Daftar Informasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 2 Okt 2023.

Kategori: Laporan Kinerja (LAKIP)
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 2 Okt 2023
Format: PDF
Ukuran berkas: 4,3 MB
Jumlah unduhan: 5

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

engan memanjatkan puji

syukur

kehadirat

Allah Subhanahu Wata’ala , yang telah melimpahkan Rahmat , Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

dapat diselesaikan

deng an tepat waktu , sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggar a an

pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan

daerah

Tahun 201 9 .

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

2019

ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat

pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya

Visi dan Misi Pemerintah Kabupat en Kutai Timur.

Sejalan

dengan

pelaksanaan

progr am pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, performance

Pemerintah an

Kabupaten Kutai Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 201 9

membuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud pertangungjawaban dalam mencapai sasaran - sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016 - 2021, dalam upaya memenuhi

visi

pembangunan daerah

“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri” .

Sangat disadari bahwa laporan ini masih t erdapat

kekurangan dalam penyajiannya ,

o leh sebab itu

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikannya . Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (Stakeholder)

yang ber kepentingan

untuk menilai capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Kut ai Timur Tahun 2019 .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 201 9

menjadi

bahan laporan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 20 , dan selanjutnya akan menjadi bahan penilaian

kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 20

oleh Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R epublik Indonesia. Atas hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) ,

akan sangat D

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

berguna dalam upaya peningkatan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada waktu - waktu mendatang .

Sangatta,

Mare t

2020

BUPATI

IR. H. ISMUNANDAR , MT

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

ii i

enyusunan L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) merupakan upaya yang dilakukan P emerintah untuk mendorong tata kelola p emerintah a n yan g baik, dimana instansi

pemerintah

melaporkan kinerjanya d alam memberikan pelayanan publik

melalui penilaian yang terukur . Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi instansi

pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatk an.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

me mberikan gambaran tentang

keberhasilan

capaian strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

terhadap rencana pembangunan yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. C apaian strategis tersebut tercantum

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Kutai Timur

sebagaiman a tertuang dalam Surat Peraturan

Bupati Kuta i Timur sebagai penjabaran dari

Ren cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 6 - 20 21 .

Capaian maupun

analis is

kinerja di dasarkan

pada

tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan . Untuk itu, Program

dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

harus mengacu pada

tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur

T ahun 201 6 - 20 21 , Rencana Kerja Pe merintah

Daerah (RKPD) Tahun 201 9

serta Penetapan Kine rja secara konsisten dan berkesinambungan.

Laporan ini menyajikan informasi tentang

keberhasilan atau kekurangan yang terjadi pada Tahun 201 9

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabup aten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 .

Perkembangan Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada seluruh organisasi

perangkat daerah

di lingkun gan Pemerintah Kabupaten Kutai T imur telah menunjukkan kinerja

yang baik

se bagaimana tertuang dalam laporan

has il evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari

Kement e rian Pendayagunaan Aparatur

Negara

dan Reformasi Birokrasi ,

yang pada Tahun 201 9

sebagai penilaian dari

evaluasi Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah T ahun

201 8

dengan predikat “B“.

Pantai kenyamukan kab. Kutai Timur

i v

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur T ahun 201 6 - 20 21 , Rencana Kerja Pe merintah

Daerah ( RKPD )

Tahun 201 9

maka

ditetapkan 13

sasaran stra tegis yang terdiri dari 20

indikator

kinerja .

Dari hasil pengukuran

dan penilaian dengan indikator sampai pada ti ngkat output

dan outcome

menunjukkan rata - rata capaian kinerja

sebesar 88,4 0 %

dengan interpretasi

“ MEMUASKAN

” ,

rincian

dari pengukuran dan penilaian tersebut adalah

sebagai berikut :



( empat belas ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata >90 - 100 dengan

interpretasi

“ sangat memuaskan”.



( tiga ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata >80 - 90

dengan interpretasi

“ memuaskan ” .



( satu ) indikator mempuny ai tingkat capaian rata - rata >70 - 8 0

dengan interpretasi

“ sangat baik ” .



( satu ) indikator

mempunyai tingkat capaian rata - ra ta >30 - 50 dengan interpretasi

“kurang ” .



( satu ) indikator

mempunyai tingkat capaian rata - rata > 0 - 30 dengan interpretasi

“ sangat kurang” .

Meskipun capaian kinerja dengan interpre tasi

sangat memuaskan, namun

dapat dilihat indikator yang tingkat capaian dengan interpretasi

sangat memuaskan

dan memuaskan

sebanyak 17

( t ujuh

belas ) indikator, sedangkan indikator yang mempunyai

tingkat capaian dengan interpretasi

sangat baik, kurang

dan sangat kurang sebanyak 3

( tiga ) indikator.

Hal

ini menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

untuk memperbaiki kinerj a

pembangunan

di masa mendatang , sehingga

sasaran dan target yang telah ditetapkan sebagai penjabaran M isi dan V isi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 6 - 20 21

dapat ter ealisasi dan tercapai .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

i i i

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1 –

1.1.

Latar Belakang

1 – � � � � �� – � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � ��

Kondisi Geografis

1 – � � � � � � ��

Kondisi Demografis

1 – � � � � � � � �� – � � � � � � � � ��

Fokus Keseja hteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 – � � � � � � ��

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1 – � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2 –

2.1.

R eformasi Birokrasi

2 – � � � � � � �� Road Map

Reformasi Birokrasi

2 – � � � � � � �� – � �

2.1. 2 .1.

Layanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

2 – � � �

2.1. 2 .2

Pel ayanan Publik - Smart City

2 – � �

2.2.

Renca na Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

2 – � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � �

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3 –

3.1.

Pengukuran Kinerja

3 –

3.2.

Evaluasi Kinerja Dan Analisis Capaian Kinerja

3 –

3.3.

Analisa Anggaran

3 –

3 9

3.4.

Akuntabilitas Keuangan

3 –

3.4.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

3 –

3.4.2.

Target dan Realisasi Belanja Daerah

3 –

3.4.3.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

3 –

BAB IV

PENUTUP

4 –

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun

2020

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

vii

Gambar

1.1.

Peta Kabupaten Kutai Timur

–

Teluk Prancis Kab.Kut a i

Ti m ur

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel

1.1.

Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kutai Timur

–

Tabel

1.2.

Jumlah Dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

dan Kecamatan

Tahun 201 8

201 9

–

Tabel

1.3.

Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 201 8

201 9

–

Tabel

1.4.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Umur

Tahun 201 8 - 201 9

–

Tabel

1.5 .

Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 201 8

– � ��

–

1 0

Tabel

1.6 .

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lap angan Pekerjaan Utama Tahun 2018 – ��

–

1 1

Tabel

1.7 .

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 – � ��

–

1 2

Tabel

1.8 .

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Ata s Dasar Harga Berlaku Tahun 201 8 - 201 9

–

1 3

Tabel

1.9 .

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 201 8 - 201 9

( Juta Rp)

–

1 3

Tabel

1.10.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 201 8 - 201 9

(Juta Rp)

–

1 5

Tabel

1.1 1 .

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 7 - 201 9

–

1 5

Tabel

1.1 2 .

Komponen yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 201 7 - 201 9

–

Tabel

1.1 3 .

Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 7 - 201 9

–

1 7

Tabel

1.14.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 7 - 201 9

–

1 8

Tabel

1.15.

Persentase APK, APM dan APS Menur ut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 - 2019

–

1 9

Tabel

1.16.

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan

Rasio Ketergantungan Tahun 2018 - 2019

–

Tabel

2.1.

Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Dan Indikator

–

Tabel

2.2.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

–

1 2

Tabel

2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 201 9

–

1 5

Tabel

3.1.

Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 201 9

–

Sasaran 1. Terwujudnya SDM Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

Tabel

3.2.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

–

Tabel

3.3.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

–

Tabel

3. 4 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

–

Tabel

3. 5 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

–

Sasaran 2. Terwujudnya Peningkatan IPM

Tabel

3. 6 .

Membandingkan Antara Target d an Realisasi Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3.7.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen P erencanaan Strategis Organisasi

3 –

Sasaran 3.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Jenjang Pendidikan

Tabel

3. 9 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

1 0

Tabel

3. 1 0 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 0

Tabel

3. 1 1 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 1

Tabel

3.1 2

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3 –

1 1

Sasaran 4.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Tabel

3.13 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

1 2

Tabel

3.14 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 2

Tabel

3.15 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 3

Tabel

3.16 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 5. Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

Tabel

3.17 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3.18 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 19 .

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 2 0 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 6.

Terwujudnya Daya Saing

Daerah Berbasis Agribisnis

Tabel

3. 2 1 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel

3. 2 2 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 1

Tabel

3.23 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 2

Sasaran 7. Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Tabel

3.24 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 3

Tabel

3.25 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 3

Tabel

3.26 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 3

Tabel

3.2 7 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 -

2 4

Sasaran 8. Meningkatnya Peran BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

Tabel

3. 28 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 29 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 3 0 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampa i De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 3 1 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 9. Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Tabel

3. 3 2 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 3 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 3 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3.3 5 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 10. Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efisien

Tabel

3. 3 6 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

3 0

Tabel

3. 37 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 1

Tabel

3. 38 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

3 1

Sasaran

11. Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional

xii

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

Tabel

3. 39 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 40 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 41 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 42 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

Sasaran 12. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tabel

3.4 3 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3.4 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 4

Tabel

3.4 5 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3.4 6 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

Sasaran 13. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tabel

3. 4 7 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 4 8 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 49 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 5 0 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

–

Tabel

3. 51 .

Analisa A nggaran

3 –

3 9

Tabel

3. 5 2 .

Anggaran dan R ealisasi Pendapatan Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

3 –

Tabel

3.5 3 .

Anggaran dan R ealisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 201 9

3 –

Tabel

3.54 .

Anggaran dan R ealisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 201 9

3 –

Tabel

3.5 5 .

Anggaran dan R ealisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 201 9

3 –

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

1.1

LATAR BELAKANG

enyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini menerapkan sistem good governance ,

yang

dipahami sebagai tata kelola

pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 T ahun 2000, prinsip - prinsip

good governance

terdiri dari

demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan

memerlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip umum penyelenggaran pemerintahan

yang bersih dan bebas dari k orupsi, k olusi dan n epotisme , sebagaimana tercantum dalam

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang dilakukan

dalam

penyelenggara an pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaba n tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi. Dimana prinsip transparansi dapat menjamin masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses

perencanaan, penyelenggara an pemerintahan dan pelak sanaan pembangunan

serta hasil - hasil yang dicapai.

Dalam mendukung dan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat laporan kinerja dan laporan keuangan yang selanjutnya disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj - IP). Penyusunan laporan tersebut secara teknis dituangkan dalam Peraturan Ment eri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur men yusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran, target dari program kegiatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

–

2021

yang setiap tahun diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

Masjid Agung Kab. Kutai

Timur

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Peme rintah (LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

dibuat secara periodik dengan maksud sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Ku tai Timur secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj - IP Kabupaten Kutai Timur disampaikan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Seiring dengan maksud di atas, maka pen yusunan LKj - IP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

memiliki beberapa tujuan, yaitu :

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan di Kabup aten Kutai Timur

Sebagai pedoman dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Sebagai evaluasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

1.3

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kabupaten Kutai Timur merupakan s alah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Ku tai

Timur terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kutai. Pemekaran Kabupaten Kutai tidak lain adalah semangat dari masyarakat dengan

melibatkan perguruan tinggi diantaranya Universitas Kutai Kartanegara dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan membawahi 5 ( lima ) Kecamatan yaitu Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau, Sangkulirang dan Sangatta sebagai wilayah Kabupaten Kuta i Timur, pemerintah mulai melaksanakan tugasnya dengan Bupati yang pertama adalah Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, MSi pada tanggal 12 Okktober 1999. Sehingga setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai “ Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur ”.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Kutai Timur serta tuntutan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2000 dimekarkan beberapa kecamatan baru, dari 5 ( lima ) kecamatan bertambah menjadi 11 ( sebelas ) kecamatan, yaitu:

Kecamatan Busang

Kecamatan Telen

Kecamatan Kongbeng

Kecamatan Bengalon

Kecamatan Kaliorang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Kecamatan Sandaran

Kecamatan Muara Bengkal

Kecamatan Muara Ancalong

Kecamatan Muara Wahau

10.

Kecamatan Sangkulirang

11.

Kecamatan Sangatta

Selanjutnya, pemerintah melakukan pemekar an kembali kecamatan menjadi 18 (delapan belas) kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005. Delapan belas kecamatan tersebut terdiri atas :

Kecamatan Sangatta Selatan

10.

Kecamatan Kongbeng

Kecamatan

Teluk Pandan

11.

Kecamatan Bengalon

Kecamatan Rantau Pulung

12.

Kecamatan Kaliorang

Kecamatan Kaubun

13.

Kecamatan Sandaran

Kecamatan Karangan

14.

Kecamatan Muara Bengkal

Kecamatan Batu Ampar

15.

Kecamatan Muara Ancalong

Kecamatan Long Mesangat

16.

Kecamatan Muara Wahau

Kecamatan Busang

17.

Kecamatan Sangkulirang

Kecamatan Telen

18.

Kecamatan Sangatta Utara

Keberhasilan dan majunya Kabupaten Kutai Timur tidak lepas dari peran para pemimpin.

Berikut ini para pemimpin Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 1999 sampai sekarang adalah :

Prof. Dr.

H. Awang Faroek Ishak ,

M.M, M.Si ( 1999 –

2003 )

Dr.

H. Mahyudin , ST, MM

( 2003 –

2006 )

Prof. Dr.

H. Awang Faroek Ishak ,

M.M, M.Si ( 2006 –

2008 )

Dr. Ir. H. Isran Noor ( 2009 –

2015 )

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman , M.Si

( 2015 - 2016 )

Ir. H. Ismunandar , MT

( 2016 –

sekarang ) .

1.4

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.4.1

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

1.4.1.1

KONDISI GEOGRAFIS

Batas Administrasi

Kabupaten Kutai Timur secara astronomis terletak di koordinat 115°56’26” Bujur Barat -

118°58’19” Bujur Timur dan 1°52’39” Lintang Utara -

0°02’11” Lintang Selatan.

Kabupaten Kutai Timur

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

berbatasan dengan 2 kabupaten dan 1 kota lain di wilayah Kalimantan Ti mur, yaitu Kabupaten Berau,

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang

serta Kabupaten Malinau

di wilayah Kalimantan Utara ,. Selain

berbatasan dengan wilayah daratan, Kabupaten Kutai Timur juga berbatasan

langsung dengan lautan .

Batas - batas wilayah Kabup aten Kutai Timur secara administratif adalah:

Sebelah Utara

Berbatasan dengan Kecamatan Kelay, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan ,

Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk - Biduk

(Kabupaten Berau);

Sebelah Selatan

Berbatasan dengan

Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang)

dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara);

Sebelah Timur

Berbatasan dengan Selat Makasar;

Sebelah Barat

Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)

serta Kabupaten Malinau .

Batas - batas wilayah administratif ini ditunjukkan dalam peta Kabupaten Kutai Timur yang disajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Kutai Timur

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Luas Wilayah

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah

3 5 . 747 , 50

km 2 . Luas wilayah ini terbagi menjadi 18 wilayah administrasi kecamata n . Secara umum ada tiga Kecamatan yang mempunyai administrasi pemerintahan di atas 10 Desa. Ketiga ke c amatan tersebut adalah Kecamatan Kaliorang yang terdiri dari 15 Desa, dengan luas wilayah 3.322, 5 8 km 2

atau 9,3 persen dari luas Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Bengalon mempunyai 11 Desa, dengan luas wilayah 3.196 ,24

km 2

ata u

8,94 persen dari luas total Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Muara Wahau mempunyai 10 Desa namun wilayahnya paling luas yaitu 5.724,32 ha atau 16 ,01

persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur. L uas wilayah dari 18 Kecamatan yang ada, dapat dirinci menurut luas wilaya h per kecamat an sebagai berikut .

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa /Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan

Banyaknya

Luas

Desa

Kelurahan

km 2

Muara Ancalong

2.739,30

7,66

Busang

3.721,62

10,41

Long Mesangat

526,98

1,47

Muara Wahau

5.724,32

16,01

Telen

3.129,61

8,75

Kongbeng

581,27

1,63

Muara Bengkal

1.522,80

4,26

Batu Ampar

204,50

0,57

Sangatta Utara

1.262,59

3,53

Bengalon

3.196,24

8,94

Teluk Pandan

831,00

2,32

Sangatta Selatan

1.660,85

4,65

Rantau Pulung

143,82

0,40

Sangkuli rang

3.322,58

9,30

Kalio rang

438,91

1,23

Sandaran

3.419,30

9,57

Kaubun

257,45

0,72

Karangan

3.064,36

8,57

Total

139

35.747,50

100,00

Sumber:

BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Topografi

Topografi daerah Kutai Timur bervariasi dari yang berupa dataran, berbukit hingga pegunungan, serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0 -

7 meter hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Kawasan yang relatif datar dan landai hanya terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Pada Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur dengan kawasan pegunungan dan perbukitan yang palin g luas yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.922,5 Ha sedangkan dataran/landai 536.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan berupa sungai dan danau. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur memiliki jaringan sungai tetapi kecamatan yang memiliki dana u hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang.

Wilayah pantai yang berada di sebelah timur kabupaten mempunyai ketinggian antara 0 -

7 meter diatas permukaan laut di mana wilayah ini mempunyai sifat kelerengan yang datar, rawa muda h tergenang dan merupakan daerah endapan. Sifat kelerangan sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur diatas 15%, sedangkan wilayah dengan kelerengan di atas 40% tersebar di seluruh wilayah khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dimana wilayahnya mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut mempunyai sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40% dan sangat berpotensi erosi.

