Situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Berita Pemkab

Camat Rantau Pulung Tegaskan, Perencanaan Pembangunan Daerah Perlu Singkron Dengan Program Pemerintah Pusat

RANTAU PULUNG - Camat Rantau Pulung Tritiningsih mengatakan, dalam proses perencanaan pembangunan nasional perlu adanya sinkronisasi yang dilakukan oleh setiap unsur pemerintah di bawahnya mulai provinsi hingga tingkat desa, agar sasaran pembangunan bisa segera diwujudkan. "Dan hari ini juga akan di...

Berita · 6 Feb 2025

Camat Rantau Pulung Tegaskan, Perencanaan Pembangunan Daerah Perlu Singkron Dengan Program Pemerintah Pusat


RANTAU PULUNG - Camat Rantau Pulung Tritiningsih mengatakan, dalam proses perencanaan pembangunan nasional perlu adanya sinkronisasi yang dilakukan oleh setiap unsur pemerintah di bawahnya mulai provinsi  hingga tingkat desa, agar sasaran pembangunan bisa segera diwujudkan. 

"Dan hari ini juga akan dipaparkan program pembangunan oleh tim dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kutim, yang akan dilakukan di Kecamatan Rantau Pulung di tahun 2025. Hal ini menjadi pengayaan bagi kami, untuk perencanaan di tingkat kecamatan dan desa," ucap Tritiningsih sesaat sebelum membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Rantau Pulung, Kamis (06/02/2025) 

Berkaitan dengan Musrenbang yang pada tahun ini mengusung tema “Memperkokoh Fondasi Transformasi Pembangunan yang Berkesinambungan dengan Memastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penunjang dan Regulasi Pendukung”. Kecamatan Rantau Pulung mengusulkan sebanyak 45 program prioritas yang berasal dari 9 desa. 

"Saya harap kepada para kepala desa bisa mendampingi dan mengarahkan tim yang di urus, untuk melakukan verifikasi  program yang akan diusulkan, " pungkasnya

Sementara itu, Kepala Bappeda Kutim melalui Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Ripto Widargo menyebut, bahwa secara umum infrastruktur dasar masih menjadi usulan mayoritas yang disampaikan oleh Kecamatan Rantau Pulung. 

"Akses jalan yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Termasuk adanya beberapa titik rawan longsor, yang perlu tindakan serius agar tidak mengganggu aksesbilitas masyarakat," ujarnya


Selain itu, pembangunan jembatan serta penanganan kebencanaan terutama banjir yang masih sering melanda di daerah tersebut, menurut pria berkacamata tersebut juga perlu adanya perhatian secara khusus. Untuk bisa segera melakukan antisipasi agar musibah banjir tidak terjadi kembali. 


"Termasuk penguatan program ketahanan pangan yang menjadi program bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang perlu juga ada dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali kecamatan dan desa yang ada di Rantau Pulung," pungkasnya. 


Hadir pada Musrenbang tersebut, Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Masdari Kidang, Syaiful Bahri, perwakilan Perangkat Daerah, Kepala Desa, BPD, perwakilan perusahaan serta undangan lainnya.

Penulis : Tejho


#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km²  atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur.  Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.

PPID Kabupaten Kutai Timur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur — satu pintu layanan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008.

Kantor PPID · Bukit Pelangi, SangattaBuka di Maps

Kontak kami

Jl. Prof. Dr. Sudiatmo (Ex. Dishut), Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur

Telepon
112
Whatsapp
+62 812 7095 1806
Email
ppid@kutaitimurkab.go.id
Jam layanan
08.00 – 16.00 WITA

Tautan

© 2026 PPID Kabupaten Kutai Timur. Hak cipta dilindungi.

Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kutai Timur.

Camat Rantau Pulung Tegaskan, Perencanaan Pembangunan Daerah Perlu Singkron Dengan Program Pemerintah Pusat · PPID Kutai Timur