Daftar Informasi

APBD PERUBAHAN TAHUN 2018 DAN LAMPIRANNYA

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 2 Okt 2023.

Kategori: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 2 Okt 2023
Format: PDF
Ukuran berkas: 22,9 MB
Jumlah unduhan: 1

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

SALINAN BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI TIMUR, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perketnbangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menycbabkan pergeseran antai- unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebib tahun anggaran sehelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran beijalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerali (PAPBD) Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasai'kan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat...

2 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang ...

3 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 123, T£imbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 11. Undang...

4 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...

5 Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 18. Peraturan ...

6 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan ...

7 Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4693); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28. Peraturan ...

8 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 33. Peraturan ...

9 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 37. Peraturan ...

10 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timu Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal 1

11 Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp 2.890.854.415.390 b. Bertambah Rp 864.990.955.556 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.755.845.370.946 2. Belanja Daerah a. Semula Rp 2.890.854.415.390 b. Bertambah Rp 1.179.659.538.040 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 4.070.513.953.430 Surplus/(Defisit) Rp. (314.668.582.484) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 314.668.582.484 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 314.668.582.484 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 0 2) Berkurang RQ, 0 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0 Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 314.668.582.484 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0 Pasal 2

12 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 89.148.684.300 2) Bertambah Rp. 70.500.178.546 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 159.648.862.846 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp 2.062.836.293.800 2) Bertambah Rp. 801.113.632.300 Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 2.863.949.926.100 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 738.869.437.290 2) Berkurang Rp. 6.622.855.290 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubeihan Rp. 732.246.582.000 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan: a. Pajak daerah 1) Semula Rp. 32.913.460.000 2) Bertambah Rp. 32.445.367.000 Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp. 65.358.827.000 b. Retribusi ...

13 b. Retribusi daerah 1) Semula Rp. 5.450.700.000 2) Bertambah Rp. 500.000.000 Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 5.950.700.000 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 8.376.180.000 2) Bertambah Rp, 0 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 8.376.180.000 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 42.408.344.300 2) Bertambah Rp. 37.554.811.546 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 79.963.155.846 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 1.339.490.023.800 2) Bertambah Rp. 801.113.632.300 Jumlah Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 2.140.603.656.100 b. Dana

14 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 552.776.510.000 2) Berkurang Rp, 0 Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 552.776.510.000 c. Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 170.569.760.000 2) Bertambah Rp^ 0 Jumlah Dana alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 170.569.760.000 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 60.150.198.090 2) Berkurang Rp^ 6.785.198.090 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 53.365.000.000 b. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 456.052.188.200 2) Berkurang Rp. 14.787.657.200 Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 441.264.531.000 c. Dana

15 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 9.000.000.000 2) Bertambah Rp^ 0 Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 9.000.000.000 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 72.865.000.000 2) Bertambah Rp. 14.950.000.000 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 87.815.000.000 e. Pendapatan Lainnya 1) Semula Rp. 140.802.051.000 2) Bertambah Rp^ 0 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 140.802.051.000 Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 956.423.859.780 2) Bertambah Rp. 347.670.974.432 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.304.094.834.212 b. Belanj a

16 b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 1.934.430.555.610 2) Bertambah Rp. 831.988.563.608 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 2.766.419.119.218 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 560.576.932.280 2) Bertambah Rp. 176.741.477.401 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 737.318.409.681 b. Belanja Bunga 1) Semula Rp 0 2) Bertambah Rp. 13.500.000.000 Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp. 13.500.000.000 c. Belanja subsidi 1) Semula Rp. 2.000.000.000 2) Bertambah Rp^ 0 Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000 d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 91.244.876.500 2) Bertambah Rp. 45.983.792.368 Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 137.228.668.868 e. Belanja ...

17 e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 2.500.000.000 2) Berkurang Rp. 1.340.000.000 Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.160.000.000 f. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 298.602.051.000 2) Bertambah Rp 111.785.704.663 Jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 410.387.755.663 g. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah Rp, 1.000.000.000 Jumlah tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 171.726.956.204 2) Bertambah Rp. 90.703.162.618 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 262.430.118.822 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 855.039.538.962 2) Bertambah Rp. 327.062.127.437 Jumlah .