Iklim dan Hidrologi

Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata - rata 26 ⁰ C, dimana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5 ⁰ -

7 ⁰

C, jumlah curah hujan antara 2000 - 4000 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata - rata adalah 130 - 150 hari/t ahun.

Potensi hidrologi di Kabupaten Kutai Timur cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Sangatta,

Sungai Karangan, Sungai Bengalon, Sungai Manubar, Sungai Kelinjau, Sungai Wahau, Sungai Telen dan Sungai Marah . Peranan sungai

di daerah ini sangat penting yaitu sebaga i sarana transportasi air di

daerah pantai dan daerah pedalaman. Selain itu, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku

penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya.

1.4.1.2

KONDISI DEMOGRAFIS

Kependudukan

Sumber da ya manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai bahan penentuan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Dalam konteks yang lebih spesifik data penduduk beserta deskripsi kec enderungannya berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sedang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

berjalan, bahkan dalam merencanakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan

seperti pertumbuhan penduduk serta karakteri stik faktor yang mempengaruhinya, baik karena tingkat fertilitas dan mortalitas atau karena tingkat migrasi, akan berdampak dalam upaya intervensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, seperti: penyediaan infrastruktur dan layanan masyarakat yang memada i serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Tabel 1.2 menyajikan informasi kependudukan Kabupaten Kutai Timur selama periode dua tahun terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Ti mur pada tahun 2018

sebesar 4 20 . 760

jiwa mengalami peningkatan sebanyak 2.145

jiwa

atau me ngalami pertumbuhan sebesar 0.51

persen

dari tahun sebelumnya s ehingga menjadi

422.905

jiwa

di tahun 201 9 . Angka kependudukan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Ditinjau dari rasio jenis kelamin, secara umum

Kabupaten Kutai Timur mempunyai penduduk laki - laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Apabila ditinjau dari pola sebaran penduduk, Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat 5 (li ma )

Kecamatan yang

mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibanding kecama tan lainnya.

Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Sangatta Utara,

Kecamatan

Bengalon, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan

Muara Wahau, dan Kecamatan Kongbeng.

Jumlah dan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dan sebaran di kecamata n, terlihat pada tabel berikut .

Tabel 1.2

Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Menurut Jenis Kelamin

Perk ecamatan Tahun 201 8 - 201 9

Kecamatan

2018

2019

Muara Ancalong

7.525

6.753

7.671

6.903

Busang

3.312

2.868

3.248

2.805

Long Mesangat

3.890

3.362

3.893

3.411

Muara Wahau

15.749

13.438

16.151

13.946

Telen

5.976

4.990

5.935

4.971

Kongbeng

15.385

13.351

15.807

13.908

Muara Bengkal

7.544

6.802

7.599

6.888

Batu Ampar

4.216

3.616

4.325

3.727

Sangatta Utara

67.721

57.068

66.063

57.082

Bengalon

22.530

18.262

22.633

18.634

Teluk Pandan

8.662

7.048

8.336

6.950

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Kecamatan

2018

2019

Sangatta Selatan

17.047

14.432

16.718

14.380

Rantau Pulung

6.110

5.350

6.333

5.594

Kaliorang

7.782

6.649

8.024

6.833

Kaubun

8.408

6.860

8.466

7.067

Sangkulirang

12.282

10.792

12.578

11.013

Karangan

7.336

5.932

7.175

5.912

Sandaran

6.503

5.209

6.583

5.343

Jumlah

227.978

192.782

227.538

195.367

Jumlah L + P

420.760

422.905

Rasio Jenis Kelamin

118

116

Pertumbuhan (%)

0,51

0.51

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Sementara persentase penyebaran penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 201 8

dan 201 9

dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

P roporsi Penduduk Menurut Kecamatan

Tahun 201 8 - 201 9

Kecamatan

Proporsi Penduduk

201 8

201 9

Muara Ancalong

3,39

3.45

Busang

1,47

1.43

Long Mesangat

1,72

1.73

Muara Wahau

6,94

7.12

Telen

2,61

2.58

Kongbeng

6,83

7.03

Muara Bengkal

3,41

3.43

Batu Ampar

1,86

1.90

Sangatta Utara

29,66

29.12

Bengalon

9,69

9.76

Teluk Pandan

3,73

3.61

Sangatta Selatan

7,48

7.35

Rantau Pulung

2,72

2.82

Kaliorang

3,43

3.51

Kaubun

3,63

3.67

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Kecamatan

Proporsi Penduduk

201 8

201 9

Sangkulirang

5,48

5.58

Karangan

3,15

3.09

Sandaran

2,78

2.82

Jumlah (%)

100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur mempunyai angka sebaran penduduk yang tinggi yaitu 29 , 12

persen . Persebaran penduduk terba nyak kedua yaitu pada kecamatan Bengalon sebesar 9 , 76

persen . Diikuti oleh keca matan Sangatta Selatan yang mempunyai sebaran penduduk sebesar 7 , 35

persen . Dalam konteks ini, Kecamatan Sangatta Utara , Kecamatan

Bengalon dan

Kecamatan

Sangatta Selatan mempunyai potensi aktivitas pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh penduduk secara teoritis dan empiris merupakan komponen utama dalam laju aktivitas perekonomian .

Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Kutai Timur terbanyak

berada pada kelompok umur 10 - 1 4

dengan jumlah 4 3 .3 28

jiwa

y ang ditunjukkan pada Tabel

1. 4

Di ikuti

dengan kelompok umur 5 - 9

dengan 4 2 . 6 0 3

jiwa dan terbesar

ketiga pada

kelompok u mur 3 0 - 3 4

tahun se jumlah 39 . 6 5 5

jiwa.

Tabel

1. 4

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Umur

Tahun

2018 - 201 9

Kelompok Umur

Proporsi Penduduk

201 8

201 9

0 - 4

21.584

23.105

5 - 9

42.302

42.603

10 - 14

42.256

43.328

15 - 19

38.336

38.903

20 - 24

37.377

38.365

25 - 29

41.412

38.624

30 - 34

42.337

39.655

35 - 39

40.336

38.699

40 - 44

33.761

34.160

45 - 49

27.043

27.642

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Kelompok Umur

Proporsi Penduduk

201 8

201 9

50 - 54

20.382

21.208

55 - 59

13.116

14.082

60 - 64

8.604

9.762

65 - 69

5.703

5.681

70 - 74

2.999

3.375

>74

3.212

3.713

Ju mlah

420.760

422.905

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap

tahunnya. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.

Tabel 1. 5

Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2018 –

2019

Variabel

Tahun

201 8

201 9

Angka P engangguran (Jiwa)

1.992

1.772

Angka setengah menganggur (Jiwa)

20.496

29.527

Angkatan Kerja (AK)

(Jiwa)

177.202

186.535

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) (%)

58,54

61,95

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

1,12

0,95

Rasio Ketergantungan (%)

39,00

40,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 1. 5

disajikan dinamika ketenagakerjaan lainnya. Secara umum informasi yang tersaji mulai dari angka pengangguran

men galami penurunan dari tahun 201 8 sebesar 1.9 92 jiwa dan pada tahun

201 9

sebesar 1.772

jiwa . Sama halnya pada Angkatan Kerja yang men galami penurunan pada tahun 2018

sebesar 177.202

jiwa menjadi 186.535

jiwa di tahun 2019, sehingga berimplikasi pada tingkat pengangguran terbuka

(TPT) . Tingkat P engangguran T erbuka (TPT)

mengalami

kenaikan

dari 1, 12 % di t ahun 201 8

menjadi 0,95 % pa da tahun 2019 . Penurunan angka pengangguran menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi . Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

tahun 201 8

sebesar 58 , 54 %, mengalami kenaik an

menjadi 61,95 % pada tahun 2019 .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Rasio ketergantungan menunjukkan perbandingan penduduk usia non produktif dengan penduduk

usia produktif. Pada tahun 201 8 , rasio ke tergantungan adalah sebesar 3 9 , 0 0 %. Dari nilai tersebut, pada tahun 201 9

mengalami kenaikan

rasio ketergantungan menjadi 40,45 %. Ni lai rasio ketergantungan ini m enunjukkan bahwa pada tahun 201 8

dari 100 orang usia produk tif menanggung beban sebanyak 39,00

orang pe nduduk sedangkan pada tahun 201 9

menjadi 40,45

orang. S ecara relatif telah terjadi kenaikan

beban usia produktif.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja berdasarkan dengan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 - 2019

terlihat pada Tabel 1. 6

Tabel 1. 6

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lap angan Pekerjaan Utama Tahun 2018 – 2019

Sektor/

201 8

201 9

Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah

Pertanian

44.075

28,49

52.738

33,97

Pertambangan

20.554

13,29

32.902

21,19

Industri Pengolahan

4.634

3,00

3.807

2,45

Listrik, Gas dan Air Bersih

759

0,4 9

628

0,40

Bangunan

6.504

4,20

9.467

6,10

Perdagangan, Hotel dan Restoran

12. 324

7,97

23.931

15,42

Pengangkutan dan Komunikasi

5 .630

3,64

3.417

2,20

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

6.170

3,99

244

0,16

Jasa Kemasyarakatan

8 .692

5,62

2.198

1,42

Bidang Lainnya

45,372

29,33

25.904

16,69

T o t a l

1 5 4.714

100,00

155.236

100,00

Sumber:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Dinas Pert anian Kabupaten Kutai Timur 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur tahun 201 9

berubah secara signifikan dibanding dengan tahun 2018 . Terdapat beberapa sektor yang men galami peningkatan di tahun 201 9

tetapi juga terdapat yang mengalami penurunan. Peningkatan ter b e s ar terjadi di sektor pertanian sebesar 3 3 , 97

% dari 28,49

tahun 2018 . Kemudian diikuti oleh peningkatan

di se ktor Pertambang an dari 13 , 2 9

di tahun 201 8

menjadi 21,19

di tahun 2019 . Peningkatan persentase jumlah tenaga kerja juga terjadi pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dari 7,97 %

tahun 2018 menjadi 15,42 %

di tahun 2019. Penurunan persentase jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan ker ja terjadi pada sektor Industri Pengolahan , sektor listrik, gas dan air bersih, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Jasa Masyarakat

dan Bidang Lainnya.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1.4.2

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.4.2.1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah k emampuan suatu daerah dalam membangun ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan tolok ukur keberhasilan kegiatan ekonomi di suatu dae rah.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, maka semakin berkembang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indik ator kesejahteraan masyarakat.

L aju P ertumbuhan E konomi Kabupaten Kutai Timur dengan migas pada t ahun 201 9

adalah 7 , 97 %, tanpa migas sebesar 8 , 00 %, serta tanpa migas dan batubara mencapai 4 , 53 % . Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas dan Batu Bara terjadi penurunan dari 5,34% tahun 2018 menjadi 4,53% pada tahun 2019, akan tetapi s ecara umum laju pertumbuhan ekonomi 2

(dua) tahun terak h ir terjadi pen ingkat an yang cukup signifikan .

leb ih lengkap dapat di lihat pada Tabel 1. 7

Tabel 1. 7

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8

–

201 9

Tahun

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Dengan Migas

Tanpa Migas

Tanpa Migas & Batubara

2018

2 , 34

2 , 35

5 , 34

2019

7,97

8,00

4,53

Sumber

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Kutai Timur . Gambaran kondisi perkembangan PDRB Kabup aten Kutai Timur dalam periode 2 (Du a) tahun terakhir secara lebih lengkap dapat dilihat

pada tabel

berikut .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Tabel

1. 8

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Ata s Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2019

Tahun

Dengan Migas (Rp)

Tanpa Migas (Rp)

Tanpa Migas dan Batu Bara (Rp)

201 8 *

3 53 . 304 . 352 , 00

3 52 . 097 . 392 , 0 0

86 . 074 . 016 , 00

2019 **

355.546.830,00

354.413.636,00

87.546.051,00

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel

1. 8

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkapita

Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 201 8

sebesar Rp 3 53 .3 04 .3 52 , 00

juta dan pada tahun 201 9

meningkat

sebesar Rp 3 55 . 546 . 830 , 00

juta. Pada periode yang sama, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas me ningkat

dari Rp 3 52 . 097 . 392 , 0 0

juta menjadi Rp 3 54 . 413 .6 36 , 0 0

juta. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu

bara juga mengalami

peningkatan dari Rp 86 . 074 . 016 , 00

j uta menjadi Rp 87 . 546 . 051 , 00

juta.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara dalam 2 (Du a ) tahun ter akhir yaitu tahun 201 8

hingga 201 9

terus mengalami kenaikan

secara signifikan .

Komponen pendukung PDRB Kutai Timur terdiri dari beberapa sektor

yang disajikan pada Tabel 1. 9

Sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor yang paling dominan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur dengan mengalami kenaikan

PDRB

dari tahun 2 01 8

ke tahun 201 9

tetapi jika dipersentasekan mengalami penurunan . Peran sektor

pertambangan diiringi dengan ke naikan pada sektor Pertanian, Kehutanan ,

Perikanan dan Jasa Pertanian, dimana pada tahun 201 8

sebesar 7 , 62 %

menjadi 7 , 65 %

pada tahun 201 9 , sedangkan sektor industri pen golahan juga mengalami peningkatan peran

dan terjadi penurunan persentase ,

di Tahun 201 8

sebesar 2 , 95 % terhadap PDRB

menjadi sebesar 2,89% di Tahun 2019. Selebihnya selain dari

ketiga sektor tersebut diatas juga di sumbang

dari

sektor -

sektor lainnya masih dibawah 2,00%.

Adapun struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2 (dua) tahun terakhir secara lebih lengkap dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1. 9

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 201 8

–

201 9

( Juta Rp)

Sektor Usaha

2018

2019 **

Harga B erlaku

Pertanian, Kehutanan , Perikanan dan Jasa Pertanian

9. 731 . 513 , 40

7 , 62

10.233.186,60

7,65

Pertambangan dan Penggalian

104 . 293 . 209 , 60

8 1,62

109.015.241,90

81,52

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Sektor Usaha

2018

2019 **

Harga B erlaku

Industri Pengolahan

3. 770 . 792 , 10

2,95

3.860.822,40

2,89

Pengadaan Listrik dan Gas

12. 352 ,3 0

0,01

13.662,90

0,01

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

1 4 . 2 9 6 , 80

0,01

15.430,70

0,01

Konstruksi

2. 420 . 00 7, 3 0

1,89

2.504.525,60

1,87

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

2 . 20 5.0 01 , 40

1,73

2.395.583,00

1,79

Transportasi dan Pergudangan

1. 337 .5 37 , 10

1,05

1.439.980,70

1,08

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

2 8 1. 520 , 80

0,22

306.518,60

0,23

Informasi dan Komunikasi

31 7 .2 98 ,9 0

0,25

336.875,90

0,25

Jasa Keuangan dan Asuransi

1 76 . 845 , 00

0,14

187.387,40

0,14

Real Estate

346 . 176 , 10

0,27

366.152,90

0,27

Jasa Perusahaan

84 . 294 , 00

0,07

89.829,60

0,07

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1.1 64 . 269 ,40

0,91

1.175.706,20

0,88

Jasa Pendidikan

1.23 9. 35 5, 30

0,97

1.360.796,30

1,02

Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial

16 9 . 756 , 80

0,13

186.520,70

0,14

Jasa Lainnya

215 . 358 , 60

0,17

236.852,50

0,18

Jumlah

127 . 779 .5 85 , 00

100,00

133.725.073,90

100,00

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

PDRB dengan Harga Konsta n dapat dilihat pada Tabel

1. 10 .

Dari tabel

tersebut dapat diketahui

bahwa Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Kutai Timur dengan migas atas dasar harga berlaku

pada tahun 201 8

sebesar Rp 1 2 7. 779 . 5 85, 0 0

juta

dan pada tahun 201 9

meningkat

sebesar Rp 1 3 3. 725 . 073 , 90

juta. Pada periode yang sama, PDRB atas dasar harga berlaku

tanpa migas me ningkat

dari Rp 1 2 7. 34 3.0 63 , 90

juta menjadi Rp 1 3 3 . 298 . 867 , 00

juta. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu

bara juga mengalami

peningkatan dari Rp 31. 130 . 389 ,3 0

juta menjadi Rp3 2 . 927 . 032 , 60

juta.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga konstan dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara dalam 2 (Du a ) tahun ter akhir yaitu tahun 201 8

hingga 201 9

terus mengalami kenaikan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Tabel

1. 10

Produk Domestik Regional Bruto Ata s Dasar Harga Konstan

Tahun 2018 - 2019

(Juta

Rp)

Uraian

Tahun

2018

2019 *

Dengan Migas

Harga Berlaku

12 7 . 779 .5 85 , 00

133.725.073,90

Harga Konstan 2010

88. 545 . 266 , 40

95.604.475,00

Tanpa Migas

Harga Berlaku

12 7 . 343 . 063 , 90

133.298.867,00

Harga Konstan 2010

8 8 . 228 . 628 , 80

95.284.358,30

Tanpa Migas dan Batu Bara

Harga Berlaku

3 1 . 130 . 389 , 30

32.927.032,60

Harga Konstan 2010

20. 353 . 474 , 70

21.276.188,80

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan.

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan penduduk dibawah standard hidup layak, namun harus ada dimensi lain yang harus diperhati kan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 1. 11

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 7 - 201 9

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Persentase (%)

201 7

31.950

9,29

201 8

33 . 02 4

9,20

201 9

35.314

9,48

Sumber:

a) BPS Kutai Timur Tahun 201 9

Tabel 1. 11

menunjukkan terdapat p eningkatan yang signifika n

pada jumlah penduduk miskin pada tahun 201 9

diba nding tahun 201 8

sebesar 2.290

orang . F aktor utama yang memengaruhi

kenaikan jumlah penduduk miskin adalah adanya peningkatan garis kemiskinan ,

pertambahan pe nduduk yang cukup signifikan

dan adanya faktor –

faktor lain yang mempengaruhi terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin .

