Berita · 13 Agu 2026
SANGATTA — Bupati Kutai Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait implementasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kemendagri dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara daring yang berlangsung di ruang kerjanya, Kamis, (13/08/2026).
Rapat tersebut membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan salah satu program priorita Presiden Prabowo Subianto di setiap daerah. Tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur hadir pada kegiatan tersebut Asisten Ekobang Noviari Noor, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
Bupati Ardiansyah Sulaiman, mengintruksikan agar seluruh Perangkat Daerah terkait untuk segera turun ke lapangan memastikan pelaksanaan program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil dan lansia ini berjalan lancar. Dan meminta segera ambil tindakan apabila ada permasalahan, namun tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, salah satunya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya minta Dinas Kesehatan memastikan bahwa makanan yang akan di konsumsi oleh penerima manfaat harus aman. Jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan,”ucap Bupati.
Selain itu, dirinya juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar mengintruksikan kepada guru untuk ikut terlibat secara aktif memastikan bahwa menu yang akan di sajikan kepada siswa dalam kondisi layak dan aman. “Kita ingin semua penerima manfaat ini mendapatkan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan layak untuk dikonsumsi. Karena itu, keterlibatan guru sangat penting untuk memastikan makanan yang diterima siswa dalam kondisi baik sebelum dikonsumsi,” ujarnya. “ucap orang nomor satu di Kuti mini.
Dalam arahanya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Pemerintah terus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Gizi Nasional (BGN) dan kepala daerah se-Indonesia.
Dalam kesempatan itu, dirinya meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta memberikan kemudahan dalam proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Tito mengatakan, Kemendagri siap memfasilitasi komunikasi antara BGN dengan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu terlibat aktif karena keberhasilan program nasional tersebut juga berkaitan dengan pencapaian berbagai indikator pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan tata kelola dan kualitas pelaksanaan MBG di lapangan. Ia mengapresiasi dukungan kepala daerah selama ini, termasuk respons pemerintah daerah melalui dinas kesehatan ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan program.
Sudaryono menegaskan bahwa aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama BGN. Setiap SPPG dituntut memenuhi standar sanitasi dan higiene, termasuk memiliki SLHS. BGN sebelumnya telah memberikan batas waktu kepada SPPG untuk memenuhi persyaratan tersebut dan menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Menurut Sudaryono, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola MBG yang lebih baik. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga berperan dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, tertib dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Rakor tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan MBG membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pengelola SPPG. Dengan sinergi tersebut, program MBG diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian target pembangunan di daerah.(Tejho)
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31,239,84 km² atau 16 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 464.294 jiwa (semester 2 tahun 2025), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif,15 desa persiapan dan 2 kelurahan