 12,94 1.4.2.1.1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan bTugas dan Fungsi 200.000.000

145.283.881 72,64 1.4.2.1.1.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan bPerundang-Undangan 1.550.000.000

1.446.887.643 93,35 1.4.2.1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.249.500.000

1.960.249.217 60,32 1.4.2.1.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi bListrik/Penerangan bBangunan Kantor 60.000.000

36.024.600 60,04 1.4.2.1.1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 544.500.000

481.202.700 88,38 1.4.2.1.1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000

83.660.000 83,66 1.4.2.1.1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 350.000.000

322.643.965 92,18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-27

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.1.1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan bPenggandaan 50.000.000

28.386.600 56,77 1.4.2.1.1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan bKonsultasi SKPD 2.045.000.000

921.796.752 45,08 1.4.2.1.1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100.000.000

86.534.600 86,53 1.4.2.1.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 451.500.000

412.627.100 91,39 1.4.2.1.1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 85.000.000

84.490.600 99,40 1.4.2.1.1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber bDaya Air dan Listrik 100.000.000

75.431.700 75,43 1.4.2.1.1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 266.500.000

252.704.800 94,82 1.4.2.1.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.245.000.000

3.843.477.940 90,54 1.4.2.1.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya bPemeliharaan, dan Pajak bKendaraan Perorangan bDinas atau Kendaraan bDinas Jabatan 500.000.000

344.361.140 68,87 1.4.2.1.1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000

97.924.800 65,28 1.4.2.1.1.7.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung bKantor dan Bangunan bLainnya 3.595.000.000

3.401.192.000 94,61

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-28

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.2.1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 10.750.000.000

7.966.422.412 74,11 1.4.2.2.1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan L5.278.911.615

3.672.460.013 69,57 1.4.2.2.1.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu bStrategis Pembangunan bDaerah 1.997.251.980

1.336.518.419 66,92 1.4.2.2.1.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat bDaerah/Lintas Perangkat bDaerah 54.980.954

52.996.500 96,39 1.4.2.2.1.1.3 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah bdengan Dokumen bKebijakan Lainnya 181.342.000

123.213.500 67,95 1.4.2.2.1.1.4 Pelaksanaan Konsultasi Publik 88.697.839

66.406.753 74,87 1.4.2.2.1.1.5 Pelaksanaan Musrenbang bKabupaten/Kota 359.218.308

290.081.134 80,75 1.4.2.2.1.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang bKecamatan 178.150.800

118.699.800 66,63 1.4.2.2.1.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen bPerencanaan bPembangunan Daerah bKabupaten/Kota 2.419.269.734

1.684.543.907 69,63

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-29

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.2.1.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.685.691.137

1.457.854.866 86,48 1.4.2.2.1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan bPembangunan Daerah 1.489.717.337

1.313.115.655 88,15 1.4.2.2.1.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan bInformasi Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah 195.973.800

144.739.211 73,86 1.4.2.2.1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.196.732.262

814.212.116 68,04 1.4.2.2.1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan bPelaksanaan bPembangunan Daerah di bKabupaten/Kota 305.701.862

245.313.193 80,25 1.4.2.2.1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan bBerkala Pelaksanaan bPembangunan Daerah 891.030.400

568.898.923 63,85 1.4.2.2.1.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2.588.664.986

2.021.895.417 78,11 1.4.2.2.1.4.1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi bPemerintahan Daerah di bBidang Pembangunan bDaerah 200.000.000

140.318.970 70,16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-30

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.2.1.4.2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan bDaerah di Bidang bPembangunan Daerah 386.052.986

283.561.469 73,45 1.4.2.2.1.4.3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan bDaerah di Bidang bPembangunan Daerah bPemerintah bKabupaten/Kota 2.002.612.000

1.598.014.978 79,80 1.4.2.3.1 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.440.883.700

8.166.651.842 71,38 1.4.2.3.1.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.195.000.000

1.522.059.544 69,34 1.4.2.3.1.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah bBidang Pemerintahan b(RPJPD, RPJMD dan bRKPD) 120.900.000

101.871.469 84,26 1.4.2.3.1.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bPemerintahan 70.340.000

39.058.560 55,53 1.4.2.3.1.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bPenyusunan Dokumen bPerencanaan 89.250.000

29.722.600 33,30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-31

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) Pembangunan Perangkat bDaerah Bidang bPemerintahan 1.4.2.3.1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan bHarmonisasi bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Pemerintahan 115.170.000