Tahun 201 8

garis kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp470.228 ,00 * *

per orang

per bulan , namun pada tahun 201 9

garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 512.000 ,00 * *

pe r orang per bulan (BPS, 2019 ). Tetapi karena pertambahan penduduk p ada Tahun

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

2019

berbanding lurus dengan

pertambahan penduduk

miskin, maka secara presentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur juga mengalami pen ingkat an sebesar 0, 28 % dari 9,2 0 % menjadi 9, 48 %.

P ergeseran g aris kemiskinan berakibat jumlah penduduk miskin bertambah ,

sehingga diperlukan penanganan serius dalam pengentasan kemiskinan

melalui

integrasi dan sin kronisasi program penanggul an gan kemiskinan pusat, daerah serta semua stakeholder. Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan antara lain : Program Gerakan Pembangunan Desa Ma ndiri

dan Terpadu

( Gerbang Desa Madu ), Bantuan Pangan Non Tunai

( BPNT ), Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa (DD) stimulan rumah layak huni, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (KUBE) dan lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat secara lebih luas diukur melalui Human Development Index

(HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran gabungan dari tiga dimensi tentang pembangunan manusia, antara lain panjang umur dan menjalani hidup sehat yang diukur dari usia harapan hidup serta dimensi terdidik yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi. Kemudian , dimensi ketiga adalah mem iliki standar hidup yang layak

diukur d ari paritas daya beli.

Perubahan mendasar perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator Harapan Lama Seko lah (HLS) menggantikan indeks

Angka Melek Huruf (AMH). Dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Perkapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita dalam perhitungan indeks standar hidup. Selain merupakan kesepakatan global,

metode baru ini diharapkan dapat memotret perkembangan pembangunan manusia dengan lebih tepat. Peningkatan IPM di Kabupaten Kutai Timur mengindikasikan pe rbaikan

sosial ekonomi

masyarakat

yang berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat baik dari se gi kesehatan, pendidikan

dan kesejahteraan ekonomi.

Tabel 1. 12

Komponen

yang Mempengaruhi Indek s

Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 20 1 7 - 20 1 9

I P M

Satuan

201 7

2018

2019

1 .

Angka Harapan Hidup

Tahun

72, 45

72,51

72,76

2 .

Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

8,96

9,06

9,08

3 .

Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,45

12,65

12, 78

4 .

Pengeluaran Per Kapita

R ibu rupiah

10.273

10.614

11.196

IPM

71,43

72,56

73,49

Sumber : 1) Badan Pusat Statistik Tahun 2019

2) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Berdasarkan Tabel 1. 12

Angka Harapan Hidup Tahun 201 9

mengalami peningkatan dari 72, 51

tahun pada T ah un 201 8

menjadi 72, 76

tahun. Peningkatan juga terjadi pada

Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2019 dari 9 , 0 6

tahun pad a tahun 201 8

menjadi 9,0 8

tahun . Pengeluaran per kapita meningkat d ari Rp 10 . 614 .000,00 Tahun 201 8

menjadi Rp 1 1 . 198 .000,00 Tahun 201 9 . Perbaikan 3 (tiga) indikator di atas memperlihatkan terjadinya peningkatan pembangunan

sumber d aya manusia yang

ditunjukkan

oleh IPM , dimana Tahun 201 8

sebesar 7 2 , 56

menjadi

7 3,49

pada T ahun 201 9 .

Indeks Pembangunan Desa

Gerakan

Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang

Desa M adu),

adalah program pembangunan yang difokuskan dan dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh BAPPENAS RI. Hasil dari perbaikan IPD adalah meningkatkan status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri .

IPD mengkategorikan

desa ke dalam tiga kelompok , yaitu Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Terdapat lima dimensi

yang diukur yaitu

Pelayanan Dasar

Kondisi Infrastruktur

Aksesibilitas/Tranportasi

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Kutai Timur tergolong dalam kategori desa berkembang mul ai dari tahun 2016 hingga 201 9 . IPD Kabupaten Kutai Timur pada tahap awal perhitungan yang dilakukan oleh BAPPENAS Tahun

2014 sebesar 56 ,37. Tahun 201 6 - 20 20

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penilaian IPD di 139 desa. Hasil penilaian menunjukkan nilai IPD Kabupaten Kutai Timur men galami peningkatan menjadi 6 1,93

pada Tahun 201 8

dan meningkat lagi menjadi 6 3 , 9 7

pada Tahun 201 9 .

Tabel

1. 13

Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 - 2019

Tahun

Satuan

IPD

1 .

2017

Indeks

60,67

2 .

2018

Indeks

61,93

3 .

2019

Indeks

63,97

Sumber data : Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 201 9

Dari hasil penilaian IPD pada 139 desa menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah des a tertinggal dari 1 2

desa ( 8,63 %) Tahun 201 7

menjadi 1 0

desa ( 7 , 19 % ) Tahun 201 8

dan 7

desa ( 5 , 04 %)

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tahun 201 9 . Desa berkembang mengalami pen urun an dari 1 1 9

desa ( 8 5,61 %) Tahun 201 7

menjadi 11 6

desa (8 3 , 45% ) Tahun 201 8

dikarenakan ada beberapa desa meningkat menjadi desa mandiri. Selanjut terjadi

p en ingkatan

pada Tahun 201 9

yaitu 11 7

desa (8 4 , 17 %). D esa mandiri mengalami p eningkatan dari 8

desa ( 5 , 76 %) Tahun 201 7

menjadi 13

desa ( 9 , 35 % ) Tahun 201 8

dan 15

desa ( 10 , 79 %) pada Tahun 201 9 .

Tabel 1.1 4 .

Indeks Pembangunan Desa (IPD ) Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 7 - 20 1 9

Kategori Desa

201 7

201 8

201 9

Jumlah

Desa Tertinggal

8,63

7,19

5,04

Desa Berkembang

119

85,61

116

83,45

117

84,17

Desa Mandiri

5,76

9,35

10,79

Jumlah

139

100

139

100

139

100

Sumber data : Bap peda Kab. Kutai Timur Tahun 201 9

1.4.2.2

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pendidikan

Indikator utama dalam mengukur pemerataan akses pendidikan ada l ah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Selain itu, APS juga digunakan sebagai i ndikator dasar dalam melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah . Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Selain APS, juga digunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu

jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Untuk menunjuk k an persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan maka digunakan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut ini merupakan data Angkatan Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Tabel 1.1 5 .

Persentase APK , APM dan APS

Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 20 18 - 2019

Jenjang Pendidikan

Satuan

2018

2019

APK

APM

APS

APK

APM

APS

Sekolah Dasar (SD)

126,29

111,18

118,68

127,60

114,47

120,06

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

98,90

74,26

82,55

104,43

75,21

76,66

Sumber : Dinas Pendidikan

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

2020

Pada Tabel 1.15

dapat di lihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SLTP

menurun

dari 98,9 0 %

di tahun 201 8

menjadi 104 , 43 % di tahun 201 9. A ngka P artisipasi K asar (APK) untuk SD juga mengalami peningkatan. Peningkatan

A ngka P artisipasi K asar (APK) menunjukkan keberhasilan program

pendidikan .

Pada Angka Pa rtisipasi Murni (APM) tahun 2018 mengalami kenaikan

pada tingkat SD dan SLTP.

Hal ini menunjukkan bahwa 111,18 % anak yang usia sekolah dasar dapat bersekolah tepat waktu, sedan gkan tingkat SLTP sebesar 74,26 % dari anak usia sekolah tingkat pertama yang mengenyam pendidikan tingkat SLTP. Sementara untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) m engalami kenaikan dar i 118 , 68 % di tahun 2018

menjadi 1 20 , 06 % di tahun 201 9 . U ntuk tingkat SLTP mengalami penurun an dari 8 2 , 55 % di tahun 2 01 8

menjadi 76 , 66 % di tahun 201 9 .

Persentase APS menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia 7 - 12 tahun, sekitar 1 20

orang masih duduk di bangku SD

dan setiap 100 orang penduduk usia 13 - 15

tahun , sekitar 77

orang masih duduk di bangku SLTP.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua siswa mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan sehingga perbaikan yang perlu dilakukan utama yaitu pada jenjang SLTP.

Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pem bangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan pent ing dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Peningkatan pembangunan dalam bidang kesehatan diselenggarakan dari sisi kualitas pelayanan maupun aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan. Perkembangan da mpak pembangunan bidang keseha tan masyarakat hingga tahun 2019

digambarkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kelahiran Total (AKT).

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 1.1 6 .

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan

Rasio Ketergantungan T ahun 201 8 – 2019

No.

Kegiatan

Satuan

2018

2019

Angka Kelahiran Total

Per Bayi

7.058

7.995

Angka Kematian Bayi

Per 1000 kelahiran hidup

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,51

72.76

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Tabel 1. 16

menunjukkan A ngka Kelahiran Total

(AKT) atau Total Fertility Rate (TFR)

yang terjadi tahun 201 8

sebesar 7 . 058

Angk a Kematian Bayi (AKB) tahun 201 7 sebanyak 8 bayi

sedangkan pada tahun 2018 sebesar 9 bayi

per 1000 kelahiran.

Pada Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan tingkat kesehatan pendudu k yang semakin baik, tahun 201 8

AHH di Kab upaten Kutai Timur sebesar 72, 51

tahun menjadi 72, 76

tahun 201 9 .

Selaras dengan

angka harapan hidup yang baik.

1.5

STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang me muat pengaturan tentang Perangkat Daerah, Pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan kriteria tipelogi perangkat berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah dengan variabel umum dan variabel teknis.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Bab III (Pasal 3) dengan susunan sebagai berikut :

Sekretariat Daerah;

Badan;

Sekretariat DPRD;

Kecamatan;

Inspektorat Daerah;

Kelurahan;

Dinas Daerah;

Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri dari 3

asisten, 12 bagian, 1 Inspektorat Daerah, 27 dinas, 7

kantor/badan,18 Kecamatan dan 2 Kelurahan.

1.5.1

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang secara kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya selanjutnya d iatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 dan diperbaharui dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 maka Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh seorang Sek retaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

serta pelayanan administratif.

Sektretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dibantu oleh 3

asisten dan 12 bagian yaitu :

•

Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat

•

Bagian Tata Pemerintahan

•

Bagian Hukum

•

Bagian Kerjasama

•

Bagian Kesejahteraan Rakyat

•

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

•

Bagian Perekonomian

•

Bagian Administrasi Pembangunan

•

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

•

Bagian Sumber Daya Alam

•

Asisten Administrasi Umum

•

Bagian Umum

•

B agian Organisasi

•

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

•

Bagian Perencanaan dan Keuangan

1.5.2

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dang fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam mela ksanakan tugasn ya secara tek nis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.5.3

DINAS DAERAH KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui desentralisasi dan dapat

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Organisasi Dinas Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9 .

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Kesehatan

1 0 .

Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Pendidikan

1 1 .

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pertanian

1 2 .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Perkebunan

1 3 .

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan

14 .

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Kelautan dan Perikanan

15 .

Dinas Kebudayaan

8 .

Dinas Sosia l

16 .

Dinas Pariwisata

17 .

Dinas Pekerjaan Umum

23 .

Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

18 .

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

24 .

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 9 .

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

25.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

20 .

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

26.

Dinas Perhubungan

21 .

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27 .

Dinas Lingkungan Hidup

22 .

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.5.4

BADAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Susunan Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daera h

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.5.5

KECAMATAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berke du dukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan.

1.5.6

KELURAHAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016, Kelurahan

mempunyai tuga menyelenggarakann urusan pemerint ahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat. Adapun jumlah kelurahan di Kab upaten Kutai Timur sebanyak 2 Kelurahan.

1.6

PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Isu - isu strategis yang terjadi di suatu daerah merupakan bagian penting dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan daerah. Untuk memperoleh isu - isu strategis diperlukan analisi s terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Selain identifikasi isu strategis, permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan untuk mencari alternatif solusi dalam kebijakan pembangunan d aerah. Analisis isu strategis dan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan rujukan dalam menentukan kebijakan strategis pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun.

Tahapan pencapaian visi , misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode tahun 2016 - 2021 yaitu :

Tahun 2016 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Tahun 2017 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Pedesaa n

Tahun 2018 : Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan

Tahun 2019 : Pemantapan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan

Tahun 2020 : Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tahun 2021 : Penciptaan Produk Unggulan yang Memiliki Daya Saing

Sejalan dengan tema permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka mendukung prioritas pembanguna n nasional 2019

maka tema program pembangunan pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

adalah Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan.

Oleh karena itu, penekanan program pembangunan Kabupaten Kutai Timur yaitu meningkat pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan titik penekanan pada penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur dalam upaya pencapaian daya saing kompeti tif perekonomian berbasis agribisnis berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini untuk memastikan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki landasan pembangunan yang mantap guna menuju pencapaian perekonomian yang k uat, inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur diarahkan ke dalam tiga kata kunci, yaitu 1) Desa Membangun, 2) Daya Saing Agribisnis dan Agroindustri, dan 3)

Kemandirian yang diterjemahkan sebagai Desa Mandiri. Pencapaian tiga

aspek ini memerlukan fokus yang memungkinkan pencapaian secara terencana dan terpadu. Berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 , penjabaran dari tiga aspek tersebut sebagai berikut:

Peningkatan Pelayanan Dasar

1.1

Peningkatan Aksesibi litas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tak terduga. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemau an dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi

–

tingginya

dapat terwujud. Berbagai upaya peningkatan aksesibilitas

dan kualitas

pelayanan

kesehatan di Kutai Timur, dimaksudkan untuk menyelenggara kan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif sebagai pondasi pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis yang berkelanjut an.

1.2

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor –

sektor

pembangunan lainnya, termasuk pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan agroindustr i . Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berku alita s , berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pa sar tenaga kerja, sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

1 -

Peningkatan Infrastruktur

2.1

Peningkatan Pembangunan Pedesaan

Hubungan antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang telah menimbulkan berbagai permasalahan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kesenjangan

pengembangan kawasan perdesaan dimaksudkan untuk memperhatikan simpul - simpul pertumbuhan ekonomi. Untuk itu desa harus didorong

menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer, melainkan juga mam pu menghasilkan bahan - bahan olahan atau industri hasil pertanian. Agenda peningkatan pembangunan wilayah Perdesaan, dimaksudkan untuk menghadapi dua kenda la utama yaitu masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitas atau ketersediaan infrastruktu r wilayah.

2.2

Peningkatan Infrastruktur Dasar Kawasan Pemukiman

Investasi infrastrurktur merupakan salah satu strategi pembangunan dengan tujuan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat

dan juga merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan daya saing daerah . Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa.

1.7.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen LKj - IP Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF

yang menyajikan ringkasan isi dari LKj . IP Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 ;

BAB I PENDAHULUAN,

menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan serta menguraikan secara singkat mengenai penjelasan secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, deng an penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA,

menguraikan secara singkat tentang Reformasi Birokrasi dan Manajeman Perubahan

Kabupaten Kutai Timur, Inovasi dan Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, serta menguraikan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJM D ) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 yang terdiri dari

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

visi dan misi pembangunan, tujuan, sasaran, strategi, program pembangunan daerah, perjanjian

kinerja Tahun 2019

serta penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA , menguraikan A kuntabilitas K inerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi tentang C apaian K inerja, E valuasi Kinerja dan menguraikan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 201 9

serta Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP , menguraikan tentang kesimpulan umum atas capian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya;

Lampiran: Surat

P ernyataan Reviu dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur da n Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 dan 2020 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

enetapan p erjanjian kinerja tahunan

dan indikator kinerja berdasar kan program, kebijakan dan sasaran harus segera disusun satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah disahkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk mengimplementasikan sasaran, indikator dan target dari program yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021.

P erjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pro g ram dan kegiatan yang dis ertai dengan indikator kinerja. Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja perangkat daerah dan aparatur

perangkat daerah . Perjanjia n kinerja juga sebagai dasar penilaian keberhasilan

atau kegagalan pencapaian t ujuan dan sasaran organisasi, selain itu juga

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

kepada aparatur perangkat daerah . Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diukur

me lalui capaian indikator kinerja yang

tercermin dari outcome dan output

suatu program dan kegiatan.

P enyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah K abupaten Kutai Timur Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8

Tahun 201 8

tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ka bupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 ,

dan

P eraturan Bupati

Kabupaten Kutai Timur Nomor 21

Tahun 201 9

tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemer intah Daerah (RKPD) Tahun 201 9 .

2.1 .

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi b irokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya tuntutan

publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah

dalam penyediaan layanan publi k . Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, yang memerlukan adanya perubahan besar dalam par a digma dan tata kelola p emerintahan.

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

Gunung Kars t

Kab. Ku tai T im ur

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak u ntuk dilaksanakan pada saat biro krasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan

publik berjalan tersendat, bertele - tele, in - efisien, organisasi y ang terlalu besar dan kaku, KKN

serta permasalahan birokrasi lainnya.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, reformasi birokrasi ke depan perlu diarahkan pada upaya - upaya untuk; (i) menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan

dalam bentuk KKN dengan menerapan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) ; (ii)

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara; dan (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebut uhan masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi sebagaimana disebutkan di atas tidaklah m udah.Hal ini memerlukan suatu penelaa han yang mendalam terhadap permasalahan dan penyebab yang menjadi isu strategis reformasi birokrasi.Di samping itu, perlu upaya yang l ebih komprehensif untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus diambil. Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut ,

ada beberapa isu strategis dalam pembenahan birokrasi yaitu berkaitan dengan masalah - masalah:

Pemerintahan yang bersih (clean government) .

