Berita · 1 Okt 2024
SANGATTA - Keterbukaan informasi publik membantu masyarakat dalam mengakses informasi pada era digital seperti saat ini. Layanan yang optimal, baik layanan publik maupun administrasi diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama, baik masyarakat, swasta, profit, non profit maupun lingkungan internal pemerintahan itu sendiri.
Ekspektasi di era digital ini terhadap informasi yakni sifat informasi yang kredibel dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif dengan tetap mengedepankan sisi edukatif di manapun pengguna berada.
Pemerintah melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur perlu memastikan bahwa informasi dikelola dengan cukup baik melalui kerja sama dan kolaborasi multi stakeholder yang melibatkan unsur-unsur yang esensial seperti Forkopimda, akademisi, komunitas-komunitas TI maupun unsur-unsur lain yang dapat membawa dampak positif sehingga semua informasi yang sampai ke ranah publik mudah dipahami dengan paham benar, informatif dan terbaharukan.
"Transformasi digital merupakan kendaraan penting bagi pemerintah dalam menuju good governance yang demanding dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif," kata Asisten Administrasi Umum (Admum) Sudirman Latief, saat membuka Sosialisasi Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital, yang digelar di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (01/10/2024).
Lebih lanjut Sudirman menyebut, penerapan good governance dapat dimulai dengan implementasi e-Government atau yang saat ini disebut dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Di masa kini, sambungnya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seharusnya telah menjadi model kepemimpinan yang mainstream, yang normatif, yang normal, yang biasa-biasa saja, sebagai potongan rantai proses menuju pengambilan keputusan dan kebijakan secara data-driven. SPBE juga seharusnya menjadi cara yang lumrah dalam menerima keluhan masyarakat serta cara yang lumrah dalam menyampaikan akuntabilitas kepada publik dengan tetap mengedepankan integritas.
"Saya menyambut baik dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini, sosialisasi ini dipandang perlu dalam mendukung percepatan Transformasi Digital dan keterpaduan layanan digital, untuk suksesnya good governance, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 (sembilan lima) Tahun 2018 Pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada pengguna, dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas interoperabilitas dan keamanan, ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H Siburian mengatakan, kegiatan itu merupakan langkah strategis yang konkret yang perlu kita ambil untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
"Transformasi digital yang baik merupakan salah satu agenda strategis yang berdampak positif bagi kemajuan kita bersama," ucapnya.
Penulis : Wak Hedir
#Footnote
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak 12 Oktober 1999 berdasarkan UU. 47 Tahun 1999 ini memiliki jumlah penduduk 425.613 jiwa (semester 1 tahun 2022), terdiri dari 18 kecamatan, 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan 2 kelurahan.