60.604.350 52,62 1.4.2.3.1.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah bBidang Pembangunan bManusia (RPJPD, bRPJMD dan RKPD) 871.150.000

667.055.200 76,57 1.4.2.3.1.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bPembangunan Manusia 278.790.000

165.604.865 59,40 1.4.2.3.1.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bPenyusunan Dokumen bPerencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bPembangunan Manusia 311.000.000

229.442.100 73,78 1.4.2.3.1.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan bHarmonisasi bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Pembangunan bManusia 338.400.000

228.700.400 67,58

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-32

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.4.2.3.1.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 2.616.000.000

1.873.572.586 71,62 1.4.2.3.1.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah bBidang Perekonomian b(RPJPD, RPJMD dan bRKPD) 500.000.000

360.654.821 72,13 1.4.2.3.1.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bPerekonomian 200.000.000

140.542.905 70,27 1.4.2.3.1.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bPenyusunan Dokumen bPerencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bPerekonomian 250.000.000

210.847.150 84,34 1.4.2.3.1.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan bHarmonisasi bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Perekonomian 1.000.000.000

717.593.010 71,76 1.4.2.3.1.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah bBidang SDA (RPJPD, bRPJMD dan RKPD) 466.000.000

302.702.450 64,96 1.4.2.3.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 200.000.000

141.232.250 70,62

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-33

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) Harmonisasi bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang SDA 1.4.2.3.1.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 6.629.883.700

4.771.019.712 71,96 1.4.2.3.1.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah bBidang Infrastruktur b(RPJPD, RPJMD dan bRKPD) 1.041.688.000

806.468.454 77,42 1.4.2.3.1.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bInfrastruktur 319.527.000

176.507.429 55,24 1.4.2.3.1.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bPenyusunan Dokumen bPerencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bInfrastruktur 1.898.604.000

1.504.037.148 79,22 1.4.2.3.1.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan bHarmonisasi bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Infrastruktur 299.723.000

157.539.731 52,56 1.4.2.3.1.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Daerah bBidang Kewilayahan 331.713.750

196.179.911 59,14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-34

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (RPJPD, RPJMD dan bRKPD) 1.4.2.3.1.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bKewilayahan 2.507.231.950

1.754.834.449 69,99 1.4.2.3.1.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bPenyusunan Dokumen bPerencanaan bPembangunan Perangkat bDaerah Bidang bKewilayahan 133.420.000

104.340.880 78,20 1.4.2.3.1.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan bHarmonisasi bPerencanaan bPembangunan Daerah bBidang Kewilayahan 97.976.000

71.111.710 72,58 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan didukung dengan pelaksanaan 3 Program 14 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 47,620,941,573 (Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37,338,593,596 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Riga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) Sisa anggaran sebesar Rp. 10,282,347,977,- (Sepuluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-35

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 78.41%. Adapun penyebab anggaran tidak dapat 100% terealisasi adalah :  Anggaran belanja perjalanan dinas yang tidak dapat direalisasikan karena merupakan sisa dari pagu anggaran tiket pesawat dan penginapan/hotel sebesar kurang lebih Rp. 4,497,735,798 (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Depalan Rupiah);  Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN karena rapelan tunjangan pejabat fungsional yang disetarakan belum dapat direalisasikan disebabkan dokumen pendukung belum lengkap (SK pembayaran rapelan tunjangan pejabat fungsional yang dikeluarkan oleh BKPSDM belum ada)  Anggaran belanja jasa tenaga ahli dibayarkan sesuai dengan jumlah bulan tenaga ahli bekerja;  Anggaran belanja sewa alat angkut kendaraan bermotor terdapat sisa anggaran dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah hari perjalanan dinas tenaga ahli;  Anggaran Belanja sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur terdapat sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan kerena penyesuaian jumlah drone yang disewa;  Anggaran Belanja sewa komputer untuk pekerjaan pemetaan yang dilaksanakan oleh pihak ke 3 terdapat sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena penyesuaian jumlah hari sewa komputer untuk pemetaan;  Sisa Anggaran belanja ATK, belanja cetak, makan minum rapat, honor narasumber karena sesuai dengan kebutuhan. Solusi untuk perbaikan kedepan atara lain :  Dalam tahapan perencanaan penganggaran Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan/ disampaikan kepada Kepala Bappeda;  Lebih intensif melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-36

 Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambangan pagu anggaran perubahan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur 86,55 % 98,97 114.35% 47.620.941.573 37.338.593.596 78,41% 1,46 1.4.2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur 100 % 100 100% 25.430.057.873 21.205.519.342 83,39% 1,20 1.4.2.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 100% 765.000.000 588.773.907 76,96% 1,30 1.4.2.1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 100% 398.509.533 306.555.440 76,93% 1,30 1.4.2.1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 100% 50.000.000 38.514.600 77,03% 1,30 1.4.2.1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 1 100% 43.783.759 31.769.250 72,56% 1,38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-37

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Perubahan RKA- SKPD 1.4.2.1.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 100% 50.669.042 43.180.201 85,22% 1,17 1.4.2.1.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 100% 31.576.300 24.772.600 78,45% 1,27 1.4.2.1.1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 100% 108.871.949 82.815.100 76,07% 1,31 1.4.2.1.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 100% 81.589.417 61.166.716 74,97% 1,33 1.4.2.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 100% 14.565.057.873 12.480.724.854 85,69% 1,17 1.4.2.1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 64 Orang/Bulan 64 100% 11.377.375.229 9.866.016.676 86,72% 1,15 1.4.2.1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 100% 1.902.682.644 1.606.252.194 84,42% 1,18 1.4.2.1.1.2.3 Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 5000 Dokumen 5000 100% 935.000.000 729.012.785 77,97% 1,28 1.4.2.1.1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6 Dokumen 6 100% 100.000.000 78.548.701 78,55% 1,27 1.4.2.1.1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 100% 100.000.000 84.020.318 84,02% 1,19 1.4.2.1.1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 672 Dokumen 672 100% 50.000.000 36.000.850 72,00% 1,39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-38

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Tanggapan Pemeriksaan 1.4.2.1.1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD 4 Laporan 4 100% 100.000.000 80.873.330 80,87% 1,24 1.4.2.1.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 % 100 100% 79.000.000 74.884.800 94,79% 1,05 1.4.2.1.1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 100% 11.500.000 7.507.200 65,28% 1,53 1.4.2.1.1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 100% 67.500.000 67.377.600 99,82% 1,00 1.4.2.1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 100% 2.075.000.000 1.844.781.524 88,91% 1,12 1.4.2.1.1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5 Paket 5 100% 300.000.000 249.375.400 83,13% 1,20 1.4.2.1.1.4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 100% 25.000.000 3.234.600 12,94% 7,73 1.4.2.1.1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20 Orang 20 100% 200.000.000 145.283.881 72,64% 1,38 1.4.2.1.1.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 113 Orang 113 100% 1.550.000.000 1.446.887.643 93,35% 1,07 1.4.2.1.1.5 Administrasi Umum 100 % 100 100% 3.249.500.000 1.960.249.217 60,32% 1,66

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-39

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Perangkat Daerah 1.4.2.1.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 15 Paket 15 100% 60.000.000 36.024.600 60,04% 1,67 1.4.2.1.1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Paket 12 100% 544.500.000 481.202.700 88,38% 1,13 1.4.2.1.1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 Paket 3 100% 100.000.000 83.660.000 83,66% 1,20 1.4.2.1.1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25 Paket 25 100% 350.000.000 322.643.965 92,18% 1,08 1.4.2.1.1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Paket 3 100% 50.000.000 28.386.600 56,77% 1,76 1.4.2.1.1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 100% 2.045.000.000 921.796.752 45,08% 2,22 1.4.2.1.1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 100% 100.000.000 86.534.600 86,53% 1,16 1.4.2.1.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 100% 451.500.000 412.627.100 91,39% 1,09 1.4.2.1.1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 5 100% 85.000.000 84.490.600 99,40% 1,01 1.4.2.1.1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Laporan 6 100% 100.000.000 75.431.700 75,43% 1,33 1.4.2.1.1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Laporan 4 100% 266.500.000 252.704.800 94,82% 1,05 1.4.2.1.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 100% 4.245.000.000 3.843.477.940 90,54% 1,10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-40