Aktualisasi prinsip - prinsip kepemerintahan yang baik ( Good Governance ) .

Kompetensi Sumber daya manusia

Aparatur.

Pelayanan publik.

Desentralisasi kewenangan.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah telah menerbitkan beberap a peraturan perundang - undangan antara lain Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden tersebut secara khusus memerintahkan kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip - prinsip ke pemerintahan yang baik dilingkungannya, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, serta bersama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Menindaklanjuti Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan Kesepakatan Bersama dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Peme rintaha n Provinsi dan Kabupaten

Kutai Timur.

Pelaksanaan penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur didas arkan pada :

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur Nomor SKB/01/M.PAN/01/2009 dan Nomor 119/394/Pem.D/2009 tentang Program Ker ja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang baik sebagai upaya Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se - Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan D aerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan P emerintah Kabupaten Kutai Timur.

Peratur an Daer ah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025;

Untuk maksud tersebut dibutuhkan rangkaian aktivitas yang berkesinambungan yang tertuang dalam dokumen Rencana Aks i Program Percepatan Reformasi Birokrasi khususnya pada Pemer intah Kabupaten Kutai Timur Pro v insi Kalimantan Timur.

2.1.1.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Road Map R eformasi Birokrasi itu sendiri

merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi P emerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2016 –

2021 . Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timu r adalah untu k memberikan arah

mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan aku n tabilitas kinerja.

Doku men Draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target - target yang telah ditetapkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan 6 dari 8

area perubahan sebagaimana terlampir dib awah ini. B erbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing - masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Adapun 8

Rencana aksi area perubaha n yang dimaksud adalah :

Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Penataan Perundang - Undangan

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Tata Laksana

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Penguatan Pengawasan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.1. 2 . INOVASI REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1. 2 .1. Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dalam Rangka meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien maka dibentuklah

pelayan an perizinan terpadu satu pintu yangdi selenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses, dan mengeluarkan kepetusan perij inan dan non perijinan yang ditetapkan oleh penyelenggara perijinan dan non perijinan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Untuk hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpad u Satu Pintu berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Timur antara lain :

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Mempersingka t proses pelayanan.

Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti

dan terjangkau.

Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur mempunyai prinsip sebagai berikut :

Keterpaduan.

Ekonomis.

Koordinasi.

Pendelegasian atau pelimpahan wewenang.

Akuntabilitas.

Aksessibilitas.

Bentuk pelayanan perijinan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timu r antara lain: IMB,HO,SIUP,TDP dan IUJK.

2 .1. 2 . 2.

Pelayanan Publik –

Smart City

merupakan salah satu konsep manajemen wilayah yang mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan wilayah. Selain itu, konsep Smart City juga dapat menciptakan interaksi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Konsep Smart City tidal terlepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaata n dan pengembangan sumber daya yang dimiliki.

Penerapan konsep Smart City di Kabupaten Kutai Timur bukan merupakan tujuan akhir, namun menjadi salah satu proses untuk mewujudkan kawasan yang nyaman ditinggali oleh masyarakat serta mampu merespon tantangan global. Oleh karena itu, terdapat berbagai asp ek kunci sebagai syarat agar Kabupaten Kutai Timur dapat menjadi wilayah yang cerdas. Mulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal, hingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari kegiat an dari inovasi daerah pelayanan publik Smart City yaitu :

Tujuan dari kegiatan dari inovasi daerah pelayanan publik Smart City adalah :

Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan.

Meningkatkan kompetensi SDM peng elola TIK.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomu lokal berbasis pada pemanfaatan TIK.

Meningkatkan Aksesbilitas, integrasi system dan pemanfaatan informasi.

Meningkatkan pemanfaatan potensi kearifan lokal.

Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan TIK.

Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan kawasan di pusat kota.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tujuan dari kegiatan dari inovasi daerah pelayanan publik Smart City adalah :

Meningkatnya kualitas layanan publik.

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Meningkatnya kualitas pe ngelolaan TIK.

Meningkatnya kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat dan Meningkatnya persentase PAD.

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi.

Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata.

Terintegrasinya system informasi.

Meningkatnya keamanan dan kete rtiban lingkungan, meningkatnya kualitas layanan pendidikan, meningkatnya penggunaan pengendali dan pengamanan lalu lintas, meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang, meningkatnya cakupan layanan kesehatan, dan meningkatnya kualitas layanan hidup.

Sumber daya manusia yang dilibatkan dalam inovasi Smart City merupakan sinergitas antar pemerintah di Kabupaten Kutai Timur, yang diantaranya adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pe ndapatan Daerah (BAPPENDA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMD &PTSP), Sekretariat Daerah (SETKAB), dan Dinas Komunikasi, In formasi Persandian, dan Statistik (KOMINFOPERSTIK).

2.2 . RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 merupaka n kerangka pembangunan strategis

Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur untuk periode 5

(lima)

tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjaba ran visi, misi d an program Kepala Daerah.Penyusunan RPJMD

harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Mene ngah Nasional (RPJMN) yang sedang berjalan.

P rogram dan kegiatan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016 - 2021, diturunkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan perangkat daerah untuk menyusun Indikator Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Perjanjian kinerja tersebut dituangkan da lam kont r ak kerja antara Kepala Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Bupati Kutai Timur. Kontrak kerja dimaksud merupakan perjanjian kinerja ( Penetapan Kinerja )

masing - masing Perangkat Daerah

yang memuat sasaran, indikator, target capaian, program

dan kegiatan termasuk anggarannya.

Penetapan Kinerja Perangkat Daerah atau Perjanjian Kinerja ini, maka pada akhir tahun akan diukur dan dievaluasi pencapaiannya yang

selanjutnya disusun

dalambentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j - IP)

Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP)

Perangkat Daerah tersebut menjadi bahan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur.

2.2 . 1 .

VISI

Perumusan Visi

Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan dan konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur.

Maksud dari harmonisasi/sinkronisasi tersebut adalah guna diperolehnya integrasi dan sinergi program - program pembangunan. Dalam konteks nasional, pembangunan daerah merupaka n upaya untuk mendukung pemerintah pusat. Selain itu pembangunan daerah harus mempertimbangkan keterkaitan antara rencana yang satu dengan rencana yang lain dalam rangka mewujudkan cita - cita bangsa dan negara. Cita - cita Kabupaten kutai Timur tahun 2016 - 202 0 adalah bisa usaha produksi dan tumbuh berkembang.

Berdasarkan sudut pandang diatas dan sebagaimana dijelaskan dalam telaah dokumen perencanaan termasuk Visi Kabupaten Kutai Timur, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis maka

untuk memajukan Kabupaten Kutai Timur ke depan, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA KEM A ND I RIAN KUTAI TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI ”

Pernyataan v isi

Kabupaten Kutai Timur terbentuk dalam satu kalimat yang mengandung tiga kata kunci , yaitu kemandirian, agribisnis, dan agroindustri . Paparan dari ketiga kata kunci ini dijabarkan pada bagian dibawah ini.

Kemandirian

dalam visi Kabupaten Kutai Timur menga ndung arti kemampuan untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Kemampuan dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan send iri. Dalam Membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah. Kemandirian ini tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, ketahanan e konomi wilayah yang disertai dengan ketahanan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, kemampuan aparatur pemerintah dan aparatur penengak hukum dalam menjalankan tugasnya, terus meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan yang bersumb er dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari daerah lain, serta kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah .

Agribisnis

dalam visi Kabupaten Kutai Timur mengandung arti adany a berbagai bisnis komoditas pangan utama maupun ungggulan, baik produksi, pengolahan, dan pemasarannya yang diharapkan berdaya saing tinggi dibanding dengan daerah lainnya sebagai andalan pembangunan pertanian dan perdesaan yang berkelanjutan. Peran strat egis pengembangan agribisnis diutamakan menjaga ketahanan dan penyediaan bahan pangan. Selain itu agribisnis tersebut juga berperan dalam mewujudkan pemerataan partisipasi dan distribusi hasil pembangunan berbasis sumberdaya dan tenaga kerja perdesaan. Agr ibisnis yang tercipta di Kabupaten Kutai Timur akan diarahkan menjadi pondasi pembangunan agroindustri yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Agroindustri

dalam visi Kabupaten Kutai Timur mengandung arti pemanfaatan hasil - hasil pertanian unggulan dal am arti luas dan sumberdaya lainnya secara optimal untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing serta menciptakan lapangan kerja produktif bagi masyarakat. Agroindustri di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perkem bangan ekonomi daerah secara umum dan khususnya ekonomi masyarakat perdesaan.

2.2. 2 . MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 20 21 maka

ditetapkan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan

yang menjadi alasan utama suatu organisasi berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders

pembangunan. Berdasarkan visi diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

M eningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.

Meningkatkan

i nfrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Mengoptima lkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

2.2. 3 .

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran diperlukan agar program pembangunan Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 dapat berjalan secara terencana, terpadu dam memungkinkan pencapa ian hasil secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini , maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi Meningkatkan Kualitas Sumber

daya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha

Esa , dengan tujuan:

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pe an mbangunan agribisnis dan agroindustri , dengan tujuan:

Peningkatan kemampuan da ya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis.

Peningkatan kemampuan daya saing ekonomi daerah menuju pembangunan agroindustry.

Mewujudkan sektor - sektor unggulan dalam mendukung daya saing ekonomi daerah.

Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang

Berkualitas Secara Merata , dengan tujuan:

Peningkatan kualitas insfrastruktur dasar yang merata.

Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang agrobisnis.

Misi

Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia , dengan tujuan:

Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pro fesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik , dengan tujuan:

Peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel

2.1 .

Matrik Hubungan antara Misi,Tujuan

dan Indikator

Misi

Tujuan

Indikator

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada tuhan Yang Maha Esa

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Hidup

Persentase Penduduk Miskin

Keluarga Prasejahtera & Keluarga Sejahtera 1

Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks P embangunan G ender

Kota Layak Anak

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri

Peningkatan

Kemampuan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Penguatan Cadangan Pangan

Mewujudkan Sektor - Sektor Unggulan Dalam Mendukung

Daya Saing Ekonomi Daerah

1 2

Pertumbuhan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Merata

1 4

Indeks Pembangunan Desa

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Lebih Bagi Kehidupan Manusia

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Ketaatan Terhadap RTRW

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Peningkatan Implementasi Tata Kelola Pemerintahn Yang Baik

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Opini BPK

Indeks Kepuasan Masyarakat

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan k egiatan

da lam rangka merealisasikan misi.

2.2. 4.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Da lam sasaran dirancang pula indik ator sas aran.Yang dimaksud dengan indik ator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing - masing.

Seba gaimana keterangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan sasaran pembanguna n yang mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Misi Meningkatkan Kualita s Sumber Daya Manusia Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa , dengan sasaran :

Terwujudnya SDM Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Jenjang Pendidikan.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan.

Misi Mewujudkan Daya saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri , dengan sasaran :

Terwujudnya

Daya Saing Daerah Berbasis Agribisnis.

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan.

Terwujudnya Kepastian Dukungan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Meningkatnya Peran BUMD Dan Industri

Terhadap Peningkatan PAD.

Terwujudnya Kawasan Berbasis Ekonomi Kreatif.

Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata , dengan sasaran :

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur.

Terwujudnya Daya Sa ing Lingkungan Melalui Kualitas Infrastruktur Penunjang Agribisnis Menuju Agroindustri.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Misi , Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Sehat Bagi Kehidupan Manusia

dengan sasaran :

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif Dan Efisien.

Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik , dengan sasaran :

Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang P rofesional.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Tabel 2.2 .

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL (201 9 )

TARGET AKHIR (20 21 )

Terwujudnya SDM Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

0,0099

0,013

Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

72,47

73,30

Terwujudnya Daya Saing

Melaui Peningkatan Jenjang Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,48

12,50

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,43

73,36

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

Persentase Penduduk Miskin

8,89

8,45

Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1

17,97

16,87

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,01

1,00

I ndeks P embangunan G ender

Indeks

77,35

80,00

Kota Layak Anak

Indeks

Madya

Terwujudnya Daya Saing Daerah Berbasis Agribisnis

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

8,70

8,75

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Penguatan Cadangan Pangan

Ton

Meningkatnya Peran BUMD Dan Indistri Terhadap Peningkatan PAD

Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,22

1,01

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL (201 9 )

TARGET AKHIR (20 21 )

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

3,28

3,48

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

57,89

58,37

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

1 0

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif Dan Efisien

Ketaatan Terhadap RTRW

100

1 1

Terwujudnya Aparatut Pemerintahan Yang Profesional

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1,37

1,32

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Opini BPK

Predikat

WTP

Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

77,52

80,00

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

Jumlah

Sasaran stra tegis tersebut diupayakan u ntuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam RPJMD.

2.2.5.

STRATEGI

Strategi merupakan langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi yang diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan langkah - langkah penting untuk lebih mengefektifkan dan men ajamkan pencapaian tujuan dan arah pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur dengan menjadikan (peran dan kedudukan) sektor pertanian dalam arti luas (agribisnis dan agroindustri) sebagai andalan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah Kutai Timur.

Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan yaitu

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk beribadah.

Menciptakan pemerataan aksesib ilitas pendidikan.

Akreditasi pendidikan berkelanjutan.

Menciptakan pemerataan aksesibilitas kesehatan.

Akreditasi kesehatan berkelanjutan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat.

Menjamin tersedianya perlindungan sosial.

Menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha.

Menciptakan pemerataan aksesibilitas kesempatan kerja.

10.

Menciptakan harmonisasi antara pengusaha dan pekerja.

11.

Meningkatkan kompetensi.

12.

Memantapkan kelembagaan sektor agribisnis.

13.

Menerapkan teknologi tepat guna agribisnis.

14.

Menetapkan potensi komoditas unggulan.

15.

Meningkatkan produksi pangan utama.

16.

Memantapkan cadangan pangan.

17.

Mengurangi risiko kerawanan pangan.

18.

Mendukung KEK.

19.

Mengoptimalkan potensi daerah.

20.

Mendorong terwujudnya ekonomi kreatif.

21.

Membangun infrastruktur dasar yang memadai dan merata.

22.

Membangun infrastruktur penunjang agrobisnis.

23.

Mengelola lingkungan berbasis RTRW.

24.

Mengembangkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau.

25.

Melestarikan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

26.

Meningkatkan kompetensi dan integ ritas aparatur pemerintahan.

27.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

28.

Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan publik.

2.2.6.

PROGRAM PEMBANGUNAN

Sesuai pasal 1 ayat ( 5 ) , Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarak at yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.

Program pembangunan daerah merupakan gambaran keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah

daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Pencapaian visi,misi, dan tujuan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

dan sasaran Pemban gunan Kutai Timur 2016 - 2021 memerlukan prioritas pembangunan

agar pembangunan dapat berjalan secara terencana,terpadu dan memungkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien .

2.3.

PERJANJIAN

KINERJA

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 200 4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 , Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyusu n dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 201 9

yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yan g akan dicapai selama T ahun 201 9 .

Perjanjian

kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksankan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus perjanjian

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Ku tai Timur telah membu at perjanjian kinerja T ahun 201 9

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Sesuai R PJMD Kabupaten Kutai Timur 201 6

20 21 , rencana indikator yang harus

tercapai selama lima tahun dan setiap tahun sudah ditetapkan

targetnya, dan untuk

T ahun 201 9

telah ditetapkan indikator kinerja

pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 .

Perjanjian Kinerja Tahun 201 9

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Terwujudnya SDM Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

0,0099

Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

72,47

Terwujudnya Daya Saing Melaui Peningkatan Jenjang Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,48

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,43

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

Persentase Penduduk Miskin

8,89

Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1

17,97

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,01

I ndeks P embangunan G ender

Indeks

77,35

Kota Layak Anak

Indeks

Madya

Terwujudnya Daya Saing Daerah Berbasis Agribisnis

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

8,70

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Penguatan Cadangan Pangan

Ton

Meningkatnya Peran BUMD Dan Indistri Terhadap Peningkatan PAD

Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,22

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

3,28

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

57,89

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

1 0

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif Dan Efisien

Ketaatan Terhadap RTRW

100

1 1

Terwujudnya Aparatut Pemerintahan Yang Profesional

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1,37

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Opini BPK

Predikat

WTP

Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

77,52

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

Jumlah

2. 4 .

PENGHARGAAN

Kabupaten Kutai Timur ini merupakan salah satu daerah otonomi baru yang dinilai berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah.

Beberapa penghargaan dari berbagai lembaga nasional yang telah diterima berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, merupakan bukti bahwa Kabupaten Kutai Timur semakin menunjukkan eksist ensinya sebagai daerah yang berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berikut

beberapa jenis penghargaan Tahun 201 9 yang telah diterima

oleh Kabupaten Kutai Timur

beserta lembaga yang memberikannya, yaitu:

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak dengan Predikat Pratama oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Penghargaan Anugerah KiHajar (Kita Harus Belajar) Tahun 2019 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penghargaan dari Kementerian

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN - RB) atas Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Predikat Nilai B.

Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019 Peringkat kedua se - Kaltim.

Penghargaan ol eh Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2018 dengan capaian Opini WTP.

Penghargaan Panji terbaik I Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan terbaik II Bidang Kehutana n dan Bidang Gerakan Pramuka oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan - penghargaan tersebut diatas pada dasarnya merupakan pengakuan atas hasil kerja keras yang telah kita lakukan selama ini, yang dilakukan melalui suatu pertimbangan objektif berdasarkan hasil penilaian atau kajian mendalam dari beberapa indikator atau kroteria yang telah ditentukan. Namun demikian, kita sebaiknya bukan hanya berbangga atas prestasi yang dicapai, namun lebih dari itu justru sebagai pemicu untuk lebih meningkatk an prestasi kerja di masa - masa yang akan datang.

kuntabilitas kinerja adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungja wabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara perodik .

