Berita · 9 Jul 2024
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil laporan keuangan.
Bupati Ardinasyah Sulaiman yang hadir langsung di kegiatan Penyampaian hasil Pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara semester 2 tahun 2023 dan Seminar Nasional, yang berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, pada Senin,(08/07/2024) menyebut, raihan opini WTP dari BPK selama dua tahun berturut-turut itu, menjadi bukti bahwa apa yang sudah dilaksanakan dalam hal pengelolaan keuangan sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan dua kali WTP secara berturut-turut. Namun yang perlu di ingat, WTP ini bukan sesuatu yang tertinggi nilainya (prestasi). Tapi bagaimana kita mengelola atau penataan keuangan daerah yang baik,” ujar orang nomor satu di Pemkab Kutim ini.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri seluruh Kepala Daerah se Indonesia tersebut, Bupati Ardiansyah menyebut, BPK selaku Lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal pemeriksaan keuangan di setiap instansi pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan. Salah satunya Kabupaten Kutim.
“Dengan WTP inilah, menjadi pemicu agar setiap daerah bisa melakukan pelayanan (kerja) kepada masyarakat dengan baik,”imbuhnya.
Lebih jauh, Bupati Ardiansyah juga mengatakan, dalam arahanya Presiden Joko Widodo juga menenkankan, agar setiap daerah mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, untuk mendukung seluruh program pembangunan yang sudah ditetapkan. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.
“Intruksi beliau (Joko Widodo) jangan sampai ada kesalahan dalam pengelolaan atau pemanfaatan yang keliru dari program yang sudah di siapkan,” tegas Bupati Ardinasyah Sulaiman.
Sementara itu, dalam arahanya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Serta bahwa WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik dan transparan.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden dalam sambutannya seperti dikutip dari laman resmi Sekneg.go.id
Penulis : Daus
Editor : Wak Hedir
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.