Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024) Status Verifikasi Administratif Lengkap BIDANG : EKSEKUTIF LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA I. DATA PRIBADI 1. Nama : ACHMAD JUNAIDI B. 2. Jabatan : KEPALA DINAS 3. NHK : 816946 II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 357.000.000 1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000 2. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000 3. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/126 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000 4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 27.000.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 36.500.000 1. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000 2. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---- D. SURAT BERHARGA Rp. ---- E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.143.551 F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 409.643.551 III. HUTANG Rp. 86.294.260 IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 323.349.291 Catatan: 2024

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 2024