Dengan demikian S istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan

sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintahan

dalam

pencapaian

visi dan mis i i serta tujuan organisasi tersebut .

Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi dasar

evaluasi yang efektif

sebagai

upaya dan sarana perbaikan ki nerja i nstansi p emerintah .

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Timur

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

ber kewajiban m emberikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

(LKj - IP)

sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara m embandingkan target r ealisasi indikator sasaran

menggunakan

formulir penguku ran kinerja .

A tas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis . Pengukuran kinerja tersebut diinterpretasikan dengan kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan dan sangat memuaskan.

3 . 1 .

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan p elaksanaan

sasaran, program dan

kegiatan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah

m engacu

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apar atur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Kinerja ,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan

tingkat

pencapaian

sasara n ,

program dan kegiatan dilakukan

dengan membandingkan antara

rencana kinerja

dan

realisasinya .

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran .

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis .

Untuk mempermudah

interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

NO ,

KATEGORI

NILAI ANGKA

INTERPRETASI

> 90

–

100

Sangat Memuaskan

> 80 -

Memuaskan

B B

> 70 -

Sangat baik

> 60 -

Baik

C C

> 50 -

Cukup

> 30 - 50

Kurang

> 0 -

Sangat Kurang

Sumber Data : Permenpan RB No.12 Tahun

2015.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau

tidak

tercapainya kinerja

yang diharapkan .

Dalam laporan ini ,

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing - masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen R ancangan P erencananaan J angka M enengah D aerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur 201 6 - 20 21 .

Sesuai ketentuan t ersebut ,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program ,

sasaran dan indikator

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi

Kabupaten Kutai Timur . Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dengan Sasaran dan Indikator

K inerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur ,

maka untuk t ahun

201 9

telah ditetapkan 1 3 sasaran strategis dengan 20

indikator kinerja (outcomes) .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3.1.

R e alisas i dan Capaian Kinerja Tahun

201 9

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio

0,0099

0,13

100,00

Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

72,47

73,49

101,41

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Jenjang Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,48

12,65

101,36

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,43

72,76

100,46

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejah Teraan

Persentase Penduduk Miskin

8,89

9,48

93,78

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

17,97

20,00

89,85

T ingkat P engangguran T erbuka

1,01

0,95

106,32

I ndeks P embangunan G ender

Indeks

77,35

76,51

98,91

Kota Layak Anak

Indeks

Madya

Pratama

77,19

Terwujudnya Daya Saing Daerah Berbasis Agri Bisnis

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

8,70

7,65

87,93

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Penguatan Cadangan Pangan

Ton

92 ,00

Meningkatnya Peran BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,22

0,23

18,85

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

3,28

2,89

88,11

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas 14

I ndeks P embangunan D esa

Indeks

57,89

63,97

110,50

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Insfrastruktur

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

25 ,00

51,40

100,00

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efisien

Ketaatan Terhadap RT/RW

100 ,00

98,40

Terwujudnya

Aparatur Pemerintah Yang Profesional

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

1,37

0,44

32,12

Terwujudnya

Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Opini BPK

Predikat

WTP

100,00

Terwujudnya

Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Terwujudnya

Pelayanan Publikn Yang Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

77,52

76,02

98,06

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

Jumlah

100,00

3 . 2 .

EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakaan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran .

H al terpenting yang diperlukan dalam peyusunaan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure)

secara memadai hasil analisis tehadap pengukuran kinerja .

Hasil evaluasi dari Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

memperoleh nilai 6 0,92

dengan predikat penilaian B (Baik). Maka pada Tahun

2 020

direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hal - hal sebagai berikut :

Melakukan reviu atas dokumen RPJMD, Renstra serta dokumen perencanaan lain baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun pada perangkat daerah agar setiap dokumen memiliki keselarasan dan memiliki

orientasi kinerja outcome.

Agar dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen IKU yang disusun digunakan untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Anggaran Tahunan.

Target jangka menengah dan target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur

keberhasilan dan dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Membangun system pengukuran kinerja serta menetapkan ukuran kinerja sampai dengan level pegawai terendah yang selaras dengan ukuran kinerja atasannya, yang digunakan sebagai dasar perbaikan kin erja penilaian kinerja, serta sebagai dasar pemberian reward & punishment.

Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja serta melakukan pengumpulan data secara berjenjang.

Hasil evaluasi akuntabilats kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan,

untuk mengukur keberhasilan unit kerja,serta untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja dilakukan pada semua unit perangkat Daerah Lingkungan Pemkab Kutai Timur penilaian kinerja dan pemberian reward dan punishment.

M aka sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan upaya sebagai berikut :

Melakukan Monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya di

monitor pencapaiannya dan dimanfaatkan dalam pengarahan serta pengorganisasian kegiatan.

Untuk ukuran kinerja Ess III dan IV masih perlu

dilakukan secara be r kala dan diselaraskan sesuai

IKU Kabupaten.

Hasil evaluasi

oleh Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah digunakan untuk perbaik an kinerja secara berkelanjutan.

Me laksanakan

informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan

secara berjenjang untuk perbaikan perencanaan, dan peningkatan capain kiner ja secara berkelanjutan serta penilaian kinerja.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program

dan kegiat an selama Tahun

201 9 ,

sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timu r berupa dokumen penetapan kin erja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur , Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tentang prioritas dan sasar an pembangunan daerah Tahun

201 9 .

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif ,

transparan ,

akuntabel dan berorient asi pada hasil ,

secara umum pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut ,

meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan progr am/kegiatan pembangunan tersebut.

Uraian mengenai analisis

keberhasilan program/kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran - sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel dibawah . H asil analisa

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

dan pengukuran terhadap 1 3

sasaran strategis dan 20

indikator

kinerja P emerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

juga dijelaskan pada uraian berikut.

Sasaran 1. Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tabel 3.2.

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2018

TAHUN 2019

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

100,00

0,0099

0,13

100,00

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

201 9

Indikator Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

den g an target

0,00 9 9

dan realisasi 0,13 sehingga persentase capaian

pada Tahun

201 9

sebesar 100,00%

dengan interpre tasi “ memuaskan ” .

Tabel 3.3 .

Membandingkan Antara R ealisasi Kinerja Serta C apaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2019

VS TAHUN -

2017

2018

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

0,13

0,0006

0,095

100,00

36,8 4

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

I ndikator Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Tahun

201 9

realisasinya meningkat dibandingkan dengan realisasi Tahun

201 7

dan 201 8 . Realisasi

capaian Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk pada Tahun 2019 sebesar 0,13 meningkat 100,00% dan 36,84% dibandingkan deng an Tahun 2017 dan 2018.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel

3.4.

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat

Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

0,13

0,0099

0,013

100,00

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Tahun

201 9

sebesar 0,13

Pencapaian

ini sudah

memenuhi target yang ditetapkan di

RPJMD Tahun

201 9

sebesar

0,0099

Apabila

dibandingkan dengan target RPJMD Tahun

2021 sebesar 0,013

pencapaian

Tahun

201 9

Sudah

me menuhi target yang ditentukan .

Tabel 3.5 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

100,00

83,37

1,19

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Tahun 201 9

sebesar 1 00,00 %

dengan penyerapan anggaran 8 3, 37 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang sarana dan prasarana mencapai 1 ,19 .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan sasaran Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

yaitu

Berdasarkan s tandar Rasio Rumah Ibadah per jumlah penduduk sudah terpenuhi, bahwa setiap 1 rumah Ibadah d apat men ampung

2.000 orang

dan kondisi rumah ibadah pada umumnya sudah terkelola dengan baik khususnya rumah ibadah yang berada ditengah pemukiman penduduk.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah berupaya meningkatkan sarana ibadah di Kabupaten Kutai Timur dengan memberikan bantuan berupa dana pembangunan atau mobilitas sarana ibadah.

Tempat Ibadah yang tersedia dibandingkan

dengan jumlah penduduk di Kabupaten

Kutai Timur dirasakan cukup.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

S asaran Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , Capaian ini merupakan kinerja d ari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program Pembangunan Infrast ruktur Perkotaan dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum.

Sasaran 2. Terwujudnya Peningkatan IPM

Tabel

3.6 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2018

TAHUN 2019

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

100,56

72,47

73,49

101,41

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan target 7 2,47

dan realisas i 73,49 sehingga

pe rsentase capaian pada t ahun 201 9

sebesar 101,41 %

dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

Tabel 3.7.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

73,49

71,67

72,45

2,54

1,44

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Indikator Indeks Pembangunan Manusia

t ahun 201 9

realisasinya meningkat di bandingkan dengan realisasi pada tahun 201 7

dan 201 8 . Realisasi capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 sebesar

73,49 meningkat

2,54 % dibandingkan t ahun 201 7

dan

meningkat

1,44 % jik a dibandingkan dengan t ahun 201 8 .

Tabel 3.8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

73,49

72,47

73,30

101,41

100,26

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 201 9

telah memenuhi target yang tela h ditetapkan di RPJMD pada tahun 2019 maupun tahun 2021. Persentase capaian jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 telah mencapai 101,41 dan mencapai 100,26 jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pada

Indikator Indeks Pembangunan Manusia

pada t ahun 201 9

relatif terus membaik, kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia ini sangat dipengaruhi oleh naiknya beberapa variabel pembentuknya seperti variabel kesehatan yaitu naiknya angka harapan hidup di Kabupaten Kutai Timur , variabel pendidikan dengan naiknya angka harapan lama sekolah, dan variabel kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari pengeluaran perkapita.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Sas aran 3.

Terwujudnya Daya Saing M elalui Peningkatan Jenjang P endidikan

Tabel 3. 9 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Harapan Lama S ekolah

Tahun

93,11

12,48

12,65

101,36

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Angka harapan lama sekolah Tahun

201 9

dengan target 12,48

dan realisasi 12,65 yang artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7

tahun keatas)

dimasa mendatang selama 12,65 atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA (tepatnya kuliah semester II), sehingga persentase capaian

pada tahun 2019 sebesar

101,36 % dengan interpretasi

“ sangat memuaskan ” .

Tabel 3. 10 .

Membandingkan An tara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN 201 9

VS TAHUN

201 7

201 8

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka harapan lama sekolah

Tahun

12,65

12,48

9,06

1,36

39,62

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Angka harapan lama sekolah Tahun 201 9

realisasinya meningkat dibandin gkan dengan realisasi Tahun 201 7

dan 201 8 . Realisasi capaian Angka harapan lama sekolah Tahun 201 9

sebesar 12,65 meningkat sebesar

1,36 % dibandingkan Tahun 201 7 . Nam un, bila diba ndingkan Tahun 201 8

mengalami peningkatan

lebih sebesar

39,62 % .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3 .1 1 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Harapan Lama S ekolah

Tahun

12,65

1 2,48

1 2,50

101,36

101,20

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun

2019

Indikator Angka harapan lama sekolah pada Tahun 201 9

dengan realisasi sebesar 12,65, jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2019 diperoleh capaian sebesar 101,36%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 diperoleh persentase capaian sebesar 101,20%. Nilai ini menunjukkan bahwa Dinas Pendid ikan telah berupaya untuk mencapai target pada tahun 2021 dengan melakukan kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan capaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah.

Tabel 3.1 2 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan

Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya daya saing melalui peningkatan jenjang pendidikan

101,36

98,19

1,03

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Adapun persentase capaian sasaran yaitu Terwujudnya daya saing melalui peningkatan jenjang pendidikan Tahun 201 9

sebesar

101,36 %

dengan penyerapan anggaran

98,19 % . Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang Pendidikan

mencapai

1,03.

Analisa

atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pada Indikator Angka harapan lama sekolah pada t ahun 201 9 telah mencapai target yang telah ditentukan namun Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur harus tetap berinovasi untuk terus mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya pembangunan sistem pendidikan salah satunya pelatihan - pelatihan unt uk pendidik dan tenaga kependidikan serta operator

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

sekolah yang bertanggung jawab menginput data pokok pendidikan yang akan digunakan untuk menentukan kebijakan - kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur di tahun mendatang.

Analisis program/kegiatan

yang menunjang

Untuk sasaran Terwujudnya daya sa ing melalui jenjang pendidikan,

capaian ini merupakan kinerja dari

program wajib belajar 12 tahun pendikan dan menengah.

Sasaran 4.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Tabel 3 .1 3 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Harapan Hidup

Tahun

101,38

72,43

72,76

100,46

Sumber data: Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Angka Harapan Hidup dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 72,76 dengan target sebesar 72,43 sehingga

persentase capaian

pada Tahun 2019

sebesar

100,46 %

dengan interpretasi

“sangat memuaskan”.

Tabel

3 .1 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 9

VS TAHUN

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,76

72,45

72,51

0,43

0,34

Sumber data: Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Angka Harapan Hidup Tahun

201 9

realisasinya meningkat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 dan 2018. Realisasi capaian

Angka Harapan Hidup Tahun 2019 sebesar 72,76

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

meningkat 0,43% di bandingkan Tahun 2017 dan meningkat 0,34% jika dibandingkan dengan Tahun 2018.

Tabel 3 .1 5 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,76

72,43

73,36

100,46

99,18

Sumber data: Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Angka Harapan Hidup Tahun 201 9

dalam RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 , target yang ditentukan pada tahun 2019 adalah 72,43, sementara realisasi pada tahun 2019 sebesar 72,76 sehingga persentase capaian terhadap tahun 2019 sebesar 100,46%. Namun terhadap persentase capaian pada akhir periode RPJMD tahun 2021 dengan target sebesar 73,36 yaitu sebesar 99,18%.

Tabel 3.1 6 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

100,46

87,16

1,15

Sumber data: Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

persentase capaian sasaran Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan Untuk Tahun 201 9

sebesar 100,46 %

dengan peny erapan anggaran 87,16 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang Kesehatan

mencapai 1,15 .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Secara

garis besar Indikator Angka Ha rapan Hidup telah memperlihatkan dampak positif. Hal ini digambarkan dengan meningkatnya angka usia harapa n hidup dalam 2 tahun terakhir, Indikator ini terkait dengan indik ator kinerja lainnya. Namun Angka

Harapan Hidup

yang rendah disuatu Daerah harus diikuti dengan program pemban gunan kesehatan, dan program sos ial lainnya termasuk

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan, indikator ini terkait dengan indikator kinerja la innya. Angka Harapan Hidup

secara konsep diartikan sebagai rata - rata jumlah hidup yang dapat dijalani seseoran g hingga akhir hayatnya, angka ini sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan table kematian (Life Table), namun karena data kematian menurut ke lompok umur tidak tersedia maka cara ini tidak dapat dilakukan maka solusinya adalah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai data pendukung untung menghitung usia harapan hidup.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk sasaran Terwujudny a Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

dengan

Indikator Angka Harapan Hidup Capaian ini merupakan kinerja dari beberapa program yaitu :

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Program Perbaikan Gizi Masyaraka t.

ProgramPencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Program Upaya Kesehatan Perorangan.

Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Program Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Program Kesehatan Tradisional.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Sasaran 5.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

Tabel 3 . 17 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase penduduk miskin

66,52

8,89

9,48

93,78

Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

122,53

17,97

20,00

89,85

Tingkat Pengangguran Terbuka

90,18

1,01

0,95

106,32

I ndeks P embangunan G ender

Indeks

76,50

77,35

76,51

98,91

Kota Layak Anak

Indeks

Pratama

Madya

Pratama

77,19

Indikator Persentase penduduk miskin dengan target 8,89 %

dan realisasi

9,48% sehing ga persentase capaian

pada

t ahun 201 9

sebesar 93,78 % dengan interpretasi “sangat memuaskan” .

Indikator Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I dengan tar get

sebesar 1 7,97 % dan realisasi

sebesar 20 ,00% sehing ga persentase capaian pada t ahun 201 9

yaitu sebesar 89,85 % dengan interpretasi “

memuaskan”.

Indikator T ingkat P engangguran T erbuka

pada tahun 2019 dengan target 1 ,01 %

dan realisas i

sebesar

0,95 % sehingga persentase capaian pada t ahun 201 9

sebesar

106,32 %

dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

Indikator Indeks Pembangunan Gender

dengan target 77,35

d an realisasi

76,51 sehingga persentase capaian t ahun 201 9

sebesar

98,91 % dengan interpretasi “ sangat memuaskan ”.

Indikator Kota Layak Anak

dengan target Madya

dan realisasi

Pratama

sehingga persentase capaian t ahun 201 9

sebesar 77,19 % dengan interpretasi “ Sangat Baik ”.

Sumber data:

BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3 . 18 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kiner ja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUN AN REALISASI TAHUN

201 9

VS TAHUN

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase penduduk miskin

9,48

9,29

9,22

2,05

2,82

Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

20,00

19,58

15,00

2,15

33,33

Tingkat Pengangguran Terbuka

0,95

1,01

1,12

94,06

84,82

I ndeks P embangunan G ender

Indeks

76,51

76,20

76,03

0,41

0,63

Kota Layak Anak

Indeks

Pratama

Indikator Persentase penduduk miskin t ahun 201 9

sebesar

9,48% dibandingkan pada t ahun 201 7

dan tahun 2018

berturut - turut mengalami kenaikan

sebesar

2,05% dan 2,82%.

Indikator Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

realisasi pada t ahun 201 9

sebesar 20 ,00%

dibandingkan t ahun

201 7

dan t ahun 201 8

mengalami kenaikan sebesar 2,1 5 % dan 33,3 % .

