Berita · 9 Mar 2026
SANGATTA –Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menyebut, saat ini Pemerintah Daerah tengah fokus untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dan penguatan daya beli masyarakat. Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara maksimal.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu kunci untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah. Dengan penyerapan anggaran yang optimal, berbagai program pemerintah dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Meski saat ini, realisasi pendapatan hingga Maret 2026 diketahui mampu mencatatkan angka hingga 8,13 %. Namun dirinya akan tetap mendorong instansti terkait terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan BPKAD untuk terus mempererat koordinasi agar sinkronisasi data belanja dan pendapatan dapat segera tuntas.
"Kita perlu memastikan sinkronisasi data antara pendapatan dan belanja segera terintegrasi agar langkah kebijakan yang diambil pemerintah daerah lebih presisi," ujar Bupati Ardiansyah usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di ruang Ruang Zoom Diskominfo Staper. Senin (09/03/2026),
Dalam upaya pengendalian inflasi menyambut Idul Fitri, ia juga meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) untuk segera merealisasikan program pasar murah secara masif. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat di seluruh wilayah Kutim. termasuk melakukan pemantauan harga yang beredar. Terutama bahan pokok penting (Bapokting)
Selain itu, terkait kenyamanan publik, Dinas PUPR juga diminta memberikan perhatian khusus pada perbaikan jalur-jalur utama melalui sistem swakelola. Perbaikan pada titik-titik di Jalan Soekarno Hatta hingga Bukit Pelangi menjadi prioritas demi mendukung lalu lintas yang telah dikoordinasikan bersama pihak Kepolisian.
Di sisi lain, kewaspadaan terhadap faktor alam tetap menjadi prioritas. Mengingat prediksi BMKG mengenai fenomena hidrometeorologi yang berpotensi terjadi hingga Juni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor di lapangan.
"Koordinasi aktif di lapangan harus terus ditingkatkan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana, sehingga keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama kita," pungkasnya.