18 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 1.182.101.666.399 c. Belanja Modal 1) Semula Rp 907.664.060.444 2) Bertambah Rp. 414.223.273.553 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 1.321.887.333.997 Pasal 4 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 314.668.582.484 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 314.668.582.484 b. Pengeluaran 1) Semula Rp 0 2) Bertambah Rp^ 0 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sehelumnya 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 31.095.984.484 Jumlah ...

19 Jumlah SILPA tahun anggaran sehelumnya setelah Perubahan Rp. 31.095.984.484 b. Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 273.572.598.000 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran sehelumnya setelah Perubahan Rp. 273.572.598.000 c. Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 10.000.000.000 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan ' Rp. 10.000.000.000 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp^ 0 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 0 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ...

20 Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran 11 3. Lampiran 111 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran Vll 8. Lampiran Vlll 9. Lampiran IX 10. Lampiran X Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang; Daftar Penyertaan Modal; Daftar Perkiraan Penambahan 85 Pengurangan Aset Tetap; Daftar Perkiraan Penambahan 85 Pengurangan Aset Tetap Lain-lain; 11. Lampiran .

21 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Yang Belum Diselesaikan & Dianggarkan Kembali; 12. Lampiran Xll Daftar Dana Cadangan Daerah. 13. Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Daerah. 14. Lampiran Xlll Daftar Kriteria Keadaan Darurat/ Mendesak. Pasal 6 Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 28 September 2018 BUPATI KUTAI TIMUR, ttd ISMUNANDAR

22 Diundangkan di Sangatta Pada tanggal 30 Oktober 2018 3EKRETAR13 DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, ttd DRS. H. IRAWANSYAH, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2018 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 72/5/2018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Lampiran�INomorTanggalPeraturan�Daerah��Tahun��October��RINGKASAN�PERUBAHAN�APBDT��UN��N��R�N��PEMERINTAH�KABUPATEN�KUTAI�TIMUR NOMORURUTURAIANJUMLAH��Rp�SEBELUM�PERUBAHANSETELAH�PERUBAHAN�Rp��BERTAMBAH�/��BERKURANG�123456�PENDAPATAN��PENDAPATAN�ASLI�DAERAH��Pendapatan�Pajak��aerah��asil�Retribusi��aerah��asil�Pengelolaan��ekayaan��aerah�yang��ipisahkan��ain�lain�Pendapatan��sli��aerah�yang�Sah��DANA�PERIMBANGAN��agi��asil�Pajak��agi��asil��ukan�Pajak��ana��lokasi�Umum��ana��lokasi��husus��LAIN�LAIN�PENDAPATAN�DAERAH�YANG�SAH��Pendapatan��ibah��ana��agi��asil�Pajak�dari�Provinsi�dan�Pemerintah��aerah��ainnya��ana�Penyesuaian�dan�Otonomi��husus��antuan��euangan�dari�Provinsi�atau�Pemerintah��aerah��ainnya��Pendapatan��ainnya��BELANJA��BELANJA�TIDAK�LANGSUNG��elanja�Pegawai��elanja��unga��elanja�Subsidi��elanja��ibah��elanja��antuan�Sosial��elanja��antuan��euangan�kepada�Provinsi��abupaten��ota�dan�Pemerintahan��esa��elanja�Tidak�Terduga��BELANJA�LANGSUNG��elanja�Pegawai��R�N��S�N�P�RU��N��P��alaman��

NOMORURUTURAIANJUMLAH��Rp�SEBELUM�PERUBAHANSETELAH�PERUBAHAN�Rp��BERTAMBAH�/��BERKURANG�123456��elanja��arang�dan��asa��elanja�Modal��SURPLUS�/��DEFISIT��PEMBIAYAAN�DAERAH��PENERIMAAN�PEMBIAYAAN�DAERAH��Sisa��ebih�Perhitungan��nggaran�Tahun��nggaran�Sebelumnya��Penerimaan�Pinjaman��aerah��Penerimaan�Piutang��aerah��PEMBIAYAAN�NETTO��SISA�LEBIH�PEMBIAYAAN�ANGGARAN�TAHUN�BERKENAAN��H.�ISMUNANDARBUPATISangatta��October��ttdR�N��S�N�P�RU��N��P��alaman��

Nomor��ahun��Peraturan�DaerahLampiran�IITanggal��ctober��RINGKASAN�PERUBAHAN�APBD�MENURUT�URUSAN�PEMERINTAHAN�DAERAH�DAN�ORGANISASIPEMERINTAH�KABUPATEN�KUTAI�TIMUR KODEURUSAN�PEMERINTAHANAN�DAERAHBELANJATIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJAPENDAPATANSEBELUMPERUBAHANSETELAHPERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�RpRpRp�SEBELUM�PERUBAHANSETELAH�PERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�TIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJARpRpRpRpRpRpRp�12345�=�4��36789�=�7��8101112�=�10��1113�=�12��914Urusan�Wajib�Pelayanan�Dasar��Pendidikan��inas��endidikan��Kesehatan��inas��esehatan��umah��akit��mum��angatta��Pekerjaan�Umum�dan�Penataan�Ruang��inas��ekerjaan��mum��inas��ertanahan�dan��enataan��uang��Perumahan�Rakyat�dan�Kawasan�Pemukiman��inas��erumahan�dan��awasan��ermukiman��Ketentraman�dan�Ketertiban�Umum�serta�Perlindungan�Masyarakat��atuan��olisi��among��raja��inas��emadam��ebakaran�dan��enyelamatan��adan��enanggulangan��encana��aerah��adan��esatuan��angsa�dan��olitik��Sosial��inas��osial��Urusan�Wajib�Bukan�Pelayanan�Dasar��Tenaga�Kerja��inas��enaga��erja�dan��ransmigrasi��Pemberdayaan�Perempuan�dan�Perlindungan�Anak��inas��emberdayaan��erempuan�dan��erlindungan��nak��Pangan��inas��etahanan��angan��Lingkungan�Hidup��inas��ingkungan��idup��Administrasi�Kependudukan�dan�Capil��inas��ependudukan�dan��atatan��ipil��Pemberdayaan�Masyarakat�Desa��inas��emberdayaan��asyarakat�dan��esa��Pengendalian�Penduduk�dan�Keluarga�Berencana��inas��engendalian��enduduk�dan��eluarga��erencana��Perhubungan��inas��erhubungan��Komunikasi�dan�Informatika��alaman��

KODEURUSAN�PEMERINTAHANAN�DAERAHBELANJATIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJAPENDAPATANSEBELUMPERUBAHANSETELAHPERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�RpRpRp�SEBELUM�PERUBAHANSETELAH�PERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�TIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJARpRpRpRpRpRpRp�12345�=�4��36789�=�7��8101112�=�10��1113�=�12��914�inas��omunikasi�dan��nformatika��ersandian��dan��tatistik��Koperasi��Usaha�Kecil�dan�Menengah��inas��operasi��saha��ecil�dan��enengah��Penanaman�Modal��inas��enanaman��odal�dan��Kepemudaan�dan�Olah�Raga��inas��emuda�dan��lahraga��Kebudayaan��inas��ebudayaan��Perpustakaan��inas��erpustakaan�dan��earsipan��Urusan�Pilihan��Kelautan�dan�Perikanan��inas��elautan�dan��erikanan��Pariwisata��inas��ariwisata��Pertanian��inas��ertanian��inas��erkebunan��Perindustrian��inas��erindustrian�dan��erdagangan��Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��Administrasi�Pemerintahan��ewan��erwakilan��akyat��aerah��utai��imur��upati��Wakil��upati��utai��imur��ekretariat��aerah��ekretariat��ekretariat��antor��amat��angatta��elatan��antor��amat��angatta��tara��antor��amat��engalon��antor��amat��aliorang��antor��amat��uara�Wahau��antor��amat��ongbeng��antor��amat��uara��ncalong��antor��amat��atu��mpar��antor��amat��elen��antor��amat��usang��antor��amat��eluk��andan��antor��amat��antau��ulung��antor��amat��aubun��antor��amat��angkulirang��antor��amat��uara��engkal��antor��amat��ong��esangat��antor��amat��arangan��antor��amat��andaran��alaman��

Nomor��Tahun��Peraturan�DaerahLampiran�IIaTanggal��October��T�HUN��NGG�R�N��RINGKASAN�PERUBAHAN�APBD�MENURUT�ORGANISASI�DAN�URUSAN�PEMERINTAHAN�DAERAHPEMERINTAH�KABUPATEN�KUTAI�TIMUR KODEURUSAN�PEMERINTAHANAN�DAERAHBELANJATIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJAPENDAPATANSEBELUMPERUBAHANSETELAHPERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�RpRpRp�SEBELUM�PERUBAHANSETELAH�PERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�TIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJARpRpRpRpRpRpRp�12345�=�4��36789�=�7��8101112�=�10��1113�=�12��914��Dinas�Pendidikan��Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Pendidikan��Dinas�Kesehatan��Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Kesehatan��Rumah�Sakit�Umum�Sangatta��Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Kesehatan��Dinas�Pekerjaan�Umum�� Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Pekerjaan�Umum�dan�Penataan�Ruang ��Dinas�Pertanahan�dan�Penataan�Ruang�� Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Pekerjaan�Umum�dan�Penataan�Ruang ��Dinas�Perumahan�dan�Kawasan�Permukiman�� Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Perumahan�Rakyat�dan�Kawasan�Pemukiman ��Satuan�Polisi�Pamong�Praja�� Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Ketentraman�dan�Ketertiban�Umum�serta�Perlindungan�Masyarakat ��Dinas�Pemadam�Kebakaran�dan�Penyelamatan�� Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Ketentraman�dan�Ketertiban�Umum�serta�Perlindungan�Masyarakat ��Badan�Penanggulangan�Bencana�Daerah�� Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Ketentraman�dan�Ketertiban�Umum�serta�Perlindungan�Masyarakat ��Badan�Kesatuan�Bangsa�dan�Politik�� Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Ketentraman�dan�Ketertiban�Umum�serta�Perlindungan�Masyarakat ��Dinas�Sosial��Urusan�Wajib�Pelayanan��asar�Sosial��Dinas�Tenaga�Kerja�dan�Transmigrasi��Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Tenaga�Kerja��Dinas�Pemberdayaan�Perempuan�dan�Perlindungan�Anak�� Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Pemberdayaan�Perempuan�dan�Perlindungan��nak ��Dinas�Ketahanan�Pangan��Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Pangan��Dinas�Lingkungan�Hidup��Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Lingkungan�Hidup��Dinas�Kependudukan�dan�Catatan�Sipil�� Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar��dministrasi�Kependudukan�dan��apil ��Dinas�Pemberdayaan�Masyarakat�dan�Desa�� Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Pemberdayaan�Masyarakat��esa ��RINGK�S�N�P�RU��H�N��P��M�NURUT�ORG�NIS�SI��N�URUS�N�P�M�RINT�H�N��R�HHalaman��

KODEURUSAN�PEMERINTAHANAN�DAERAHBELANJATIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJAPENDAPATANSEBELUMPERUBAHANSETELAHPERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�RpRpRp�SEBELUM�PERUBAHANSETELAH�PERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�TIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJARpRpRpRpRpRpRp�12345�=�4��36789�=�7��8101112�=�10��1113�=�12��914��Dinas�Pengendalian�Penduduk�dan�Keluarga�Berencana�� Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Pengendalian�Penduduk�dan�Keluarga��erencana ��Dinas�Perhubungan��Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Perhubungan��Dinas�Komunikasi�dan�Informatika��Persandian��dan�Statistik�� Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Komunikasi�dan�Informatika ��Dinas�Koperasi��Usaha�Kecil�dan�Menengah�� Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Koperasi��Usaha�Kecil�dan�Menengah ��Dinas�Penanaman�Modal�dan�PTSP��Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Penanaman�Modal��Dinas�Pemuda�dan�Olahraga�� Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Kepemudaan�dan�Olah�Raga ��Dinas�Kebudayaan��Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Kebudayaan��Dinas�Perpustakaan�dan�Kearsipan��Urusan�Wajib��ukan�Pelayanan��asar�Perpustakaan��Dinas�Kelautan�dan�Perikanan��Urusan�Pilihan�Kelautan�dan�Perikanan��Dinas�Pariwisata��Urusan�Pilihan�Pariwisata��Dinas�Pertanian��Urusan�Pilihan�Pertanian��Dinas�Perkebunan��Urusan�Pilihan�Pertanian��Dinas�Perindustrian�dan�Perdagangan��Urusan�Pilihan�Perindustrian��Dewan�Perwakilan�Rakyat�Daerah�Kutai�Timur�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Bupati/�Wakil�Bupati�Kutai�Timur�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Sekretariat�Daerah�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Sekretariat�DPRD�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Sekretariat�KORPRI�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Sangatta�Selatan�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Sangatta�Utara�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Bengalon��RINGK�S�N�P�RU��H�N��P��M�NURUT�ORG�NIS�SI��N�URUS�N�P�M�RINT�H�N��R�HHalaman��

KODEURUSAN�PEMERINTAHANAN�DAERAHBELANJATIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJAPENDAPATANSEBELUMPERUBAHANSETELAHPERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�RpRpRp�SEBELUM�PERUBAHANSETELAH�PERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�TIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJARpRpRpRpRpRpRp�12345�=�4��36789�=�7��8101112�=�10��1113�=�12��914�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Kaliorang�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Muara�Wahau�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Kongbeng�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Muara�Ancalong�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Batu�Ampar�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Telen�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Busang�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Teluk�Pandan�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Rantau�Pulung�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Kaubun�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Sangkulirang�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Muara�Bengkal�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Long�Mesangat�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Karangan�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kantor�Camat�Sandaran�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kelurahan�Teluk�Lingga�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Kelurahan�Singa�Geweh�� Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang��dministrasi�Pemerintahan ��Inspektorat�Daerah��Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang�Pengawasan��Badan�Perencanaan�Pembangunan�Daerah��Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang�Perencanaan��Badan�Pengelola�Keuangan�dan�Aset�Daerah��Urusan�Pemerintahan�Fungsi�Penunjang�Keuangan��RINGK�S�N�P�RU��H�N��P��M�NURUT�ORG�NIS�SI��N�URUS�N�P�M�RINT�H�N��R�HHalaman��

Nomor��hun��Peraturan�DaerahLampiran�IIbTanggal��to��r��RINGKASAN�PERUBAHAN�APBD�MENURUT�URUSAN�PEMERINTAHAN�DAERAH�DAN�ORGANISASIPEMERINTAH�KABUPATEN�KUTAI�TIMUR KODEURUSAN�PEMERINTAHANAN�DAERAHBELANJATIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJAPENDAPATANSEBELUMPERUBAHANSETELAHPERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�RpRpRp�SEBELUM�PERUBAHANSETELAH�PERUBAHANBERTAMBAH�/�BERKURANG�TIDAK�LANGSUNGLANGSUNGJUMLAH�BELANJARpRpRpRpRpRpRp�12345�=�4��36789�=�7��8101112�=�10��1113�=�12��914Urusan�Wajib�Pelayanan�Dasar��Pendidikan��Dinas�Pendidikan��in�s��n�i�ik�n��ng�tt��t�r��luk��ingg��ng�tt��t�r��o��y��ng�tt��t�r��luk��ingg��ng�tt��t�r��ing��m��r��ng�tt��t�r��ny�muk�n��ng�tt��t�r��ng�t��t�r��ng�tt��t�r��ng�t��t�r��ng�t��t�r��ng�t��t�r��ng�t��t�r��ng�t��t�r��ng�t��t�r��ing��w�h��ng�tt��l�t�n��ing��w�h��ng�tt��l�t�n��ngkim��ng�tt��l�t�n��ng�tt��l�t�n��ngkim��ng�tt��l�t�n��ngkim��ng�tt��l�t�n��ng�tt��l�t�n��luk��ng�tt��l�t�n��ngkim��ng�tt��l�t�n��mpung��j�ng��ng�tt��l�t�n��ng�tt��l�t�n��luk��n��n��n�olo��luk��n��n��uk��m�i��luk��n��n��uk��hm�t��luk��n��n��luk��n��n��p�so��ng�lon��l�m�n��

Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.