Indikator T ingkat P engangguran T erbuka pada t ahun 201 9

sebesar

0,95 % bila

dibandingkan pada t ahun

201 7

dan t ahun 201 8

mengalami penurunan yang artinya peningkatan yang sangat baik yaitu sebesar 94,06% dan 84,82%.

Indikator Indeks Pembangunan Gender

t ahun 201 9

sebesar

76,51 d ibandingkan t ahun 201 7

dan t ahun 201 8

berturut - turut mengalami kenaikan

sebesar 0,41 % dan 0,63 %.

Indikator Kota Layak Anak

t ahun 201 9

yaitu pratama dibandingkan t ahun 201 7

dan t ahun 201 8

yaitu tetap.

Sumber data:

BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3 . 19 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

5 5

Persentase penduduk miskin

9,48

8,89

8,45

93,78

89,14

Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

20 ,00

17,97

16,87

89,85

84,35

Tingkat Pengangguran Terbuka

0,95

1,01

1,00

106,32

105,26

I ndeks P embangunan G ender

Indeks

76,51

77,35

80,00

98,91

95,64

Kota Layak Anak

Indeks

Pratama

Madya

77,19

I ndikator Persentase penduduk miskin Tahun 201 9

sebesar

9,48%

Pencapaian ini belum

memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 201 9

2021.

Sebesar 8,89% dan 8,45%.

Indikator Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

pada

t ahun 201 9

sebesar

20,00%

Pencapaian ini telah

memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 201 9

2021 sebesar

89,85% dan 84,35%.

Dan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada t ahun 201 9

dengan realisasi

sebesar

0,95%

bila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 sebesar 1,01% maka capainnya sebesar 106,32% sedangan pada tahun 2021 dengan target RPJMD 1,00% dengan persentase capaian sebesar 1 05,26%.

Indikator Indeks Pembangunan Gender

t ahun 201 9

dengan realisasi sebesa r 76,51, bila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 sebesar 77,35 dengan persentase capaian sebesar 98,91% dan bila dibandingkan dengan

target RPJMD tahun 2021 sebesar 80,00 dengan persentase capaian sebesar 95,64%

Indikator Kota Layak Anak pada t ahun 201 9 dengan realisasi Pratama

Pencapaian ini belum

memenuhi t arget yang ditetapkan di RPJMD t ahun 201 9

202 1.

Sumber data:

BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3 .2 0 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

87,78

96,04

0,91

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan t ahun 201 9

sebesar

87,78 %

dengan penyerapan anggaran 96,04 %. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi mencapa i 0,91.

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Adapun k eberhasilan sasaran Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

pada Indikator Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

pada

t ahun 201 9

tidak terlepas dari semua kerjasama yang baik dan kerja keras yang dilakukan dari segi efektifitas. Keberhasilan ini tidak terlepas pula dari beberapa hal yaitu :

Penyuluhan dan pembinaan yang dilakukanoleh PLKB/PKB/TPD yang ada dilapangan sebagai ujung to mbak keberhasilan dari program keluarga berencana dan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dengan berbagai mitra kerjanya.

Dukungan dan perhatian serius Pemerintah Daerah terhadap program keluarga berencana ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ma syarakat Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan

jika dilihat dari tingkat efesiensinya sendiri dalam pencapaian indikator Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

yang artinya bahwa penggunaan segala sumberdaya yang ada seminimal mungkin untuk mencapai tuju an di tahun 2019 ini lebih efesien program - program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan baik bahwa pencapian target yang ditetapkan telah mampu dicapai. Namun atas segala keberhasilan yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kebe rhasilan yang ada maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi masalah dilapangan yang jika tidak ditangani akan bias menurunkan atau bahkan membuat kondisi yang buruk, diantara kendala atau permasalahan tersebut adalah :

Keterlambatan jadwal pendataan yang dijadwalkan pertengahan tahun menjadi akhir tahun.

Sumber data:

BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Ku rangnya pelatihan secara continue sehingga PKB dan PLKB tidak memiliki kemampuan

menyeluruh serta kurang memahami pekerjaan yang menjadi tugas poko dan fungsinya. Hal ini sangat mendasar s ebab segala data yang dihasilkan didapatkan dari tenaga PKB/PLKB menjadi ujung tombak pelaksanaan TRIBINA (Bina Balita, Remaja, dan Lansia) yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan indikator Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

dimana suatu lap oran menentukan keberhasilan maupun kegagalan.

Selain itu juga pendataan dan pelaporan secara berkala sangat di butuhkan untuk melihat kondisi kesejahteraan keluarga dilapangan secara menyeluruh, maka hal tersebut harus didukung dengan data yang valid.

Masih rendahnya kerelibatan lintas sektor dalam pengembangan program KKBPK.

Belum tersedianya sarana penerangan atau advokasi yang sampai pada pelosok desa.

Kelompok - kelompok TRIBINA dan UPPKS yang banyak dan belum mampu secara keseluruhan diberi pelatihan

dan pembinaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka.

Letak geigrafis yang kurang memungkinkan untuk diberi pelayanan, penyuluhan dalam rangka program keluarga berencana.

Dari semua permasalahan diatas maka solusi yang dapat diberikan adalah :

Pelatihan secara berkala dan sitematis kepada tenaga PKB/PLKB dilapangan.

P endataan yang menyeluruh secara berkala.

Pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok - kelompok keluarga serta sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut program keluarga berencana dalam rangja mencapai keluarga yang sejahtera.

Pengadaan sarana da prasarana pendukung bagi PKB/PLKB di lapangan.

Indikator Tingkat Pengganguran Terbuka

memiliki beberapa permasalahan yaitu perluasan kesempatan kerja sampai dengan ditingkat desa hal tersebut m empengaruhi pertumbuhan industri

manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman yang berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja serta Sistem pemagangan yang beberapa tahun belakang ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui UPT Balai Latihan Kerja Industri Mandiri (BLKI Mandiri) berkerjasama dengan perusahan - perusahaa n yang ada di Kabupaten Kutai T i mur.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Indikator Indeks Pembangunan Gender

pada

t ahun 201 9

belum mencapai target dikarenakan

ada

hambatan dalam implementasinya yang dihadapai sehingga

angka Indeks Pembangunan Gender

di Kabupaten Kutai Timur belum mecapai target, salah satunya adalah pendidikan. Belum tercapainya Indeks Pembangunan Gender

berasal dari pertumbuhan komponen I ndeks P em bangunan M anusia

perempuan yang lambat dibandingkan dengan laki - laki, terutama pada komponen harapan lama sekolah.

Dalam mencapai target yang ditentukan pada Indikator Kota Layak Anak ada beberapa hal yang harus dilakukan adalah adanya keikhlasan dan ketul usan orang dewasa mengutamakan kepentingan terbaik anak. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa anak belum menjadi pertimba n gan utama dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan. Sehingga, dampak pembangunan kurang optimal untuk mempersiapkan suatu g enerasi yang tangguh. Pembangunan bidang pendidikan belum sinkron dengan pembangunan bidang kebutuhan pasar ketenagakerjaan. Pembangunan bidang infrastruktur belum menyentuh pada pemenuhan kebutuhan anak dan atau kelompok yang rentan. Penyediaan infrastruk tur perkotaan masih mengabaikan kepentingan terbaik anak.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

S asaran Terwujudnya daya saing melalui peningkatan taraf kesejahteraan dengan Indikator Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera Capaian ini merupakan kinerja d ari

Program

Program Keluarga Berencana.

Program pelayanan Kontrasepsi.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KR.

Program Orientasi Lina Lapangan.

Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan.

Progr am Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Program Peningkatan Penyuluhan dan KIE.

Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD & Sub PPKB).

Untuk Indikator Tingkat Pengganguran Terbuka

( TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA )

Capaian ini merupakan kinerja dari Program

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan.

Dan Indikator Indeks Pembangunan Gender

Capaian ini merupakan kinerja dari Program Pemenuhan Hak Anak. Serta Indikator

Kota/Kabupaten Layak Anak Capaian ini merupakan kinerja dari beberapa Progra m yaitu :

Program Penguatan Kelembagaan Pangarustamaan Gander dan Anak.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetara an Gender dalam Pembangunan.

Sasaran 6. Terwujudnya Daya Saing Daerah Berbasis Agribisnis

Tabel 3 . 2 1 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

7,62

8,70

7,65

87,93

Sumber data: BPS

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

dengan target 8,70 %

dan realisasi

7,65% sehing ga persentas e capaian t ahun 201 9

sebesar 87,93 % dengan interpretasi “ memuaskan ”.

Tabel 3 . 2 2 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

7,65

8,68

7,62

- 11,87

0,39

Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB pada t ahun

201 9

realisasinya

sebesar 7,65% d ibandingkan dengan pada t ahun

201 7

mengalami penurunan sebesar 11,87%

dan mengalami kenaikan pada t ahun 201 8

sebesar 0,39%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3. 2 3 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

(5)

(6)

(7)

(8)

Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

7,65

8,70

8,75

87,93

87,43

Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB t ahun 201 9

seb esar

7,65%

Pencapaian ini belum memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 201 9

dan Tahun 2021 karen a baru mencapai

87,93 % dan 87,43 %.

A nalisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Permasalahan Indikator Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB pada t ahun

20 19

masih belum mencapai target dikarenakan

beberapa hal yaitu :

Perlunya penetapan komoditas unggulan.

Pengembangan agribisnis perlu beberapa sub sektor pendukung.

Konversi lahan pertanian untuk lahan non pertanian yang relative masih terjadi.

Pemeliharaan infrastruktur pertanian dan pengairan yang masih lemah.

Sarana dan infrastrukturbuntuk distr ibusi hasil pertanian dal arti luas yang masih sangat terbatas.

Dari beberapa permasalahan diatas adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah diatas adalah :

Penegakan regulasi RTRW untuk memelihara dan meningkatkan lahan pertanian.

Pengend alian dan pengawasan konversi lahan pertanian ke non pertanian diperketat.

Pemeliharaan infrastruktur pertanian dan pengairan secara memadai.

Penetapan dan pemantapan produk unggulan pertanian dalam arti luas.

Mendorong terbentuknya usaha pengolahan hasil pertanian dalam arti luas serta perluasan pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Sasaran 7.

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Tabel 3. 2 4 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

Penguatan Cadangan Pangan

Ton

94,29

92 ,00

A A

Sumber data: Dinas Ketahahan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Penguatan Cadangan Pangan dengan target 75

t on

dan realisas i 69

t on

sehing ga persentase capaian Tahun 201 9

sebesar 92 ,00%

dengan interpretasi “ sangat memuaskan ”.

Tabe l 3.2 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 9 VS TAHUN

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

Penguatan Cadangan Pangan

Ton

6,15

4,55

Sumber data: Dinas Ketahahan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Indikator Penguatan Cadangan Pangan t ahun

201 9

realisasinya

t on

dibandingkan dengan t ahun

201 7

dan tahun 2018 berturut - turut

mengalami kenaikan

sebesar 6,15% dan 4,55% dengan target RPJMD tahun 2017 dan 2018 yaitu 65ton dan 66ton.

Tabel 3. 26 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN

PERSENTASE CAPA IAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN

201 9

20 21

201 9

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penguatan Cadangan Pangan

Ton

92,00

72,63

Sumber data: Dinas Ketahahan

Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Indikator Penguatan Cadangan Pangan pada t ahun 201 9

dengan realisasi sebesar 69 t on . Pencapaian ini belum memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD t ahun 201 9

dan t ahu n 2021 karena baru mencapai

92 ,00 %

dan 72,63 %.

Tabel 3 .2 7 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

92 ,00

97,45

0,94

Sumber data: Dinas Ketahahan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Tahun 201 9

sebesar

92 ,00 % dengan penyerapan anggaran

97,45 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi mencapai 0,94 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Indikator Penguatan Cadangan Pangan t ahun 201 9

masuk dalam interprestasi memuaskan ,

akan

tetapi masih ada beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti yaitu belum optimalnya program ketahanan pangan dalam penguatan cadangan pangan, masih terbatasnya sarana dan infrastruktur untuk distribusi hasil pertanian , dan kegiatan hanya sampai pada identifikasi dan pengumpulan informasi cadangan pangan yang hanya dikelola masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk sasaran

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan , capaian ini m eru pakan kinerja dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Sasaran 8.

Meningkatnya Peran BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

Tabel 3. 28 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,22

0,23

18,85

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

2,95

3,28

2,89

88,11

Indikator Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

target

1,22 % dan realisasi

0,23 % sehing ga persentase capaian t ahun 201 9

sebesar 1 8,85 % dengan interpretasi “ sangat kurang ”.

Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB target

3,28 % dan realisasi 2,89 % sehingga persentase capaian t ahun 201 9

sebesar 88,11 % den gan interpretasi “ memuaskan ”.

Tabel 3 . 29 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

Sumber data:

Bapenda Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 9

VS TAHUN

20 1 7

201 8

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

0,23

0,26

- 11,54

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

2,89

3,08

2,95

- 6,17

- 2,03

Sumber data:

Bapenda Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Indikator Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah t ahun 201 9

realisasinya 0,23 % dibandin gkan dengan realisasi t ahun 201 8

mengalami penurunan sebesar

11,54 % .

Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

t ahun

201 9

realisasinya 2,89 %

dibandingkan dengan t ahun

201 7

dan 2019 berturut - turut

mengalami penurunan sebesar 6,17% dan 2,03%.

T abel 3. 3 0 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

0,23

1,22

1,01

18,85

22,77

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

2,89

3,28

3,48

88,11

83,05

Indikator Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah t ahun 201 9

sebesar 0,23 %. Pencapaian ini belum memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD t ahun 201 9

dan t ahun

2021 karena baru mencapai

1 8,85 % dan

22,77 %.

Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 201 9

sebesar 2,89 %. Pencapaian ini belum memenuhi t arget yang ditetapkan di RPJMD t ahun 201 9

dan t ahun 2021 karena baru mencapai

88,11 % dan 83,05 %.

Tabel 3.3 1 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya Peran BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

53,48

98,53

0,54

Sumber data:

Bapenda Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Sumber data:

Bapenda Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Adapun persentase capaian sasaran Meningkatnya Peran BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

pada Indikator Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada t ahun 201 9

sebesa r

53,48 %

dengan penyerapan anggaran 98,53 %. Hal ini berarti bahwa

tingkat

efisiensi mencapai

0,54 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pada tahun 2019 Indikator Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada t ahun 201 9

belum memenuhi target yang

ditetapkan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan karena adanya permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Turunnya perekonomian Indonesia secara global

Banyaknya perusahaan atau tambang yang mengalami penurunan produksi akibat turunnya harga batu bara membuat banyaknya urbaninsasi atau perpindahan masyarakat yang membuat turunnya jumlah wajib pajak

Pada usaha perkebunan (sawit, karet) mengalami penurunan harga yang membuat pajak daerah menjadi turun

Oleh karena itu dalam m enghadapi beberapa permasalahan tersebut di atas, maka solusi

yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Badan Pendapatan Daerah adalah:

Daerah mencari formulasi

–

formulasi

pendapatan dari segala sektor

terutama menggali poten si daerah

Seluruh OPD Kutai Timur bekerja sama dalam formulasi pendapatan yang tak hanya berfokus pada pertambangan dan perkebunan, tetapi dalam segala bidang .

Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

pada

t ahun 201 9

masih belum mencapi target dikarenakan masih ada permasalahan yang ditemui yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat IKM tentang mutu dan sertifikasi, sebagian besar mutu produk IKM masih berorientasi pada pasar lokal, dan masih kurang memadainya infrast ruktur sektor perdagangan dan pasar baik di desa - desa . Maka solusi yang diharapkan yaitu pembinaan kualitas produk IKM untuk memenuhi standar mutu dalam upaya meningkatkan daya saing produk, Pendampingan industri IKM menuju sertifikasi produk, dan pembang unan infrastruktur pasar di desa - desa.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau Kota .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

S asaran 9.

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Tabel 3. 3 2 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Pembanguan Desa

Indeks

107,44

57,89

63,97

110,50

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

49,77

25 ,00

51,40

100,00

A A

Sumber data: BAPPEDA & Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Indeks Pembanguan Desa

dengan target 57,89

dan realisasi

63,97 . sehingga persentase capaian pada t ahun 201 9

sebesar

110,50%

dengan interpretasi “ sangat memuaskan ”.

Indikator Proporsi Jalan Kondisi Mantap

target 25 ,00 % dan realisasi

51,40 % sehing ga persentase capaian Tahun 201 9

sebesar

100,00 % dengan interpretasi “

sangat memuaskan ”.

Tabel 3 . 3 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNA N REALISASI TAHUN

201 9 VS TAHUN

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

Indeks Pembanguan Desa

Indeks

63,97

57,43

61,93

11,38

3,29

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

51,40

58,99

49,77

- 12,87

3,28

Sumber data: BAPPEDA

& Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Indeks Pembanguan Desa

Realisasi Tahun

201 9

sebesar

63,97 b ila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun

20 1 7 - 201 8

be rturut - turut mengalami kenaikan

sebesar

11,38 % dan

3,29 %.

Indikator Proporsi Jalan Kondisi Mantap t ahun 201 9

dibandingk an dengan

realisasi pada t ahun

201 7

mengalami p enrunan

sebesar

12,87 % dan

mengalami kenaikan di

t ahun 201 8

sebesar

3,28 %.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3. 3 4 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD

TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET R PJMD

TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Pembanguan Desa

Indeks

63,97

57,89

58,37

110,50

109,59

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

51,40

25 ,00

29 ,00

100,00

Sumber data: BAPPEDA & Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Indeks Pembanguan Desa pada t ahun 201 9

dengan realisasi sebesar

63,97

Pencapaian ini telah me ncapai

target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 9

dan Tahun 2021 yaitu mencapai 110,50 % dan

109,59 %.

