Berita · 8 Mei 2025
SANGATTA- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Serikat Pekerja dengan salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Kutai Timur (Kutim) berlangsung di Ruang Ulin, Kantor Bupati kawasan pusat Pemerintah Kabupaten Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (07/5/2025).
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi memimpin langsung jalannya RDP yang dimulai sejak pukul 14.00 WITA tersebut, turut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Roma Malau serta perwakilan Serikat pekerja yang tergabung dalam SP PAMA UKS KPC Sangatta.
Ditemui usai kegiatan, orang nomor dua di Kutim ini mengatakan, RDP tidak menghasilkan sebuah kesepakatan apapun. Karena ketidakhadiran salah satu peserta rapat yakni PT PAMA. Meskipun yang bersangkutan sudah secara resmi diundang oleh pemerintah daerah untuk hadir.
"Kita sudah undang secara tertulis kepada pihak manajemen PT PAMA, untuk mendengarkan kebijakan yang akan mereka keluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan diprotes oleh karyawan. Namun mereka tidak hadir, " ujarnya.
Menurut pria kelahiran Balikpapan, 27 November 1972 ini, RDP ini menjadi salah wadah yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendengar pendapat antara perusahaan dengan serikat pekerja, yang diharapkan mampu menghasilkan sebuah kesepahaman presepsi yang disepakati antara kedua belah pihak.
"Bupati dan Wakil Bupati, kami adalah "panglima" untuk menegakkan aturan, yang harus kita patuhi oleh seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Kalau karyawan nolak, tapi tidak melanggar aturan kita tidak bisa bela. Begitupun sebaliknya, makanya kita hadir di sini (RDP) untuk klarifikasi. Kita ingin perusahaan hadir untuk tau siapa yang salah dan yang melanggar aturan," pungkasnya.
Penulis : Tejho
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.