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.4.2.1.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52 Unit 52 100% 500.000.000 344.361.140 68,87% 1,45 1.4.2.1.1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 Unit 7 100% 150.000.000 97.924.800 65,28% 1,53 1.4.2.1.1.7.3 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Unit 4 100% 3.595.000.000 3.401.192.000 94,61% 1,06 1.4.2.2.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 100 % 98,97 98.97% 10.750.000.000 7.966.422.412 74,11% 1,34 1.4.2.2.1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2 Dokumen 2 100% 5.278.911.615 3.672.460.013 69,57% 1,44 1.4.2.2.1.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2 Dokumen 2 100% 1.997.251.980 1.336.518.419 66,92% 1,49 1.4.2.2.1.1.2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 1 Dokumen 1 100% 181.342.000 123.213.500 67,95% 1,47 1.4.2.2.1.1.3 Pelaksanaan Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 100% 88.697.839 66.406.753 74,87% 1,34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-41

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

1.4.2.2.1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 1 Berita Acara 1 100% 54.980.954 52.996.500 96,39% 1,04 1.4.2.2.1.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 100% 359.218.308 290.081.134 80,75% 1,24 1.4.2.2.1.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 1 Usulan 1 100% 178.150.800 118.699.800 66,63% 1,50 1.4.2.2.1.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 2 50% 2.419.269.734 1.684.543.907 69,63% 0,72 1.4.2.2.1.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 56 OPD 55 98,21% 1.685.691.137 1.457.854.866 86,48% 1,14 1.4.2.2.1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 100% 1.489.717.337 1.313.115.655 88,15% 1,13 1.4.2.2.1.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 60 Orang 60 100% 195.973.800 144.739.211 73,86% 1,35 1.4.2.2.1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Dokumen 5 100% 1.196.732.262 814.212.116 68,04% 1,47 1.4.2.2.1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksnaan Pembangunan 4 Laporan 4 100% 305.701.862 245.313.193 80,25% 1,25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-42

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Daerah di Kabupaten / Kota 1.4.2.2.1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2 Lapooran 2 100% 891.030.400 568.898.923 63,85% 1,57 1.4.2.2.1.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 56 OPD 55 98,21% 2.588.664.986 2.021.895.417 78,11% 1,26 1.4.2.2.1.4.1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 100% 200.000.000 140.318.970 70,16% 1,43 1.4.2.2.1.4.2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 100% 386.052.986 283.561.469 73,45% 1,36 1.4.2.2.1.4.3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah 1 Dokumen 1 100% 2.002.612.000 1.598.014.978 79,80% 1,25 1.4.2.3.1 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 100 100% 11.440.883.700 8.166.651.842 71,38% 1,40 1.4.2.3.1.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 100 % 97,65 97,65% 2.195.000.000 1.522.059.544 69,34% 1,41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-43

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Pembangunan Manusia 1.4.2.3.1.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD), RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 100% 120.900.000 101.871.469 84,26% 1,19 1.4.2.3.1.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 28 Perangkat Daerah 27 96,43% 70.340.000 39.058.560 55,53% 1,74 1.4.2.3.1.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 28 Perangkat Daerah 27 96,43% 89.250.000 29.722.600 33,30% 2,90 1.4.2.3.1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 100% 115.170.000 60.604.350 52,62% 1,90 1.4.2.3.1.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 100% 871.150.000 667.055.200 76,57% 1,31 1.4.2.3.1.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 12 Perangkat Daerah 12 100% 278.790.000 165.604.865 59,40% 1,68

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-44

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1.4.2.3.1.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 12 Perangkat Daerah 12 100% 311.000.000 229.442.100 73,78% 1,36 1.4.2.3.1.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 2 100% 338.400.000 228.700.400 67,58% 1,48 1.4.2.3.1.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100 % 100 100% 2.616.000.000 1.873.572.586 71,62% 1,40 1.4.2.3.1.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 100% 500.000.000 360.654.821 72,13% 1,39 1.4.2.3.1.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 11 Perangkat Daerah 11 100% 200.000.000 140.542.905 70,27% 1,42 1.4.2.3.1.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 11 Perangkat Daerah 11 100% 250.000.000 210.847.150 84,34% 1,19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-45

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 1.4.2.3.1.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 100% 1.000.000.000 717.593.010 71,76% 1,39 1.4.2.3.1.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 100% 466.000.000 302.702.450 64,96% 1,54 1.4.2.3.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 100% 200.000.000 141.232.250 70,62% 1,42 1.4.2.3.1.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 100 100% 6.629.883.700 4.771.019.712 71,96% 1,39 1.4.2.3.1.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 100% 1.041.688.000 806.468.454 77,42% 1,29 1.4.2.3.1.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 5 Perangkat Daerah 5 100% 319.527.000 176.507.429 55,24% 1,81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-46