Indikato r Proporsi Jalan Kondisi Mantap realisasi pada t ahun 201 9

sebesar 51,40 %. Pencapaian

ini

telah

memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD t ahun 201 9

dan t ahun 2021 yaitu 100,00%

T abel 3 . 3 5 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

105,25

83,49

1,26

Sumber data: BAPPEDA

& Dinas Pekerjaan U mum

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Daya saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada

Tahun 201 9

sebesar 105,25 %

dengan penyerapan anggaran 83,49 %. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi mencapai

1,26.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pada Indikator Proporsi Jalan Kondisi Mantap pada t ahun 201 9

tel ah memenuhui target

karena banyak faktor yang mendukung baik kinerja dengan pihak ketiga,

sumber daya manusia di lingkup

dinas pekerjaan umum, dan dukungan masyarakat sekitar. N amun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan, antara lain :

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Masih belum terhubungnya seluru h akses antar desa ke kecamatan.

Masih terdapat jalan yang rusak dengan panjang jalan yang c ukup signifikan.

Perlu

ditingkatkannya status dari beton menjadi aspal dengan kondisi mantaf.

Maka solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan diatas adalah Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah khususnya yang ber dampak pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar untuk pelayanan publik .

Dan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Desa telah memenuhi target

yang

ditetapkan

pada RPJMD . Kenaikan tersebut sangat dipengerahui oleh :

Adanya interpensi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana (ADD) melalui pembangunan infrastruktur desa.

Adanya interpensi pendanaan dari APBN dan APBD yang berfokus pada :

Pembangunan aksesbilitas antar desa dan transportasi.

Pembangunan akses komunikasi melalui pembangunan tower telekomunikasi.

Pemb angunan pasar desa.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

S asaran Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

untuk Indikator Indeks Pembangunan Desa capaian ini merupakan kinerja dari Program Perencanan Pembangunan Daerah ,

serta

Indikator Proporsi

Jalan Kondisi M antap

capaian ini merupakan kinerja dari Program

Pembangunan Jalan.

Sasaran 1 0 .

Ter wujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efisien

Tabel 3 . 36 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 0

Ketaatan Terhadap RTRW

98,96

100,00

98, 4 0

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Ketaatan Terhadap RT/RW

Tahun 201 9

dengan target 100,00 % dan realisasi 98, 4 0 % maka mengha silkan persentase capaian 98, 4 0 % dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3 . 37 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 201 9

dibandingkan

dengan realisasi pada

t ahun 201 7

dan t ahun 201 8.

b erturut - turut m engalami

penurunan

sebesar 1,60% dan 0,56% .

Ta bel 3 . 38 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

2021

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 0

Ketaatan Terhadap RTRW

98, 4 0

100,00

98, 4 0

98,4 0

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 201 9

sebesar 98, 4 0 % . Pencapaian ini belum

memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 9

dan Tahun 2021 sebesar 100,00 % karena baru mencapai 98, 4 0 %.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Sasaran dengan indik ator Ketaatan Terhadap RT/RW tahun 2019 terealisasi sebesar 98,4 0%. Dari capaian indik ator kinerja terlihat bahwa pada sasaran ini

dapat terealisasi dengan baik dari target yang telah ditentukan sebesar 100 ,00 % walaupun pada tahun 2019 terjadi penurunan dalam realisasinya. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesu ai dengan peratur a n daerah no.1 T entang

Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035 .

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 9

VS TAHUN

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 0

Ketaatan Terhadap RTRW

98, 4 0

100,00

98,96

- 1,60

- 0,56

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Indikator

Ketaatan Terhadap RT/RW merupakan capaian kinerja dari Program Perencan aan

Ruang

dan Pengembangan Data/Informasi. K egiatan yang menunjang adalah Sosialisasi RT/RW Kabupaten

Tahun 2015 –

2035, Survey dan Pemetaan Dalam Perencanaan Ruang, Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Ruang, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Per panjangan Izin Lokasi

Prolegda RDTR .

Sasaran 1 1 . Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional

Tabel 3 .39 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 1

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

1,39

1,37

0,44

32,12

Sumber data: Badan

Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 201 9

d engan target

1,37% dan realisasi 0,44% maka menghasilkan persentase capaian

32,12 % dengan interpretasi “ kurang ”.

Tabel 3 .40 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 9 VS TAHUN

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 1

1 7

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

0,44

1,43

1,39

- 69,23

- 68,35

Sumber data: Badan

Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada t ahun 201 9

dibandingkan dengan realisasi t ahun 201 7

dan t ahun 201 8

mengalami penurunan sebesar 69,23 %

dan

68,35 %.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3 . 4 1 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 1

1 7

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

0,44

1,37

1,32

32,12

33,33

Sumber data: Badan

Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

t ahun 201 9

sebesa r o,44% Pencapaian ini belum

memenuhi t arget yang ditetapkan di RPJMD t ahun 201 9

dan t ahun 2021 karena

baru mencapai 32,12 %

dan

33,33 % .

Tabel 3 .42 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional

32,12

64,03

0,50

Sumber data: Badan

Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional

pada Tahun 201 9

sebes a r 32,12 %

dengan penyerapan anggaran

64,03 %. Hal ini berarti bahwa memiliki tingkat efisiensi

sebesar 0,50%.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

S asaran Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional

belum

mencapai target yang ditentukan dikarenakan ada beberapa diklat yang sudah diselenggarakan ditahun yang lalu dan ada beberapa diklat yang tidak bias dilaksanakan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

S asaran sasaran Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Y ang Profesional

merupakan capaian kinerja dari Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Sasaran 1 2 .

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tabel 3 . 43 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 2

Opini BPK

Predikat

WTP

100,00

A A

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur Tahun

2019 .

Indikator Opini BPK Tahun 201 9

dengan target WTP

dan realisasi

WTP

maka sehingga persentase capaian nya

100,00 % dengan interpretasi “ sangat memuaskan ”.

Tabel 3 . 44 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 9

VS TAHUN

201 7

2 01 8

20 1 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 2

Opini BPK

Predikat

WTP

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Indikator Opini BPK Tahun 201 9

terealisasi dengan predikat WTP jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 maka tidak mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 3 .45 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 2

Opini BPK

Predikat

WTP

100,00

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Indikator Opini BPK Tahun

201 9

terealisasi dengan predikat WTP jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2021 prsentase capaiannya 100,00%.

Tabel 3 .46 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

100,00

97,70

1,02

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai T imur

Tahun 201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 201 9

sebesar 100,00 % yang diperoleh dari indikator Opini BPK deng an penyerapan anggaran sebesar 97,70 %. Mempunyai tingkat efesiensi sebesar 1,02.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan sasaran ini dengan Indikator Opini BPK pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan predikat WTP

dikarenakan oleh sebagai berikut.

BPK

melaksanakan pemeriksaan berdasrkan standar pemeriksaan keuangan negara memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari satu material.

Penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan sudah memadai.

Penilaian atas keandalan system pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, BPK yakin pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk meny atakan pendapat.

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih. Operasional arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun berakhir sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Analisis program/kegia tan yang menunjang

Sasaran

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , capaian ini merupakan kinerja dari Program Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah).

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Sasaran 13 .

Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tabel 3 .47 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 9

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

76,29

77,52

76,02

98,06

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

Jumlah

100,00

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 201 9

dengan target 77,52

dan realisasi 76,02

sehingga persentase capaia nnya

98,06 % dengan kategori “ sangat memuaskan ” .

Indikator Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik Tahun 201 9

dengan target 2

dan realisasi 2 sehingga persentase capaiannya

100,00 % dengan kategori “ sangat memuaskan ”.

T abel 3 . 48 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 201 9

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 201 9

VS TAHUN -

201 7

201 8

201 7

201 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(4)

(5)

1 3

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

76,02

75,05

77,87

1,29

- 2,37

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

Jumlah

100,00

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat t ahun 201 9 d engan realisasi

76,02

jika dibandin gkan dengan realisasi t ahun 201 7

m engalami kenaikan sebesar 1,29 %

dan pada t ahun 201 8

mengalami

penurunan

sebesar 2,37%.

Indikator Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

pada t ahun 201 9 d engan realisasi

jika dibandi ngkan dengan realisasi t ahun 201 8

maka menga lami kenaikan

sebesar 100,00%.

Sumber data:

Bagian Organisasi & Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.

Sumber data:

Bagian Organisasi & Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel 3 .49 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

R EALISASI TAHUN

201 9

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 9

20 21

201 9

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 3

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

76,02

77,52

80,00

98,06

95,02

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

Jumlah

100,00

28,57

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 201 9

dengan realisasi 76,02

jika dibandingka n dengan target RPJMD Tahun 201 9

dan Tahun 2 021 persentase capaiannya

sebesar 98,06 %

dan 95,02 %.

Indikator Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik t ahun 201 9

d engan realisasi

2 jika dibandingka n dengan target RPJMD t ahun 201 9

telah mencapai target sebesar 100,00%

dan t ahun 2021 persentase capaiannya

sebesar

28,57 %.

Tabel 3 .50 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 3

Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

99,03

95,07

1,04

Adapun Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas de ngan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar

99,03 %

dan persentase penyerap an anggaran sebesa

95,07 %

mempunyai

tingkat efisiensi sebesar 1,04 .

Sumber data:

Bagian Organisasi & Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.

Sumber data:

Bagian Organisasi & Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pada Indikator Indeks Kepuasaan

Masyarakat (IKM) pada Tahun 20 19

masih ada hal - hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih me ndapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata - rata dimasing - masing Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Publik , agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi.

Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent

(pelayanan prima) khususnya bagi Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal sikap layanan dan disiplin kerja.

Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan standar pelayanan publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan maklumat untuk member ikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyar a kat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan .

I ndikator Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan

Publik

telah menca pai target namun masih ada hal - hal yang perlu mendapat perhatian

dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengaduan pada aplikasi pelayanan public.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sasaran Terwujudnya

Pelayanan Publik Yang Berkualitas

dengan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Capa ian ini merupakan kinerja dari P rogram Pening katan Kualitas Pelayanan Publik, dan I ndikator Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik capaian ini merupakan kinerja dari Program Sistem Informasi Statistik Daerah dan Program Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kabupaten Kutai Timur.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

3 . 3 .

ANALISA ANGGARAN

Tabel. 3. 5 1 .

Analisa Anggaran

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya SDM Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

0,0099

0,13

100,00

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

34.160.601.600

33.941.991.600

99,36

Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

19.288.284.000

19.287.880.000

100,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

67.005.052.150

61.744.135.663

92,15

Terwuju dnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

72,47

73,49

101,41

Terwujudnya Daya Saing Melaui Peningkatan Jenjang Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,48

12,65

101,36

Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar & Menengah

134.737.317.034

132.170.926.127

98,10

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,43

72,76

100,46

Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.156.588.050

4.017.316.254

96,65

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pengawasan Obat dan Makanan

30.000.000

29.636.850

98,79

Perbaikan Gizi Masyarakat

175.000.000

173.614.700

99,21

Pencegahan & Penanggulangan penyakit Menular

4.453.646.782

4.197.886.300

94,26

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

3.879.000.000

1.857.077.455

47,88

Upaya Kesehatan Perorangan

100.000.000

97.540.800

97,54

Pencegahan Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa

1.109.010.000

1.027.843.443

92,68

Peningkatan Kesehatan Kerja & Olahraga

319.468.000

312.431.746

97,80

Kesehatan Tradisional

50.000.000

49.996.000

99,99

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

Persentase Penduduk Miskin

8,89

9,48

93,78

Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1

17,97

20,00

89,85

Keluarga Berencana

1.316.350.700

1.264.494.206

96,06

Pelayanan Kontrasepsi

52.500.000

52.450.750

99,91

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KR

15.010.503

100,00

Orientasi

Lini Lapangan

415.220.400

411.870.400

99,19

Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

2.012.153.900

2.001.474.768

99,47

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

38.275.618

32.796.968

85,69

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan Penyuluhan dan KIE

22.110.895

100,00

Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD & Sub. PPKBD)

841.709.000

829.596.500

98,56

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,01

0,95

106,32

Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

272.809..800

270.928.652

99,31

I ndeks P embangunan G ender

Indeks

77,35

76,51

98,91

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

11.016.000

100,00

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

122.722.150

98.065.399

79,91

Kota Layak Anak

Indeks

Madya

Pratama

77,19

Pemenuhan Hak Anak

198.000.000

197.331.250

99,66

Terwujudnya Daya Saing Daerah Berbasis 10

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebun %

8,70

7,65

87,93

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Agribisnis

an Terhadap PDRB

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Penguatan Cadangan Pangan

Ton

92 ,00

Peningk a tan Ketahanan Pangan

278.076.900

270.210.979

97,17

Meningkatnya Peran BUMD Dan Indistri Terhadap Peningkatan PAD

Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,22

0,23

18,85

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

715.820.550

707.925.575

98,90

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

6.545.099.450

6.424.750.963

98,16

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

3,28

2,89

88,11

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

57,89

63,97

110,50

Perencanaan Pembangunan Daerah

5.322.468.945

4.760.864.577

89,45

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

25,00

51,40

100,00

Pembangunan Jalan

143.823.236.151

143.085.199.868

99,49

1 0

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan 16

Ketaatan Terhadap RTRW

100,00

98,40

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Lingkungan Yang Efektif Dan Efisien

1 1

Terwujudnya Aparatut Pemerintahan Yang Profesional

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1,37

0,44

32,12

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5.915.722.376

5.743.481.853

97,09

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Opini BPK

Predikat

WTP

100,00

Implementasu SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

1.881.915..100

1.850.672.845

98,34

Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

77,52

76,02

98,06

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

200.400.000

198.461.651

99,03

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

Jumlah

100,00

Siten Informasi Statistik Daerah

470.000.000

453.286.888

96,44

Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi

50.000.000

44.353.000

88,71

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Tabel. 3. 5 2 .

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Instansi Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur

Tahun

201 9

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

DINAS PENDIDIKAN

332.165.833.403

316.540.130.550

95,30

DINAS KESEHATAN

120.956.875.763

105.476.450.348

87,20

RUMAH SAKIT UMUM SANGATTA

13.608.610.112

12.732.025.094

93,56

DINAS PEKERJAAN UMUM

478.136.032.326

467.112.390.880

97,69

DINAS PERTANAHAN & PENATAAN RUANG

32.804.265.000

26.000.927.763

79,26

DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

209.065.486.661

201.341.265.091

96,31

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.379.529.770

1.132.875.792

82,12

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN

8.521.910.000

8.300.127.660

97,40

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12.840.144.000

12.026.675.223

93,66

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.298.620.000

2.289.319.138

99,60

DINAS SOSIAL

65.112.121.900

64.333.595.810

98,80

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

4.290.401.775

4.169.591.681

97,18

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

1.053.000.000

992.578.975

94,26

DINAS

KETAHANAN PANGAN

719.029.350

700.708.872

97,45

DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

19.951.069.300

11.574.072.891

58,01

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

4.011.459.950

3.977.105.764

99,14

DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & DESA

47.003.030.495

46.155.617.202

98,20

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

5.611.130.134

5.522.808.641

98,43

DINAS PERHUBUNGAN

24.791.012.369

20.649.767.608

83,30

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA,PERSANDIAN &

STATISTIK

10.521.502.426

10.446.456.891

99,29

DINAS KOPERASI & UKM

1.821.691.525

1.754.335.482

96,30

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

155.429.662.500

154.638.406.595

99,49

DINAS PEMUDA & OLAHRAGA

38.423.053.100

38.315.042.613

99,72

DINAS KEBUDAYAAN

3.592.330.650

3.467.556.695

96,53

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

1.446.719.000

1.430.692.108

98,89

URUSAN PILIHAN

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

8.555.569.042

8.375.089.354

97,89

DINAS PARIWISATA

4.622.514.408

4.105.985.739

88,83

DINAS PERTANIAN

29.430.746.211

27.703.269.234

94,13

DINAS PERKEBUNAN

11.621.225.250

11.364.208.731

97.79

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

33.380.601.350

31.243.467.771

93,60

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BAGIAN PEMERINTAHAN

949.200.000

943.043.643

99,35

BAGIAN PERLENGKAPAN

241.736.074.623

236.508.039.508

97,84

BAGIAN PEMBANGUNAN

2.555.145.000

2.536.547.718

99,87

BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA

2.710.000.000

2.687.203.026

99,16

BAGIAN PEREKONOMIAN

534.000.000

425.269.758

79,64

BAGIAN SOSIAL

15.103.400.000

13.999.393.415

92,69

BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA

776.000.000

764.600.004

98,53

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

BAGIAN HUKUM

4.630.000.000

4.622.423.425

99,84

BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

171.229.310.575

167.708.862.154

97,94

BAGIAN HUMAS

& PROTOKOL

11.701.783.106

11.562.885.133

98,81

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

1.062.341.340

1.060.417.264

99,82

BAGIAN ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

2.020.000.000

2.004.901.415

99,25

SEKRETARIAT DPRD

94.857.314.700

94.233.691.063

99,34

SEKRETARIAT KOPRI

476.000.000

445.958.000

93,69

KECAMATAN & KELURAHAN

KANTOR CAMAT

SANGATTA UTARA

1.312.000.000

1.299.920.744

99,08

KANTOR CAMAT

SANGATTA SELATAN

650.000.000

647.891.850

99,68

K ANTOR CAMAT

BENGALON

650.000.000

635.638.030

97,79

KANTOR CAMAT TELEN

710.000.000

685.361.000

96.53

KANTOR CAMAT

KONGBENG

650.000.000

598.503.070

92,08

KANTOR CAMAT

M A. BENGKAL

750.000.000

746.531.953

99,54

KANTOR CAMAT SANGKULIRANG

750.000.000

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

KANTOR CAMAT MA. WAHAU

650.000.000

635.193.200

97,72

KANTOR CAMAT

MA. ANCALONG

834.900.000

819.600.000

98,17

KANTOR CAMAT

SANDARAN

1. 100.000.000

1.078.076.400

98.01

KANTOR CAMAT

BUSANG

998.000.000

100,00

KANTOR CAMAT

KALIORANG

650.000.000

649.997.000

100,00

KANTOR CAMAT

TELUK PANDAN

650.000.000

648.961.000

99,84

KANTOR CAMAT

RANTAU PULUNG

650.000.000

649.637.000

99.94

KANTOR CAMAT

LONG MESANGAT

750.000.000

736.262.200

98,17

KANTOR CAMAT

KAUBUN

710.000.000

701.293.930

98.77

KANTOR CAMAT

BATU AMPAR

750.000.000

749.184.000

99,89

KANTOR CAMAT

KARANGAN

900.000.000

887.740.000

98,64

KELURAHAN

TELUK LINGGA

3.520.138.000

2.888.805.893

82,07

KELURAHAN SINGA GEWE

2.370.138.000

2.144.432.300

90,48

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

INSPEKTORAT DAERAH

3.110.000.000

3.038.561.310

97,70

BADAN PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

19.544.203.315

17.578.180.043

89,94

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET

298.778.014.436

293.301.156.981

98,17

BADAN

PENDAPATAN DAERAH

17.310.000.000

16.999.721.781

98,21

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN & PELATIHAN

8.970.740.832

8.743.105.277

97,46

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN

1.399.690.000

1.359.426.317

97,12

JUMLAH

2.766.419.119.218

1.979.524.113.439

71,56

3. 4.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Salah

satu aspek penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivi tas anggaran , transparansi dan a kuntabilitas publ ik ,

rasa keadilan masyarakat ,

serta pencapaian kinerja yang optimal .

