Berita · 9 Sep 2026
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital di Kabupaten Kutai Timur.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi saat membuka Rapat Lanjutan Monitoring Perlinsos Digitalisasi di Kabupaten Kutai Timur, di Ruang Damar, GSG Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (9/9/2026).
Mahyunadi mengatakan, Kutai Timur memiliki banyak instrumen dan potensi yang dapat didorong untuk mendukung pelaksanaan program Perlinsos. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Salah satunya melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Keberadaan banyak perusahaan di Kutai Timur dinilai menjadi potensi yang dapat diarahkan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, terdapat masyarakat maupun individu yang memiliki kepedulian untuk membantu, namun membutuhkan mekanisme yang tepat agar bantuan dapat tersalurkan kepada penerima yang sesuai.
“Banyak komponen yang sebenarnya bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur. Salah satunya melalui TJSL perusahaan. Banyak perusahaan yang bisa kita libatkan, termasuk masyarakat yang ingin membantu tetapi kesulitan menyalurkan bantuannya,” ujarnya.
Untuk itu, Mahyunadi menilai digitalisasi Perlinsos harus mampu menghubungkan berbagai potensi tersebut dengan data masyarakat yang valid dan tepat sasaran. Penguatan data juga perlu dibarengi kerja lintas perangkat daerah agar persoalan riil masyarakat dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti.
Ia meminta setiap perangkat daerah tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi turut menyampaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat kepada pimpinan daerah untuk mencari solusi yang realistis.
“Kalau ada sesuatu yang memang riil untuk masyarakat, sampaikan kepada pimpinan. Ini harus serius, karena yang kita pikirkan adalah masyarakat,” tegasnya.
Mahyunadi juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar membangun komunikasi dan keterbukaan sejak awal. Setiap kendala harus disampaikan secara terbuka agar dapat dicarikan jalan keluar bersama dan tidak menimbulkan miskomunikasi maupun ketidakpercayaan.
Ia berharap seluruh OPD dan pihak terkait memiliki komitmen yang sama, sehingga digitalisasi Perlinsos tidak berhenti pada pendataan, tetapi mampu memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar teridentifikasi dan mendapatkan intervensi yang sesuai.(Tejho)
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31,239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif,15 desa persiapan dan 2 kelurahan