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Daerah Bidang Infrastruktur 1.4.2.3.1.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5 Perangkat Daerah 5 100% 1.898.604.000 1.504.037.148 79,22% 1,26 1.4.2.3.1.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 10 Laporan 10 100% 299.723.000 157.539.731 52,56% 1,90 1.4.2.3.1.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 100% 331.713.750 196.179.911 59,14% 1,69 1.4.2.3.1.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Perangkat Daerah 1 100% 2.507.231.950 1.754.834.449 69,99% 1,43 1.4.2.3.1.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Perangkat Daerah 1 100% 133.420.000 104.340.880 78,20% 1,28 1.4.2.3.1.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 2 Laporan 2 100% 97.976.000 71.111.710 72,58% 1,38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-47

No. Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Esisiensi Target Realisasi % Capaian

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan bBerdasarkan dari hasil tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan, Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 83.39 % efisiensi sebesar 1.20. Faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :  Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatann untuk membahas permasalah-permasalah yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;  Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertangungjawaban yang rapi berdampak pada kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 98.97% dan capaian anggaran sebesar 74.11% efisiensi sebesar 1.34. bFaktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain:  Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-48  Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;  Menyiapkan kamus usulan masyarakat dan pokir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;  Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;  Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pokir di SIPD kepada DRPD;  Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);  Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;  Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;  Koordinsi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD  Beberapa kegiatan rapat koordinasi di Bappeda dilakukan secara online; 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 71.38 % efisiensi sebesar 1.40. bFaktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:  Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangakt daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2023 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja tahun 2023 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 III-49 perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;  Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangakat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;  Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;  Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah;  Beberapa kegiatan rapat koordinasi di Bappeda dilakukan secara online;

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 IV-1 BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. r Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut : r1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki satu tujuan dan 3 sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis Bappeda semuanya mencapai target yang telah ditentukan sebagai berikut :  Tujuan Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD capaian kinerja sebesar 114.35% (sangat tinggi);  Sasara I Tercapainya Akuntabilitas Penunjang Usuran Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase capaian Evaluasi LKjIP capaian kinerja sebesar 117.65% (sangat tinggi);  Sasaran II Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi degan indikator Persentase pencapaian pelaksanaan Renja capaian kinerja sebesar 111.20% (sangat tinggi);

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 IV-2  Sasaran III Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 116.89% (sangat tinggi) a. Faktor-faktor pendukung tercapainya sasaran startegis Bappeda adalah :  Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalah-permasalah yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;  Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;  Pengadminitrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata;  Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;  Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangakt daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2023 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja tahun 2023 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 IV-3  Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;  Menyiapkan kamus usulan masyarakat dan pokir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;  Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;  Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pokir di SIPD kepada DRPD;  Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);  Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;  Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;  Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD.  Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;  Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah b. Kendala-kendala yang dihadapai Bappeda untuk tercapainya tujuan dan sasaran startegis adalah  Proses penetapan SK PA, Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran yang cukup lama;  Barang yang akan diadakan tidak masuk kedalam RKBMD sehingga untuk pengadaan barang menunggu APBD perubahan;  Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 IV-4 Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Perangkat Daerah dengan pendampingan dari Bappeda melakukan pemetaan sub kegiatan yang lama dengan sub kegiatan nomenklatur terbaru pada saat proses penyusunan Renja 2024 sudah berjalan;  Adanya pembentukan SOTK baru dan penggabungan SOTK sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam dokumen perencanaan PD;  Data-data perencanaan Perangkat Daerah yang tidak konsisten/ kurang valid;  Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;  Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;  Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;  Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran;  Penggunaan SIPD tidak optimal karena tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan sehingga implementasi di aplikasi SIPD tidak sesuai regulasi perencanaan;  Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda. 2. Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 47.620.941.573 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 37.338.593.596, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 78,41% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1.46%. 3. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2023 IV-5 a. Perbaikan ke depan untuk pencapaian target sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota) adalah :  Dalam tahapan perencanaan penganggaran Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan/ disampaikan kepada Kepala Bappeda;  Lebih intensif melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;  Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi pelaksana Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu anggaran perubahan; b. Perbaikan kedepan untuk pencapaian target sasaran startegis terpenuhinya kualitas kengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah dan terpenuhinya kesesuaian dokumen perangkat daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah :  Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;  Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;