Seiring dengan Otonomi Daerah maka semangat

desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabil itas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan ,

khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah .

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang d isediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur .

Oleh

karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks memantapkan desentra l isasi fiskal yang menganut prinsip "Money Follows Function" yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui

sumber - sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah ,

alokasi dana dari pemerintah pusat ,

dan pemerintah propinsi .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang

di i mplementasikan dalam kebijakan pe ngelolaan keuangan daerah yaitu : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan belanja

dan Pengelolaan pembiayaan daerah .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan

pada :

Peni ngkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung j awab mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentuka n oleh kemampuan daerah masing - masing dalam mengusahakan

pembiayaan pembangunannya .

Potensi yang

dimiliki daerah sebagai komponen

Pendapatan Asli Daerah

( PAD )

merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayaipembangunannya . Dalam merencanakan target pendapatan daerah memperhatikan

hal - hal berikut ini :

Pendapatan

Asl i

Daerah

(PAD) ditetapkan secara rasional

d engan m empertimbangkan realisasi penerimaan Tahun

lalu ,

potensi ,

kebijakan dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing - masing jenis pendapatan ,

obyek

pendapatan serta rincian obyek pendapatan .

D alam upaya peningkatan pendapatan asli daerah ,

pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan

yang memberatkan dunia usaha dan

masyarakat .

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat

ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah ,

meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemunguta n

pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi ya ng diikuti dengan peningkatan kualitas ,

kemudahan ,

ketepatan dan kecepatan pelayanan .

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta

lain - lain

pendapatan yang sah terus

ditingkatkan sesuai dengan potensi

pungutan.

Regulasi P eraturan D aerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak

bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi).

Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha milik Daerah

yakni PDAM Kabupaten KutaiTimur dan Bank

Kaltim untuk meningkatkan kontribusi kepada

P emerintah Kabupaten

Kutai

Timur.

Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan

prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Peningkatan Dana

Perimbangan

Dana y ang berasal

dari Dana Alokasi Umum ( DAU )

perlu dikelola dengan sebaik - baiknya ,

meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat .

Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi .

Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah .

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi maka akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil .

Peningkatan Lai n - lain Pendapatan Daerah yang Sah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain - lain Pendapatan Yang Sah ,

yang meliputi dana hibah ,

dana bagi hasil pajak propinsi , dana bantuan keuangan prov insi .

Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan . Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan pada kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan .

H al tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran .

3 . 4 . 1

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan target pada T ahun

Anggaran 201 9

sebesar Rp. 4.009.021.204.053,00

telah terealisasi

Rp. 3. 967.561.012.360,17

atau tercapai 98,97 %, rincian target dan realisasi pendapatan daerah dalam Tahun

201 9

adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3 . 5 3 .

Anggaran

Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 201 9

Uraian

Anggaran 201 9

Realisasi 201 9

PENDAPATAN

4 .1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

184.568.797.369 ,00

207.991.778.309,17

112, 69

4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

92.374.000.000,00

109.901.499.522,61

118,97

4 . 1 . 2

Pendapatan Retribusi Daerah

7.362.400.000,00

9.405.179.349,00

127,75

4. 1 . 3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

7.378.191.207,00

7.378.191.206,88

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Uraian

Anggaran 201 9

Realisasi 201 9

4. 1 . 4

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

77.454.206.162,00

81.306.908.230,68

104, 97

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

3.582.812.606.594,00

3.534.677.684.615,00

98,66

4.2.1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

2.784.129.984.200,00

2.708.799.804.360,00

97, 29

4. 2 . 1 .1

Bagi Hasil Pajak

223.544.696.800,00

224.602.117.809,00

100 ,47

4. 2 .1.2

Bagi Hasil Bukan Pajak

1.768.491.335.400,00

1.707.614.135.375,00

96,56

4. 2 .1.3

Dana Alokasi Umum

584.855.941.000,00

100,00

4. 2 .1.4

Dana Alokasi Khusus

207.238.011.000,00

191.707.610.176,00

92,51

4.2.2

Transfer Pemerintah Pusat L ainnya

33.274.329.000,00

100,00

4.2.2. 3

Dana Penyesuaian

33.274.329.000,00

100,00

4.2.3

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

582.658.293.394,00

609.873.551.255,00

104 , 67

4.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

582.658.293.394,00

609.873.551.255,00

105,

4.2. 4

Bantua Keuangan

182.750.000.000,00

100,00

4.2. 4 .1

Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

182.750.000.000,00

100,00

4. 3

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

241.639.800.090,00

224.891.549.436,00

9 3 , 07

4. 3 .1

Pendapatan Hibah

69.762.198.090,00

55.630.147.500,00

79,74

4. 3 . 3

Pendapatan Lainnya

171.877.602.000,00

169.261.401.936,00

98, 48

JUMLAH PENDAPATAN

4.009.021.204.053,00

3.967.561.012.360,17

98,97

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur 2020 .

Dari tabel Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah diatas juga tergambarkan

Realisasi PAD sebesar Rp.

207. 991.778.309,17

dari Anggaran

Rp.

1 84.568.797.369 ,00

atau sebesar 112, 69 % .

Pendapatan Transfer

Tahun

201 9

yaitu sebesar

98,66 %, direalisasikan sebesar Rp.

3.534.677.684.615,00

dengan anggaran sebesar Rp .

3.582.812.606.594,00

d an untuk Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp.

224.891.549.436,00

dari Anggaran

yaitu sebesar Rp.

241.639.800.090,00.

Sesuai dengan sumber Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi ,

yaitu : pemerintah pusat dan provinsi,

maka alokasi dan peningkatannya sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di level pemerintahan tersebut . Dalam hal akurasi dan validitas data dukung pendanaan dan akuntabilitas penganggaran dan pertanggungjawaban terkait dengan pendanaan Dana

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah ,

dengan upaya peningatan kinerja pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang terus ditingkatkan diharapkan pendapatan dari sumber transfer, ini juga dapat menjadi sem akin meningkat di t ahun - t ahun

mendatang.

3. 4 .2

Target Dan Realisasi Belanja Daerah

Kebijakan

umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan

yang secara langsung maupun tidak langsung guna mencapai prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur . Penentuan besaran belanja yang dianggarkan harus berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan

peningkatan sumber - sumber pendapatan sesuai dengan potensi , daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu

mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi danefektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan

penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah disertai tolak ukur kinerja yang terukur dengan indikator keberhasilan dan sesuai dengan tugas pokok fun g si program serta kegiatan.

Belanja

Daerah diupayakan secara cukup dan memadai dalam tugas - tugas umum pemerintahan,

penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Dan Rencana Strategi Pembangunan baik sifatnya rencana Tahun an maupun rencana jangka menengah.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah, maka arah pengelolaan belanja Kabupaten Kutai Timur harus memperhatikan prinsip - prinsip sebagai berikut :

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetens i sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun

2016 - 2021

diprioritaskan untuk mendanai program prioritas pembangunan diantaranya melalui kegiatan - kegiatan dibidan g pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, ketersediaan bahan pangan,

penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan dan penegakan supremasi hukum,

pelestarian dan penyelamatan lingkungan,

peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuha n ekonomi Kabupaten Kutai Timur.

Tol a k Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan,

keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyar akat yang lebih baik.

5 .

Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berl aku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses info rmasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari

aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya.

Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos - pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

yang masing - masing kelompok dirinci ke dalam

beberapa

jenis belanja

seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 . 5 4 .

Anggaran

Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 201 9

URAIAN

ANGGARAN 201 9

REALISASI 201 9

BELANJA

5.1

BELANJA OPERASI

2.461.927.689.794,00

2.309.944.499.613,03

93 , 83

5.1.1

Belanja Pegawai

792.049.753.764,00

710.044.099.363,76

89 , 65

5.1.2

Belanja Barang

1.567.405.298.177,00

1.510.449.236.359,27

96, 37

5.1.4

Belanja Subsidi

1.045.683.535,00

916.478.000,00

87,64

5.1.5

Belanja Hibah

100.780.954.318,00

88.037.993.890,00

87, 36

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

URAIAN

ANGGARAN 201 9

REALISASI 201 9

5.1.6

Belanja Bantuan Sosial

646.000.000,00

496.782.000,00

76 , 90

5.2

BELANJA MODAL

1.111.362.479.790,00

1.064.610.093.262,01

95,79

5.2.1

Belanja Modal Tanah

43.285.541.800,00

35.595.135.488,00

82, 23

5.2.2

Belanj a Modal

Peralatan dan Mesin

270.777.864.752,00

249.896.990.586,75

92, 29

5.2.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

244.614.690.116,00

236.642.802.784,00

96,74

5.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

487.467.049.642,00

478.743.251.738,26

98, 21

5.2.5

Belanja Modal Aset Tetap lainnya

65.217.333.480,00

63.731.912.665,00

97,72

5.3

BELANJA T AK TERDUGA

1 .500.000.000,00

100,00

5.3.1

Belanja Ta k Terduga

1 .500.000.000,00

100,00

TRANSFER

453.663.275.702,00

449.075.125.712,00

98,99

6.2

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

453.663.275.702,00

449.075.125.712,00

98,99

6.2. 2

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

453.163.275.702,00

448.609.105.388,00

99, 00

6.2.3

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

500.000.000,00

466.020.324,00

93, 20

JUMLAH BELANJA

DAN TRANSFER

4.028.453.445.286,00

3.825.129.718.587,04

94,95

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur Tahun

2020 .

Belanja Operasi

terealisasi sebesar Rp. 2.309.944.499.613,03 dari rencana belanja sebesar Rp . 2.461.927.689.794,00 atau mencapai 93,83 %, terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang, belanja subsidi, belanja

hibah, dan belanja bantuan sosial .

Belanja Modal

terealisasi sebesar Rp

1.064. 610.093.262,01

dari rencana belanja sebesar Rp. 1.111.362.479.790,00

atau mencapai 95,79 %, yang terinci dalam belanja

modal

tanah, belanja

modal

peralatan dan mesin, belanja

modal

gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta

belanja modal aset tetap lainnya.

3 . 4 . 3

Target Dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembia yaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus atau defisit anggaran, artinya bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pem biayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD sebagai akib at dari

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019

penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pen gelolaan Keuangan Daerah bahwa sumber penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, besar kec ilnya pembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber pembiayaan tersebut.

Adapun gambaran secara rinci komponen pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kuta i Timur pada Tahun Anggaran 201 9

dapat dilihat pada Tabel 3.74.

Tabel 3 . 5 5 .

Anggaran

Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 201 9

No .

Uraian

Anggaran 201 9

Realisasi 201 9

PEMBIAYAAN

7 .1

Penerima

Pembiayaan

23.432.241.233,00

100,00

7 .1.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA )

23.432.241.233,00

23.432.241.233,27

100,00

7. 2

Pengeluaran Pembiayaan

4.000.000.000,00

0,00

7.2.2

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

4 .000.000 .000 ,00

0,00

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur Tahun

2020 .

Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kuta i Timur pada Tahun Anggaran 201 9

direncanakan Rp . 23.432.241.233,00

dan diterealisasikan Rp. 23.432.241.233,00

mencapai 100,00 % .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 9

ebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j . IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

d apat disimpulkan bahwa secara umum Pemerin tah Kabupat en Kutai Timur selama Tahun 2019

menunjukkan peningkatan, dalam mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Tahun 201 6 - 20 21 ,

Hal ini dapat dilihat dari pencapaiannya p ada Tahun 2018

terdapat 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh ) indikator kinerja.

Keberha silan capaian kinerja Tahun 2019

tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersif at internal maupun eksternal, terhadap berbagai target yang tercapai maupun tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan langkah yang konstrukti f dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di

masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun

2019

akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja, program dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari Tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian da ri pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran m aupun tujuan i nstansi p emerintah sebagai jabaran dari

visi, misi dan strategis i nstansi p emerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Pe merint ahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hu kum,

kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip - prinsip penyelenggaraan

Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis y ang ditandai dengan menguatnya k ontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

i ni diharapkan dapat menjadi tol o k

ukur kunci keberhasilan dalam pelak sanaan kinerja Pemerintah Kabu pa ten Kutai Timur

dan

menjadi bahan referensi evaluasi perba ikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditahun berikutnya.

Goa Tapak

Tangan Karst Kab. Kut a i

Ti m ur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka me w ujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ir. H. Ismunanda r , MT

Jabatan

: Bupati Kutai Timur

b erjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka me nengah seperti yang telah ditet a pkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan keg a g alan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sangatta, Maret 2020

Bupati

Ir. H. ISMUNANDAR , MT

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KABUPATEN KUTAI TIMUR

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Terwujudnya SDM Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

0,010

Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

7 2,89

Terwujudnya Daya Saing Melaui Peningkatan Jenjang Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun

12, 49

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Tahun

73,3 4

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

Persentase Penduduk Miskin

8, 69

Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1

1 7,97

Tingkat Pengangguran Terbuka

1, 01

IPG

Indeks

78,15

Kota Layak Anak

Indeks

Madya

Terwujudnya Daya Saing Daerah Berbasis Agribisnis

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

8,7 1

Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Penguatan Cadangan Pangan

Ton

Meningkatnya Peran BUMD Dan Indistri Terhadap Peningkatan PAD

Pertumbuhan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,0 4

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

3, 38

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

58, 13

Proporsi Jalan Kondisi Mantap

2 7 ,00

Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif Dan Efisien

Ketaatan Terhadap RTRW

100 ,00

Terwujudnya Aparatut Pemerintahan Yang Profesional

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1,3 4

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Opini BPK

Predikat

WTP

Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

78,76

Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik

Jumlah

Sangatta,

Maret 20 20

Bupati

Ir. H. ISMUNANDAR, MT

PROGRAM DAN ANGGARAN

TAHUN 2020

(LKj - IP)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Rp .

132.281.736.400

Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

Rp .

134.496.517.034

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp.

2.203.523.198

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp.

55.478.794.164

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rp.

14.562.112.208

Pendidikan Non Formal

Rp.

1.767.726.376

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp.

3.900.511.071

Pengawasan Obat dan Makanan

Rp.

205.552.000

Perbaikan Gizi Masyarakat

Rp.

2.527.470.450

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp.

5.150.832.068

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Rp.

2.584.081.000

Upaya Kesehatan Perorangan

Rp.

100.000.000

Pencegahan Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa

Rp.

911.307.600

Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Rp.

497.550.000

Kesehatan Tradisional

Rp.

50.000.000

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Rp.

400.000.000

Keluarga Berencana

Rp.

1.201.405.752

Pelayanan Kontrasepsi

Rp.

180.000.000

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling R/M

Rp.

40.000.000

Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

Rp.

1.395.809.288

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Rp.

280.000.000

Program Peningkatan Penyuluh dan KIE

Rp.

25.000.000

Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

Rp.

100.000.000

Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat Oleh Kader 9PPKBD & Sub PPKBD)

Rp.

872.637.480

Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera

Rp.

514.840.480

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

Rp.

100.000.000

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Rp.

678.000.000

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rp.

115.000.000

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Rp.

375.000.000

Pemenuhan Hak Anak

Rp.

620.000.000

Peningkatan Ketahanan Pangan

Rp.

945 .000.000

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp.

1.646.970.712

Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau Kota

Rp.

6.893.328.000

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp.

500 .000.000

Pembangunan Jalan

Rp.

105.822.104.500

Prolegda RDTR

Rp.

375 .000.000

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp.

1.350.000.000

3 8

Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Rp.

1.537.689.700

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Rp.

300 .000.000

Sistem Informasi Statistik Daerah

Rp.

250.000.000

Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kabupaten Kutai Timur

Rp.

100.000.000

Total Anggaran

Pendukung

Perjanjian Kinerja

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 20

Rp.

483.335.499.481

Total Anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 20

Rp.

3.628.600.000.000

Sangatta,

Maret

2020

Bupati

Ir.

H. ISMUNANDAR , MT