LAMPIRAN

Indikator Target Awal Target 2022 Target 2023 Target 2024 Target 2025 Target 2026 Target Akhir Status [ OPD ] 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [ URUSAN ] PERENCANAAN [ TUJUAN ] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah. Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD 84.55% 85.55% 86.55% 87.00% 90.00% 100.00% 100.00%

Indikator Target Awal Target 2022 Target 2023 Target 2024 Target 2025 Target 2026 Target Akhir Status [ OPD ] 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [ URUSAN ] PERENCANAAN [ TUJUAN ] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah. [ SASARAN ] Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase capaian evaluasi LAKIP 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% [ SASARAN ] Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah 83.55% 84.55% 85.55% 90.00% 95.00% 100.00% 100.00% [ SASARAN ] Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah Persentase pencapaian pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 80% 87% 89% 91% 95% 100% 100%

Indikator Target Awal Target 2022 Target 2023 Target 2024 Target 2025 Target 2026 Target Akhir Pagu 2022 Pagu 2023 Pagu 2024 Pagu 2025 Pagu 2026 [ OPD ] 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan [ URUSAN ] PERENCANAAN [ TUJUAN ] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah. [ SASARAN ] Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah [ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD 100% 85% 87% 90% 90% 100% 100% 0 0 0 0 0 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 85.55 85.55 86.55 90 95 100 100 0 0 0 0 0 [ PROGRAM ] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [ SASARAN ] Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah [ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH [ SASARAN ] Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah

Indikator Target Awal Target 2022 Target 2023 Target 2024 Target 2025 Target 2026 Target Akhir Pagu 2022 Pagu 2023 Pagu 2024 Pagu 2025 Pagu 2026 Terpenuhinya pencatatan aset daerah yang dikelola oleh SKPD 100% 20% 20% 20% 20% 10% 100% 76,000,000 87,000,000 150,000,000 76,000,000 100,000,000 Terpenuhinya Jumlah kebutuhan Pegawai SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta laporan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13,300,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000 tersedianya kebutuhan Rumah tangga SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,460,000,000 1,460,000,000 2,460,000,000 1,460,000,000 1,500,000,000 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,550,000,000 1,550,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 [ KEGIATAN ] Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah [ OPD ] 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [ URUSAN ] NON URUSAN [ TUJUAN ] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah. [ SASARAN ] Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah [ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [ KEGIATAN ] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah [ KEGIATAN ] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [ KEGIATAN ] Administrasi Umum Perangkat Daerah [ KEGIATAN ] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [ KEGIATAN ] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Target Awal Target 2022 Target 2023 Target 2024 Target 2025 Target 2026 Target Akhir Pagu 2022 Pagu 2023 Pagu 2024 Pagu 2025 Pagu 2026 Jumlah kendaraan dinas operasional/apangan 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0 1,000,000,000 0 1,600,000,000 2,000,000,000 Tersedianya kebutuhan penujang operasional kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 935,000,000 935,000,000 1,300,000,000 935,000,000 1,000,000,000 Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 550,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 tersusunya dokumen perencanaan OPD dibidang infrastruktur dan Kewilayahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,100,000,000 4,100,000,000 4,100,000,000 4,100,000,000 4,100,000,000 Tersusunnya dokumen perencanaan OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,290,000,000 2,399,000,000 2,500,000,000 2,603,000,000 2,708,000,000 [ KEGIATAN ] Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan [ KEGIATAN ] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [ KEGIATAN ] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [ URUSAN ] PERENCANAAN [ TUJUAN ] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah. [ SASARAN ] Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah [ PROGRAM ] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [ KEGIATAN ] Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Indikator Target Awal Target 2022 Target 2023 Target 2024 Target 2025 Target 2026 Target Akhir Pagu 2022 Pagu 2023 Pagu 2024 Pagu 2025 Pagu 2026 Tersusunnya dokumen perencanaan OPD dibidang Perekonomian dan SDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,700,000,000 3,700,000,000 3,700,000,000 3,700,000,000 3,700,000,000 Tersusunnya Dokumen bahan RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,000,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 1,719,000,000 2,000,000,000 Dokumen LKJiP dan LKPJ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,519,000,000 1,500,000,000 Tersusunya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,400,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 [ KEGIATAN ] Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan [ KEGIATAN ] Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) [ SASARAN ] Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah [ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH [ KEGIATAN ] Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah [ KEGIATAN ] Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah